xx RENCANA PEMBANGUNAN

,,' I '

^{I (}

NASKAH

REPELXTA· xx

RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEDUA

1974/75 -1978/79

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM & TENAGA LISTRIK

PRAKATA Pembangunan pada hakekatnya adalah proses pertumbuhan dan I'erubahan dari satu tahap ketahap berikutnya yang dianggap !ebih baik; dengan demikian mencakup baik segi-segi kwantitatif maupun segi-segi kwalitatif.

Hakekat pembangunan tercermin secara jelas dalam perumusan Tugas Pokok P.U.T.L.

membina dan menydenggarakan penyediaan prasarana fisik dibidang pekerjaan umum listrik, sebagai penunjang bagi usaha-usaha dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

: Mengatur, dan tenaga

Dalam rangka penjagaan kontinuitas dan konsistensi daripada usaha -usaha pembangunan dibidang pekerjaan umum dan tenaga listrik, pengalaman-pengalaman dalam pelaksanaan Pelita I sejauh mung- kin tdah dianalisa dan dievaluasi dalam suatu Mid-term Review dan suatu Review Terakhir; guna dijadikan landasan perumusan kriteria dan parameter-parameter yang diperlukan dalam penyiapan Nas- kah Repelita 11 ini. Dalam hubungan itu telah digariskan saru kebijaksanaan yang mengarah pada su- atu keseimbangan antara pemenuhan keburuhan minimal yang harus dicapai dengan kondisi prasara- na yang ada dengan usaha-usaha yang dapat langsung mendorong kearah perkembangan sosiaI eko- nomi dan pengembangan regional.

Sesuai dengan pendekatan menurut Program (Program Approach), penyelenggaraan Tugas Pokok De- partemen P. U.T.L. dalam Repelita 11 telah dirumuskan dalam satu pola Strukrur Program yang terdi- ri dari 17 (tujuh belas) Program dan tercakup dalam 3 (tiga) Program Pokok, yaitu :

- Program Pokok Pembangunan. - Program Pokok Pembinaan. - Program Pokok Pengaruran.

Oleh karena dalam kegiatan pembangtlnan selalu terdapat batasan2 baik dari segi penyediaan biaya maupun dari segi daya absorpsi fisik Unit2 Pelaksana, telah diusahakan adanya aitematif-alternatif daripada Rencana Program dan Pembiayaannya.

Pada waktu ini, data telah lebih lengkap daripada tahun-tahun sebelumnya, namun masih dirasakan kekurangan-kekurangannya. Oleh sebab itu Naskah Repelita 11 Departemen P.U.T.L., bilama.na perlu dapat disempurnakan sesuai dengan data barn dan perkembangan keadaan yang belum dapat diper- kirakan pada waktu ini.

Demikianlah Naskah Repelita 11 Departemen P.U.T.L. Int disajikan sebagai bahan untuk pengolahan lebih lanjut pada tingkat Nasional.

Jakarta, 7 Juli 1973.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA LISTRIK

~-

BIDANG KEGIATAN

PENGAIRAN

STRUKTUR PROGRAM

PROGRAM POKOK

i

PEMBANGUNAN PEMBINAAN PENGATURAN

1 2 13 3 17

4 4 4

1 1 - - - - ---·--

5 5 5

BINA MAR GA ^{6 13}

7 ₁₇

I

DEP ART E MEN P. U. T. L.

P R O G R A M

,. PERBAlKAN Ilo PENYEMPURNAAN IRIGASI.

2. PEMBANGUNAN JARINGAN2 IRIGASI BARU.

3. PENGATURAN SERTA PENGEMBANGAN SUNGAI DAN DAERAH RAWA.

4. PENELITIAN. SURVEY. PENYELIDIKAN DAN PERENCANAAN SUMBER2 AIR.

- .--.. - - - --t

5. SURVEY. PERANCANGAN Ilo PERENCANAAN.

6. PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI.

7. PEMBANGUNAN DAN UPGRADING.

I ~

1'1 - - .--.- - --- ----.-- _. + - - - - + -- - -+ , - - - - f - - - 1 I

• 15 8 ~ , _{8 8.} PERUMAHAN DAN PERKEMBANGAN KOTA.

CIPTA KARYA

•

•

,

10 ! 10 10 -,0. PENGEMBANGAN REGIONAL.

- . --1.---- - - ^{- - _---+ - _. _ _ . _. _ _ ... _ . __}

- - - - - --_._.-

-- -- - -

TENAGA LISTRIK TENAGA GAS

-

11 12

I

,

i

; I

II-- S-E- K ·- R - E - T - A - R - IA - T -- ~~- N- D-E -R -A - L -+-- '- 3 - ---r.

1

14

- -T-·

I

INSPEKTORAT JENDE RAL

I

17

11 '2

15 16

11. PENINGKATAN TENAGA LISTRIK.

12. PENINOKATAN TENAQA GAS.

13. PENINGKATAN SARANA PEMBANGUNAN.

14. PEMBINAAN TENAGA MANUSIA • PENDIDIKAN Ilo LATIHAN.

15. PENINGKATAN PENELITIAN Ilo SURVEY.

16. PENYEMPURNAAN EFISIENSI APARATUR PEMERINTAH.

17. PENYEMPURNAAN PRASARANA2 FISIK DEPARTEMEN P.U.T.L.

D A F T A R _{I S I}

PRAKATA

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN BAB

BAB 11

BAB III BAB IV

Tugas Pokok dan Pengarahannya

Kebijaksanaan Umum Depanemen P.U.T.L.

1. Sasaran-sasaran Departemen P.U.T.L. dalam Repelita 11.

2. Kebijaksanaan Penyelenggaraan 2.1. Bidang Kegiatan Pengairan.

2.2. Bidang Kegiatan Bina Marga.

2.3. Bidang Kegiatan Cipta Karya.

2.4. Bidang Kegiatan Tenaga Lisrrik.

2.5. Bidang Kegiatan Tenaga Gas

Sistim Perencanaan - Perancangan Proyek-Proyek dan Program-Program. Program Memoranda, Rencana Program dan Biaya.

1. Bidang Kegiatan Pengairan.

1.1. Program Perbaikan dan Penyempurnaan Irigasi.

1.2. Program Pembangunan Jaringan2 lrigasi Baru.

1.3. Program Pengaturan serta Pengembangan Sungai dan Daerah Rawa 1.4. Program Penelitian, Survey, Penyelidikan dan Perencanaan Pengembangan

Sumber-sumber Air.

Tabel-tabel

Halaman

1

4 4 6 6 9 14 20 24 28

35 35 35 37 39 42 44

2. Bidang Kegiatan Bina Marga Keadaan dan Masalah

2.1. Program Peme1iharaan dan Rehabilitasi. 2.2. Program Upgrading dan Pembangunan.

2.3. Program Survey, Penelitian, Perancangan dan Perencanaan.

Tabel-tabel

3. Bidang Kegiatan Cipta Karya.

3.1. Program Perumahan dan Perkembangan Kota. 3.2. Program Pengembangan Regiona!.

3.3. Program Peningkatan Air Minum dan Assainering.

Tabel-tabel

4. Bidang Kegiatan Tenaga Listrik.

4.1. Program Peningkatan Tenaga Listrik.

Tabel-tabel

5. Bidang Kegiatan Tenaga Gas.

5.1. Program Peningkatan Tenaga Gas.

Tabel-tabel

6. Bidang Kegiatan Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal.

6.1. Program Peningkatan Sarana Pembangunan.

6.2. Program Pembinaan Tenaga Manusia, Pendidikan dan Latihan.

6.3. Program Peningkatan Penelitian dan Survey.

6.4. Program Penyempurnaan Efisiensi Aparatur Pemerintahan.

6.5. Program Penyempurnaan Prasarana Physik Pemerintahan.

Tabel-tabel

54 54 55 57 58 60

75 75 86 89

91 99 99 110

116 116 121 134 134 139 142 143 146 147

P E N O A H U L U A N

1. Keadaan dan kondisi prasarana menjelang Pelita I, mendorong Departemen P.U.T.L. untuk mengambil kebijaksanaan yang didasar- kan pada suatu pemikiran bahwa usaha memecahkan masalah prasarana di Indonesia diperlukan waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun atau dua kali Repelita.

Pada umumnya proyek-proyek dan program-program dalam lingkungan Departemen P.U.T.L adalah multi year; sehingga untuk pe- rencanaan dan perancangannya dalam Repelita 11, terlebih dahulu telah disiapkan baik Mid-term Review Pelita I maupun Review Terakhir Pelita I (Juni 1973) dalam rangka mengusahakan indikator-indikator dan parameter-parameter yang diperlukan.

2. Atas dasar pemikiran tersebut diatas, maka didalam Pelira I kegiatan Departemen P.U.T.L. masih banyak dicurahkan pada kegiat- an-kegiatan rehabilitasi daripada prasarana yang ada, disamping kegiatan-kegiatan yang bersifat pembangunan baru. Pada Repelita 11 kegiatan rehabilitasi masih akan dilanjutkan, tetapi kegiatan-kegiatan yang merupakan pembangunan baru akan ditingkatkan.

peningkatan pembangunan-pembangunan baru terutama akan diarahkan pada sasaran untuk mencukupi kebutuhan pangan yang te- rus meningkat sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk dan keadaan.

Pembukaan daerah-daerah pertanian serta pengembangan jaring-jaring perhubungan yang baru akan Icbih menonjol dalam Repe- lita Il.

3. Pembangunan proyek-proyek baru yang pada umumnya bersifat multi year akan dapat membantu dalam pemecahan masalah penyaluran tenaga-tenaga kerja dewasa ini.

Oalam hubungan ini sejauh persyaratan tehnis memungkinkan akan dikembangkan terus prinsip-prinsip melaksanakan proyek dengan secara padat karya serta pengetrapan tehnologi madya dalam poryek-proyek Departemen P.U.T.L., sehingga lebih memungkinkan bagi proyek-proyek Oepartemen P.U.T.L. dalam menyerap tenaga-tenaga kerja yang tersedia.

Oengan sistim pembinaan personil yang berencana maka tenaga-tenaga yang berpengalaman pada proyek-proyek yang sudah selesai diharapkan akan dapat meletakkan dasar-dasar yang baik pad a proyek-proyek baru yang direncanakan akan dimulai pada Pelita 11.

4. Kairan penting antara aggregative planning dan project planning ialah apa yang disebut "sector program ming", yang diselenggara- kan pada tingkat Oepartemen.

11

Dalam menerapkan proyek-proyek dan program-program yang akan dilaksanakan dalam Pelira 11, sejauh mungkin relah diusahakan kemungkinan adanya keseimbangan anrara sector - program ming dan regional -programming dengan berpedoman pada pola strukrur pengembangan wilayah menurur srudi-studi regional yang pernah diadakan.

Dalam hubungan itu dapar disebur bahwa regional programming pada umumnya dan area - programming pada khususnya, perrama- rama meneliri kemungkinan adanya kairan-kairan regional fisik (physical inter -linkages) antar proyek dan program.

5. Pengalaman selama Pel ira J, menunjukkan bahwa cara dan alokasi anggaran Rupiah rerap Iflerupakan pembarasan yang menen tu- kan luasnya sasaran yang akan dicapai.

Disamping itu, penyelenggaraan Projecr Aid dan Technical Assisrance/Granr merupakan unsur yang berpengaruh pula dalam kon- srelasi anggaran secara keseluruhan, rerlebih-Iebih bagi pembangunan yang memerlukan bahan-bahan/peralaran-peralaran yang harus diimporr dari luar negeri.

6. Memperharikan pembatasan-pembatasan rersebut diatas, dan dengan memperrimbangkan daya absorbsi fisik yang ada pada masing- masing Unit Pelaksana, relah diusahakan analisa dan evaluasi rerhadap Proyek-proyek dan Program-program yang ada dalam ling- kungan Deparremen P.U.T.L., dengan maksud untuk menetapkan dasar krireria dalam penentuan prioritasnya.

Pada umumnya dapat diketemukan adanya 3 (riga) alrernatif dalam penyusunan masing-masing rencana program dan pembiaya- annya :

a. Berdasarkan perkiraan mengingat pcrkembangan demand.

b. Berdasarkan daya absorbsi fisik dan kemungkinan alokasi anggaran.

c. Dengan mengambit dasar kemungkinan alokasi anggaran secara minima!.

Mengingat kondisi dan hakekat daripada masing-masing bidang kegiaran dalam hubungan dengan sektor yang ditunjangnya, diada- kan penyesuaian-penyesuaian terhadap ketiga alternarif tersebur diatas.

Hakekar proyek-proyek dan program-program prasarana adalah menunjang sektor-sekror berbagai bidang; dengan demikian dalam lingkungan Deparremen P.U.T.L. dikenal adanya rarger-target fungsionil, target potensiil dan target fisik. Untuk mencapai suatu sasaran yang terrentu pada program-program dalam Repe1ita 11, terutama diusahakan tercapainya target-target fungsioni!.

iii 7. Dalam rangka akselerasi dan modernisasi pembangunan serta khususnya menghadapi Pelita J/ yang akan datang, peningkatan daya

guna dari seluruh aparatur Departemen P.U.T.L. adalah mutlak perlu.

Untuk iru diperlukan penyesuaian struktur organisasi serta mempertegas tata-cara kerja organisasi Depanemen P.U.T.L., sehingga mampu memenuhi tuntutan-tuntutan peningkatan dan perkembangan tehnik dan tehnologi yang dipersyaratkan.

8. Disamping pengembangan kegiatan perencanaan ditingkatkan mengimbangi kegiatan-kegiatan pelaksanaan, dilakukan usaha-usaha un- ruk menyempurnakan tehnik maupun sistim administrasi pembangunan.

Cara pendekatan menurut program (program approach) yang dianut dewasa ini memerlukan peng-koordinasi-an dan peng-integrasi-an rencana-rencana dan program-program secara effektif.

BA B I. TUGAS POKOK DAN PENGARAHAN

1. Sebagaimana telah ditetapkan dalam U.U.D. 1945 pasal 33 ayat 3 : bumi & air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka dengan demikian keseluruhan kegiatan Depanemen PUTL akan mencakupi usaha-usaha pengembangan sumber-sumber dan kekayaan alam dalam ani luas sehingga bentuk fisik dan potensinya dapat diperkembangkan kemanfaatannya dengan kepcnting- an rakyat banyak.

2. Didalam sidang M.P.R. tahun 1973 telah ditetapkan Pola Dasar Pembangunan Nasional yang sekaligus telah ditetapkan pula tujuan, landasan serta arahnya; yang didalam pelaksanaannya dituangkan dalam program Repelita Il yang men i- tik beratkan pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.

"Dalam Arah Dan Kebijaksanaan Pembangunan" sebagaimana ditetapkan dalam sidang M.P.R. tahun 1973 tersebut, masalah Prasarana ditetapkan bahwa pembangunan irigasi, listrik, jalan-jalan dan prasarana-prasarana lainnya harus di- tingkatkan untuk dapat mendukung dan mencukupi pcningkatan pertumbuhan produksi barang & jasa ; dengan demiki- an pula dalam masalah perumahan & pcmbangunan daerah ditetapkan pula sebagai sasaran Repelita Il yang penting dan harus memperoleh pcrhatian seperlunya.

3. Dalam rangka melaksanakan ketetapan-ketetapan M.P.R. tahun 1973, Pemerintah tel ah menetapkan program kerja yang disebut Sapta Krida Kabinet Pembangunan Il :

pertama kedua ketiga keempat

kclima keen am ketujuh

Memelihara & meningkatkan stabilitas politik. Memelihara & meningkatkan stabilitas ekonomi.

Memelihara & meningkatkan keamanan dan keteniban.

Menyelesaikan Repelita I yang sekarang. Dan selanjutnya menyiapkan dan mclaksanakan Repclita Il berdasarkan garis-garis besar haluan Negara yang ditetapkan oleh M.P .R. dalam pcrsidangan umum tahun 1973.

Meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Meningkatkan ketertiban dan pendaya-gunaan aparatur.

Menyelenggarakan pemilihan umum sebelum akhir tahun 1977.

- 2 - 4. Departemen P.U.T.L. sebagai salah satu aparat Pemerintah yang harus ikut melaksanakan Sapta Krida Kabinet Pem-

bangunan 11 mempunyai tugas pokok :

"Mengatur, membina dan menyelenggarakan penyediaan prasarana fisik dibidang pekerjaan umum dan tenaga listrik sebagai penunjang bagi usaha-usaha dal am mewujudkan kesejahteraan rakyat ".

5. Adapun fungsi Departemen P.U.T.L. adalah melaksanakan tugas pokok Departemen P.U.T.L. dalam bidang-bidang kegiatan :

Pembinaan dan pengaturan tata - air, serta pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber air.

Pembinaan dan pengaturan serta penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan-jalan umum.

Pembinaan dan pengaturan pemanfaatan serta penyelenggaraan pembangunan bagi peningkatan penyediaan tenaga listrik dan gas.

Pembinaan dan pengaturan tertib pembangunan.

Pembinaan, pengaturan dan penyelenggaraan penyediaan perumahan rakyat.

Pembinaan dan pengaturan tata kota dan daerah.

pembinaan, pengaturan penggunaan serta peningkatan penyediaan air bersih dan pelayanan penyehatan lingkungan (assai nering, riolering, pembuangan sampah, dil.).

Pengaturan dan penyelenggaraan pematangan tanah (land development). Pembinaan dan pengaturan us aha industri konstruksi.

Penelitian dan pengembangan dibidang pekerjaan umum dan tenaga listrik.

Pembinaan dan pengaturan tenaga kerja dibidang P.U.T.L.

Pembinaan materiil dan peralatan.

Pembinaan dan pengembangan dalam bidang management P.U.T.L.

- 3 -

6. Kebijaksanaan Umum Pemerintah dalam Pelita II dalam gans besarnya diarahkan pada sasaran-sasaran yang meliputi Peningkatan taraf hidup.

Perluasan kesempatan kerja.

Peningkatan pendapatan yang lebih me rata.

Keseimbangan regional.

Mempertinggi ketahanan nasional.

dan sebagainya.

Dengan mempcrtimbangkan terdapatnya beberapa faktor pembatas (constraints) tertentu dinegara kita, khususnya pem- batasan berupa keperluan investasi (investment requirements) yang meningkat dibandingkan dengan kemampuan mena- bung dalam negeri yang terbatas, serta adanya supply bottlenecks di sektor-sektor tertentu, maka dalam salah satu bentuk rencana modal kerangka makro ekonomi Pelita 11 sasaran laju ekonomi tiba pada angka kenaikan Gross Do- mestic Product (GDP) sebesar 6,4 % - 8,4 % per tahun.

Unruk mcndukung hal ini menurut perkiraan diburuhkan tidak saja adanya kenaikan-kenaikan investasi dengan rata- rata sebesar lebih kurang 10,8 % per tahun selama periode 1974 - 1979, disamping itu pula pola investasi yang sema- kin meningkat disektor non agraris, merupakan suatu keharusan untuk dapat mempertahankan/mencapai sasaran target kenaikan GDP tersebut diatas.

Hal tersebut dihubungkan dengan perkiraan bahwa persentase tingkat kenaikan rata-rata per tahun disektor pertanian tidak lebih dari 5 % ; oleh karenanya kenaikan disektor non pertanian haruslah minimal mencapai angka 9 % per tahun.

Pada keseluruhannya terlihat bahwa sasaran-sasaran tersebut dalam Repelita 11 pada tahapannya adalah merupakan ke- lanjutan daripada sasaran-sasaran Pelita I, dalam man a strategi pembangunan masih didasarkan pada sektor pertanian sesuai dengan kondisi dewasa ini.

•

.

· ... ---

BAB

- 4 - 11. K EBI JAK S A N A A N UMUM DEP ART E MEN P.U.T.L.

1. SASARAN - SASARAN DEPARTEMEN P.U.T.L. DALAM REPELITA 11.

1.1. Dalam Pelita [ kebijaksanaan umum yang tdah ditempuh Departemen P.U.T.L. terutama diarahkan kepada peme- liharaan, rehabilitasi dan upgrading bangunan prasarana yang ·telah ada (terutama yang mempunyai arti ekonomi), usaha man a dimaksudkan untuk menjaga keadaan daripada prasarana-prasarana tersebut tidak merosot dan dapat berfungsi optimal untuk secara langsung maupun secara tidak langsung menunjang sasaran-sasaran pemerintah di- bidang :

• Peningkatan produksi pangan terutama beras.

• Penciptaan adanya lapangan kerja se-banyak-banyaknya sena penampungan transmigrasi .

• Perletakan landasan untuk perbaikan sosial sena menciptakan tenib pembangunan fisik.

• pembangunan proyek-proyek tenaga listrik dan gas gun a menunjang pengembangan industri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Kebijaksanaan mana pada hakekatnya didasarkan pada pemikiran bahwa rehabilitasi jaringan-jaringan prasarana di [ndonesia memerlukan waktu paling sedi.kit 10 (sepuluh) tahun atau dua kali Repelita.

1.2. Bcrpedoman pada hal-hal tersebut diatas serta dihubun!!kan den!!an sasaran-sasaran makro ekonomi Pelita 11 yang menunjukkan bahwa laju pertumbuhan Gross Domestic Product dari sektor non agraris secara relatif [ebih tinggi dari Iaju pertumbuhan G.D.P. sektor agraris, oleh karenanya usaha-usaha intensifikasi, extensifikasi sena pemba- ngunan baru daripada prasarana-prasarana ditanah air yang diarahkan Pilda pendorongan usaha tersebut disamping pening- kat"n kegiatan disektor agraris merupakan suatu keharusan yang perlu segera dilaksanakan untuk dapat lebih me- nunjang target-target agregative tersebut diatas. Namun demikian disadari sepenuhnya bahwa peranan sektor agra- ris khususnya dari segi volume serta komposisi G.D.P. secara keseluruhan masih sangat menentukan.

[ni berarti bahwa koordinasi, synkronisasi serta integrasi dari seluruh program-program pokok Dep.rtemen P.U.T. L.

baik yang mencakup program-program pokok penyelenggaraan pembangunan, pembinaan dan pengaturan diarahkan pad. sasaran-sasaran tersebut.

- 5 - 1.3. Untuk menyesuaikan pada target makro dengan laju pertumbuhan Gross Domestic Product (G.D.P.) sebesar 6,40% ( R )

- 8,40 % (T), kondisi serta situasi prasarana, khususnya prasarana fisik yang merupakan tugas pokok dan tang- gung jawab Deparremen P. U.T.L. pada dewasa ini dapat dikatakan berada pada kondisi dan situasi yang

minima!, maka disamping usaha-usaha unruk mempertahankan kondisi prasarana yang telah ada agar dapat berfungsi secara optimal bagi usaha-usaha ekonomi sekaligus pula diperlukan kegiatan untuk memenuhi kebu- ruhan kondisi prasarana sesuai dengan perkembangan/pertumbuhan secara normal. (increasing demand) paralel dengan kenaikan jumlah penduduk pertahun yang berkisar pada 2 - 3 %.

Hal ini khususnya mengingat dalam hubungannya dengan pengadaan pangan dinegara kita yang dalam kenya- taannya merupakan persoalan serius yang per/u segera diatasi.

Untuk mcngimbangi kenaikan angka CapitalOutput Ratio (C.O.R.) dalam tahun-tahun selanjurnya selama pe- riode Repelita)) yang diperkirakan naik dari 1,89 dalam tahun 1970 menjadi 2,17 tahun 1974 dan menjadi

3 dalam tahun 1979, maka dapat diperkirakan bahwa jumlah anggaran yang dibutuhkan oleh Departemen P.U.T.L. dari tahun ke tahun sela ma periode tersebut akan terus meningkat,. Mengingat hal-hal tersebut dia- tas maka Departemen P.U.T.L. daJam mclaksanakan tugas pokoknya akan mengusahakan suatu kebijaksanaan yang mengarah pad a suatu keseimbangan antara perkembangan kebutuhan minimal yang harus dicapai dengan kondisi prasarana yang ada dan usaha-usaha yang dapat langsung mendorong kearah perkembangan sosial ekonomi.

1.4. Didalam Repelita 1I sasaran Departemen P.U.T.L. dalam l(aris besarnya adalah : meneruskan kegiatan-kegiatan yang telah dirintis dalam Pelita I dan melaksanakan usaha-usaha intensifikasi, extensifikasi dan pembangunan prasarana baru, yang diarahkan untuk

peningkatan produksi pangan.

peningkatan prasarana perhubungan.

peningkaran pembinaan dan pembangunan perumahan. tata-kota dan daerah.

peningkatan, penyediaan dan pengusahaan proyek2 tenaga listrik dan gas guna menunjang pembangunan ekonomi.

penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya.

- 6 - 1.5. Kenyataan menunjukkan bahwa karakteristik wilayab dinegara kita dalam garis besarnya dapat digolongkan atas be-

berapa pola pengembangan wilayah.

Pemilihan dan pelaksanaan suatu proyek (investasi) disamping pertimbangan-pertimbangan kwalitatif sejauh mungkin didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan kwantitatif (BIC Ratio, I.R.R., dsb.) dengan penekanan pada pendekatan regional tersebut diatas.

2. KEBI}AKSANAAN PENYELENGGARAAN

2.1. BIDANG KEGIATAN PENGAIRAN 2.1.1. Tu juan dan Permasalahan

Masalah pangan.

Masalah pangan merupakan masalah yang pemeeahannya mendapat pnontas yang tertinggi. Karena yang dimak- sud pangan di Indonesia adaJah terutama beras dan produksi beras/padi memerlukan air yang eukup dan teratur, maka bidang kegiatan Pengairan yakni antara lain menyediakan air irigasi, pengembangan daerah rawalreklamasi tanah dan pengamanan terhadap beneana banjir (air dan lahar) sebagai prasarana produksi pangan menunjang secara langsung usaha produksi pangan (beras).

Masalah penduduk

Penambahan penduduk yang pesat (2 % - 3 %) penahun menimbulkan tuntutan akan keperluan pangan yang meningkat. Disamping itu penyebaran penduduk yang tidak merata merupakan suatu aspek khusus yang me- merlukan pemeeahan. Oleh karen a itu pembangunan prasarana irigasi dan pengembangan daerah rawa untuk menunjang transmigrasi, merupakan salah satu usaha untuk membantu meringankan masalah penduduk. Dengan adanya "development centres" baru diharapkan ada daerah-daerah baru yang akan mempunyai daya tarik sebagai altematif daripada kota-kota besar.

Industri.

Pengembangan sumber-sumber air untuk keperluan investasi (disamping untuk keperluan domestik), dan menun- jang usaha peningkatan pembangkitan hidrolistrik dengan bendungan-bendungan yang ser ba guna.

- 7 - Masalah-masalah ekologi

Segi-segi menyelamatkan lingkungan hidup akan lebih diutamakan agar jangan sampal terjadi kemajuan-kema- juan yang telah dicapai ternyata akan mendatangkan kerugian.

2.1.2. K ebi jak 5 a n a a n Tujuan:

• Menunjang usaha peningkatan produksi pangan.

• Mengamankan daerah produksi pangan.

• Menunjang pelaksanaan transmigrasi.

• Menunjang perkembangan industri.

Untuk landasan penyelenggaraan proyek-proyek, telah ditetapkan garis besar kebijaksanaan sebagai berikut

• Diberikan prioritas utama : perbaikan jaringan-jaringan irigasi yang sudah ada terutama proyek-proyek yang memperoleh bantuan dari luar negeri (project aid & technical assistance) .

• Pembangunan jaringan irigasi baru, terutama yang segera menghasilkan (quick yielding).

• pengamanan daerah-daerah produksi pangan terhadap bencana banjir (baik banjir air, maupun banjir lahar) dan sebagainya terutama daerah-daerah yang persawahannya dikerjakan secara intensif dan penduduknya padat.

• penyusunan pola-pola induk pengembangan sumber-sumber air secara menyeluruh untuk mendapatkan pola penggunaan air yang terkoordinir untuk usaha-usaha menunjang pertanian (terutama produksi pangan), industri, air industri, listrik, air minum dan sebagainya.

2.1.3. Pen ent u a n 10k a s i p r 0 y e k -pro y e k d i bid a n g keg i a t a n P eng a i r a n - Daerah-daerah yang dikembangkan untuk menjadi daerah-daerah supply beras adalah :

• Sumatera Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Palembang dan Lampung.

• Ja wa

• B a I i

• Kalimaman

• Sulawesi

seluruh pulau Jawa seluruh pulau Bali

Kalimaman Selatan

Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

- 8 -

Hal tersebut mengingat adanya beberapa daerah konsumsi berat (kota dan sekitarnyal. seperti : Medan, Palem- bang termasuk Bangka, Belitung, Jakana, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, Malang, Balik- papan dan disamping itu juga Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Indonesia Bagian Timur (daerah-daerah ter- akhir ini masalahnya bukan karena penduduknya padat, tetapi karena penduduknya sudah gemar beras, teta- pi daerahnya belum cukup memproduksi beras), serta mengingat kemungkinan2 tehnis pengairan dan pertanian.

_ Di daerah-daerah dalam rangka' menyiapkan prasarana irigasi atau drainage/reclamation untuk menstimulir perpin- dahan penduduk dari daerah-daerah yang sangat padat penduduknya ke daerah-daerah yang kurang padat.

_ Di daerah yang tidak tersebut diatas meskipun tidak mendapatkan "tugas " untuk mensupply daerah-daeral\ lain diusahakan juga usaha-usaha produksi pangan untuk dapat mensupply dirinya sendiri ; sepeni misalnya Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Lombok, Kalimantan Tengah dan sebagainya.

2.1.4. B i a y a Ex plo i tas i dan P e mei i har a a n

Menurut Peraturan Pemerintah No. 18/1953 dan Undang-undang ten tang Pembentukan Propinsi, kepada Daerah Otonom/Propinsi diserahkan penguasaan atas perairan umum dan pengelolaan, jaringan'jaringan irigasi (bangunan-ba- ngunan air dan saluran-saluran) serta bangunan-bangunan lainnya terkecuali atas :

- bangunan-bangunan pembangkit tenaga listrik.

- sungai-sungai yang dipergunakan untuk pelayaran nasional.

Oari pengalaman selama 25 tahun terakhir, maka Propinsi tidak cukup menyediakan dana guna pengelolaan terse- but antara lain keperluan untuk exploitasi dan pemeliharaan jaringan-jaringan irigasi dan bangunan-bangunan penga- tur banjir yang ada, sehingga degradasi bangunan-bangunan tersebut telah sedemikian jauh, dan memerlukan rehabi- litasi berat.

- 10 - Pertumbuhan kehidupan nasional yang berpijak pada sektor pertanian, sebagai sektor yang vital, menuntut perha- tian khusus dicurahkan pada usaha stabilisasi penyediaan pangan, dan hal ini terlebih-lebih terasa pada tingkat perkembangan dewasa ini.

- Sebagian besar dari areal pertanian, yang terjangkau oleh jalan-jalan yang berada dalam kondisi yang baik, sudah sangat terbatas kemampuannya dalam meningkatkan produksi.

Perluasan area! pertariian menuntut perluasan jaringan jalan-jalan yang tergolong extensif. Oleh sebab itu pembi- naan jalan perlu ditempuh secara extensif pula, disamping perlunya untuk dijaga agar selalu mampu mengikuti tuntutan beban lalu lintas yang meningkat.

Pembinaan jalan-jalan secara extensif tidak berarti menempuh pendekatan berupa penyebaran investasi secara

"bagi rata" semata-mata akan tetapi mengikuti pola tertentu, yaitu : srruktur pengembangan regional yang di- kaitkan dengan tujuan-tujuan nasional, seperti : pemanfaatan potensi ekonomi nasional yang tersebar secara op- timal pertumbuhan antar daerah yang semakin seimbang dan terwujudnya kondisi bagi kesatuan ekonomi nasio- nal yang semakin kokoh.

Dalam rangka pola ini, pembinaan jalan-jalan dilaksanakan serasi dengan jenis-jenis angkutan lainnya, seperti kere- ta - api, angkutan sungai dan angkutan laut.

Pembinaan jalan-jalan yang bersifat mendukung pengembangan wilayah, menurut struktur tersebar diatas membu- tuhkan kerjasama yang erat dengan pembinaan sektor-sektor produksinya, terutama sektor pertanian (pada ting- kat perkembangan, dimana pertanian masih dominan).

Pada tingkat permulaan, sebagian dari jaringan jalan-jalan masih akan berfungsi membuka kesempatan untuk terja- dinya proses pertumbuhan. Pada taraf ini, keuntungan ekonomi memang belum memadai (BIC ratio kurang dari 1).

Namun dengan pembukaan seperti itu, yang dibarengi oleh peningkatan produksi (dengan/tidak dengan transmigra- si), maka wilayah-wilayah yang terjangkau ol eh jasa-jasa angkutan dan perdagangan akan makin lu as. Dengan cara ini, akan terjamin berlangsungnya pengembangan wilayah, yang selalu terkait dalam orbitnya pertumbuhan ekonomi nasional.

- Pembinaan jalan-jalan secara extensif menghadapi tuntutan berupa kemampuan pengendalian atas keserasiannya da- lam penyediaan kwalitas jalan, atas jaringan jalan-jalan yang tersebar didaerah-daerah.

Ketidak serasian akan berarti rriemberi peluang bagi berlangsungnyapelayanan jasa-jasa angkutan, dengan kemampuan

- 11 - yang tidak seimbang antar daerah. Hal ini berani pula membuka kesempatan bagi berlangsungnya proses pertum- buhan yang pincang. Bahkan dapat terjadi, bahwa suatu wilayah terancam kelangsungan kehidupan ekonominya, karena kaitannya dalam orbit pertumbuhan ekonomi nasional terancam.

2.2.2. · Kebijaksanaan

Disamping melanjutkan kebijaksanaan Pelita I yang pada dasarnya ditekankan pada rehabilitasi jalan-jalan sebagai titik tolak untuk perkembangan se1anjumya dengan mendahulukan rehabilitasi jalan-jalan yang mempunyai nilai ekonomi penting serta pembangunan dibidang lain; maka kebijaksanaan Repelita" juga mengambil langkah-langkah untuk memperkecil "divergense gap" antara transportation demands dan "existing highways", yaitu :

- Pembinaan jalan-jalan bersifat extensif dengan mengikuti struktur pengembangan regional, yang menampung tu- juan-tujuan nasional sebagaimana telah digariskan dalam ketetapan MPR.

- Untuk dapat melaksanakan itu, dalam Repelita " ini program pembangunan jalan-jalan baru dibatasi, program

"betterment" ditingkatkan dan program peflleliharaan diintensifkan.

- Meningkatkan penggunaan aspal dalam negeri, terutama aspal alam Butas.

Dalam rangka itu, kegiatan explorasi, penambangan butas dan pengawasan kwalitas perlu ditingkatkan.

- Meneruskan dan menyelesaikan rekonstruksi dan jalan-jalan baru yang sudah merupakan commitment.

Melaksanakan penelitian, survey, engineering design dan sebagainya. Baik rehabilitasi, upgrading maupun pemba- ngunan jalan baru, senantiasa didahului dengan penelaahan feasibility, survey penyelidikan tanah, engineering dan sebagainya sehingga dapat dijamin penggunaan modal pembiayaan secara efficien dan kwalitas jalan dapat diper-

tanggung jawabkan. Untuk lebih meningkatkan mutu selalu diperlukan research dalam bidang konstruksi jalan dan jembatan.

Disamping itu juga menyiapkan standard-standard spesifikasi serta manual-manual untuk peningkatan operasi, dan menyelenggarakan training unruk menambah ketrampilan kerja agar memberikan kemampuan lebih besar dalam menghadapi tugas-tugas yang lebih berat.

- 12 - Untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan baik maintenance, maupun rehabilitasi, upgrading dan pembangunan ba- rn diperlukan peningkatan alat-alat (road equipment), peningkatan workshop dan gudang untuk propinsi yang be- lum disediakan dalam Pelita '-

- Upgrading, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Jalan-jalan dalam Repelita 11.

1) Upgrading jalan.

a. 2.400 km dari kondisi baik ke kondisi baik (dengan catatan dapat mengikuti perkembangan Ialu lintas).

b. 8.750 km dari kondisi sedang ke kondisi baik.

c. dengan rehabilitasi

6.000 km dari kondisi rusak ke kondisi sedang.

d. dengan rehabilitasi berat

3.100 km dari kondisi rusak berat ke kondisi sedang.

2) Rehabilitasi jalan.

5.200 km dari kondisi rusak berat ke kondisi rusak ringan. 3) Pemeliharaan periodiklPeriodical maintenance.

2.980 km diusahakan tetap dalam kondisi sedang.

4) Pemeliharaan/maintenance.

35.000 km. (meliputi seluruh jaringan jalan-jalan).

BARCHART PANJANG DARI KLAS JALAN - YANG BERLAKU SEKARANG

13 -

- YANG DIBUTUHKAN BERDASAR TRAFFIC DEMAND 1979 - YANG AKAN DICAPAI SETELAH REPELITA II

- YANG DIBUTUHKAN 8ERDASAR TRAFFIC DE MAND 1984

•

. __ ---.---~"~'~'~---+--.-~'~': •• :----+---~'~."

________

mL mAL

1000-500 _~oo >

~~~~----.~O.~.~.~'--____+_~'~,.~.~.~'---­ ^UIl6',!

~~~.---~~---r-. RB,,,!

~-+------

lfC .. ^{J![ , .}

UI" ⁷¹¹⁰

---+-- - - -- -- - -

I 000-~oo

500>

KM ~.',2() I"~,\

•

nc .~

LEGEIIDA ^{L LA ....}

8R IURU

- 14 - 2.3. BIDANG KEGIATAN CIPTA KARYA

2.3.1. Per m a s a I a h a n

Perumahan merupakan kebutuhan masyarakat yang utama disamping pangan dan sandang sehingga merupakan salah satu unsur pokok kesejahteraan rakyat. Kecuali merupakan kebutuhan, perumahan juga mempunyai pengaruh yang sangat menentukan terhadap pembinaan watak dan kepribadian keluarga serta merupakan faktor penting pula terhadap produktivitas seseorang, sehingga dapat membantu mempercepat proses dan usaha2 pembangunan.

Selain daripada itu, bidang perumahan adalah merupakan bidang usaha, baik sebagai usaha produksi maupun sebagai bidang yang mengabsorbir tenaga kerja yang berarti sekali, disamping membuka pemasaran hasil industri bangunan.

Dengan demikian perumahan merupakan fungsi ekonomi yang besar artinya.

Dengan memperhitungkan jumlah keluarga dan persediaan rumah, diperkirakan kekurangan rumah mencapai sejumlah 2 juta buah .). Didaerah perkotaan besar dan kota2 kecil kekurangan ini mencapai 25% dari kebutuhan sedangkan didaerah pedesaan hanya 5% dari kebutuhan.

Disamping itu kondisi perumahan (rumah dan lingkungan) banyak pula tidak memenuhi syarat2 minimum. Diperkira- kan dari rumah2 yang ada hanya 5 sampai 10% merupakan rumah layakJwajar sedangkan 20 - 30% merupakan rumah- rumah darurat.

Keadaan kekurangan perumahan dan jeleknya kondisi perumahan menyebabkan timbulnya masalah lain seperti kepa- datan penghuni rumah, kepadatan jiwa per-ruangan dcngan berbagai akibat terhadap kemunduran kesehatan masyarakat kerusakan moral, watak dan kepribadian, bahaya kebakaran, peristiwa2 kriminil, dlsb. Oalam pada itu dihadapi pula kesulitan dalam pengaturan penyediaan air minum, pembuangan air bekas, penyediaan tempat2 pembuangan, penga- turan lalu-lintas, pengaturan dan perencanaan kota, sehingga terutama di-kota2 besar, fasilitas yang ada tidak dapat lagi dimanfaatkan secara effektip.

Kalau di-negara2 yang sudah maju, keadaan perumahan dan lingkungan hidup dikota dan didcsa tidak begitu banyak perbedaannya, maka di Indonesia keadaan antara kota dan desa sangat besar.

Pada garis besarnya persoalan2 yang menonjol adalah bahwa dikota terdapat situasi kekurangan jumlah rumah dan banyaknya lingkungan perumahan yang buruk, sedangkan di-desa2 kwalitas rumah sangat rendah dan kurang meme- nuhi syarat2 kesehatan .

• ) Sumbt'r O.P.S.

- 17 -

Urbanisasi, perkembangan industri dan sektor2 ekonomi sosial lain menimbulkan kesulitan dalam mendapatkan tanah untuk pembangunan perumahan.

Untuk menjamin tersedia tanah luas secara teratur akan diusahakan reneana pengembangan kota dan pembentukan pusat2 pertumbuhan baru dilingkungan kota.

lni diutamakan pada kota2 besar yang sudah sangat padat penduduknya. Dengan adanya pembentukan pusat2 pertum- buhan baru dilingkungan kota diharapkan dapat pula mengurangi arus migrasi penduduk. Kebutuhan penyediaan tanah untuk penambahan perumahan kota berdasar target yang diproyektir berkisar ±-5000 Ha. Sebagai usaha yang integral dengan usaha pembangunan perumahan dan perbaikan lingkungan perlu ditingkatkan penyediaan air minum dan sanitasi kota. Mengenai penyediaan air minum akan diteruskan pembangunan2 fasilitas fisik serta meningkatkan kapasitas pro- duksi dari 17.000 liter/detik menjadi 29.000 ltldet. Peningkatan air minum ini akan disebarkan baik di-kota2 besar maupun kota2 sedang dan keeil. Penyediaan sanitasi kota juga akan ditingkatkan seeara bertahap dan diusahakan pe- nyebaran seeara lebih luas. Untuk penyediaan air minum desa dan daerah transmigrasi akan diusahakan pemberian bantuan dan bimbingan teknis.

Berbeda dengan kebijaksanaan pembangunan perumahan kota, maka didesa-desa akan lebih dititik beratkan pada per- baikan lingkungan desa dan pemugaran rumah2 yang ada.

Pemugaran rumah (termasuk lingkungannya) adalah usaha memperbaiki kembali rumah tanpa mengganti bentuk aslinya.

Dengan berdasarkan keadaan yang realistik (kemampuan Pemerintah maupun Rakyat) sasaran pemugaran sementara di- batasi pada segi kesehatan.

Pada hakekatnya pem';1garan menyangkut ber-bagai2 aspek, seperti teknik, ekonomi kenegaraan dan sebagainya. Demi- kian pula halnya dengan pemugaran rumah. Pengalaman selama pelaksanaan pemugaran di Jawa Tengah menunjukkan bahwa pemugaran mempunyai nilai kenegaraan yang lebih tinggi daripada yang dibayangkan sebelimnya, dan oleh ka- rena perlu mendapatkan perhatian dan pemikiran yang lebih serius. Bila pemugaran ini dilaksanakan dengan penuh ke- sungguhan maka dapat dipastikan bahwa kegiatan ini akan memberikan hasil nyata, besar dan langsung pada masyarakat. Prinsip pemugaran adalah antara lain

1. Menggugah perhatian (rakyat) 2. Menunjukkan arah yang benar

3. Memberikan bimbingan kearah tersebut

4. Mengusahakan agar ikut berpartisipasi dan memelihara hasil pemugaran.

•

18 - Dalam rangka pengaturan Tata Ruang untuk terselenggaranya pembangunan yang terarah, tertib dan teratur, usaha Perencanaan Tata Kota masih perlu dilanjutkan. Bukan saja untuk Kota2 yang belum mempunyai Rencana kotanya, tetapi juga untuk Kota2 yang telah mempunyai Rencananya akan tetapi mungkin sudah memerlukan peninjauan kem- bali untuk penyesuaian2 dengan perkembangan terakhir. Prioritas disesuaikan dengan adanya kebutuhan2 pembangu- nan yang sudah mendesale

Perlu diusahakan pula adanya peningkatan mutu dari Rencana2 yang akan dibuat, sehingga akan memudahkan bagi para pelaksana pembangunan.

Untuk melaksanakan pekerjaan Perencanaan Tata Kota perlu dibina konsultant2 swasta sehingga akhirnya tugas peme- rintah dibidang Perencanaan Tata Kota dapat lebih dipusatkan kepada penyusunan Terms of Reference bagi para konsultant, evaluasi hasil2 perencanaan konsultant dan penyusunan strategi dan program pembangunannya.

Selain dari penertiban tata letak pembangunan dirasakan pula perlunya penertiban dan I?embinaan proses pembangu- nannya sendiri. Untuk itu akan diusahakan adanya Peningkatan Penertiban Administrasi dan Efisiensi Pembangunan serta Pembinaan Industri Konstruksi.

Diatas telah dijelaskan adanya perbedaan antara Lingkungan Hidup di Kota dan Lingkungan Hidup Desa. Akan tetapi masing2 tidaklah berdiri sendiri2. Baik antara Desa dengan Desa, Kota dengan Kota maupun Desa dengan Kota, sam- pai batas2 tertentu ada hubungan saling pengaruh-mempengaruhi. Karena itu untuk terselenggaranya perkembangan yang selaras, teratur dan terkendalikan perlu adanya perencanaan yang Iebih menyeluruh dan bersifat makro, untuk menen- tukan macam dan penyebaran berbagai kegiatan dengan sarana dan prasaranya, dan mengarahkan perkembangannya di- masa yang akan datang. Untuk ini perlu adanya Perencanaan Tata Daerah.

Mengingat masih kurangnya tenaga ahli yang berpengaIaman dan kompleksnya persoalan. maka dalam PELlTA 11 masih akan banyak memerlukan bantuan konsultant asing, sambil melatih tenaga2 lndonesia sendiri.

Penentuan prioritas akan didasarkan kepada potensi pengembangan yang ada dengan mengingat konsep wawasan nusan- tara.

Untuk Pelaksanaan semua Usaha2 tersebut diatas masih dirasakan kurangnya tenaga2 ahli, baik didaerah maupun dipusat, baik swasta maupun pemerintah. Karena itu perlu diusahakan pembinaan dan peningkatan kemampuan aparatur baik melalui pendi- dikan formil maupun melalui kursus2, latihan kerja dan disseminasi pengetahuan melalui publikasi2, seminar2 dan workshop2.

... --- ---

- 19 -

Ketertiban, kelancaran dan keseragaman dalam pelaksanaan segala usaha yang akan dilakukan antara lain memerlukan adanya landasan dan pedoman-pedoman kerja yang mantap berupa peraturan-peraturan, undang-undang, norma-norma, standard~tandard, sistim-sistim dan petunjuk pelaksanaan pekerjaan. lni semua perlu didahului dengan kegiatan-kegiatan peneIitian baik dilaboratorium maupun dilapangan.

- 20 - 2.4. BIDANG KEGIATAN TENAGA LISTRIK

Sasaran pembangunan dibidang perlistrikan untuk mencapai tujuan mempertinggi derajat masyarakat Indonesia didasarkan pada : - Melaksanakan pembangunan sata pengusahaan tenaga listrik secara efisien dengan kwalitas yang mempunyai keandalan yang

tinggi dan harga yang wajar menurut perhitungan yang sehat, baik dalam penambahan daya terpasang maupun dalam pening- katan produksi dan penyaluran tenaga.

- Mempersiapkan dan menyesuaikan kemampuan untuk melipatgandakan penyediaan tenaga listrik sesuai dengan tahap pemba- ngunan nasional, sehingga dapat mengejar ketinggalan dalam penyediaan tenaga listrik untuk kebutuhan masyarakat dal am jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

- Sasaran pembangunan jangka pendek harus didasarkan pada perhitungan sosio-tekno-ekonomis yang setepat mungkin dalam pemilihan cara konversi tenaga dan / atau kekayaan alam menjadi tenaga listrik, dan disamping perhitungan sosio-tekno-eko- nomis harus pula diperhatikan pemanfaatan perkembangan teknologi.

Pokok-pokok kebijaksanaan tersebut berlandaskan konsepsi pembinaan prasarana Departemen PUTL pada umumnya yang menya- takan bahwa keseimbangan prasarana membutuhkan waktu sekurang-kurangnya dua kali PELITA serta memperhatikan keadaan perlistrikan pada khususnya dimana keseimbangan usaha diperkirakan akan dicapai pada akhir REPELIT A II dan mengingat Peratu- ran Pemerintah Nomor 18 Tahun 1972 ten tang Perusahaan Umum Listrik Negara serta Kebijaksanaan Umum yang telah dite- tapkan.

Oalam rangka usaha mewujudkan pola pelaksanaan dan kebijaksanaan sebagaimana diuraikan secara ringkas, maka kini tel ah tersusun suatu rencana penyehatan sektor perlistrikan c.q. PLN agar dengan perbaikan-perbaikan dalam pengusahaannya serta dengan bantuan Pemerintah seperlunya, dicapai keseimbangan finansil dalam tahun 1978/79, yakni pada akhir REPELITA II. Kese- imbangan demikian akan memungkinkan PLN. sejak saat itu untuk memikul sebagian daripada pembiayaan bagi perluasan instalasi-instalasi. yang dalam masa akhir REPELITA II akan sudah mencapai keadaan yang lebih baik dan memadai.

- 21 - 2.4.2. Kebijaksanaan.

Langkah-Iangkah yang diambil dalam usaha memperoleh keseimbangan termaksud secara garis besarnya berupa : 1. Rencana investasi daJam REPEUTA 11.

Dengan memperhatikan permintaan (= demand) akan tenaga listrik, maka disusun rencana investasi sebesar lebih kurang Rp. 356 milyar untuk penambahan lebih kurang l.039 MW tenaga listrik terpasang termasuk kelengkapan jaringan2 transmisi dan distribusi beserta kegiatan2 penun- jangnya. Keadaan hingga sekarang belum memungkinkan investasi seperti itu dari sumber penjualan tenaga listrik. Akan tetapi lam bat laun prin- sip2 industri dan niaga yang sehat harus diterapkan, sehingga sebagian dari hasil penjualan tenaga listrik bisa disisihkan bagi keperluan investasi, baik yang berupa perluasan maupun pembangunan baru, satu dan lain mengingat ketentuan2 dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 Th. 1972.

2. Rencana Peningkatan Organisasi.

Dengan tujuan :

- memperbesar kapasitas kerja proyek2 tenaga listrik, dan

- memungkinkan PLN untuk meningkatkan kemampuan pemberian jasanya kepada masyarakat maka dengan Peraturan Menteri PUTL NO.OI/ PRT/1973 telah dimulai reorganisasi PLN, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah NO.18 Th. 1972. Reorganisasi ini, yang direncana- kan selesai pada akhir tahun 1973,lebih banyak memperhatikan spesialisasi dalam bidang2 pembangkitan dan distribusi.

Selanjutnya diFencanakan untuk menyusun antara lain peraturan2 mengenai standardisasi, izin2 pengusahaan kepada pihak ketiga, syarat2 penyam- bungan dan peraturan2 instalasi.

3. Rencana peningkatan keahlian, kettampilan dan tenaga kerja.

Seirama dengan meningkatnya daya-terpasang instalasi kelistrikan, dan majunya teknologi kelistrikan, peningkatan keahlian dan ketrampilan per- sonil sangat diperlukan. Untuk itu diusahakan latihan-Iatihan dan pendidikan2. Dengan bantuan Bank Dunia telah dipekerjakan suatu konsultan untuk pengelolaan ( = management), dan antara lain dengan bantuan Pemerintah Perancis, sedang dibangun suatu Pusat Latihan kelistrikan di Cibogo Bogor, yang diharapkan dapat selesai pada akhir tahun 1973.

Pusat latihan itu akan mendidiklmelatih operator2 untuk PLTD, PLTU dsb. Disamping Pusat Latihan tersebut direncanakan pula untuk memba- ngun dan melaksanakan pendidikan di-tempat2 lain seperti Jakarta, Medan, Surabaya, Ujung Pandang dan Semarang.

Sejalan dengan peningkatan pelaksanaan pembangunan fisik proyek2 tenaga listrik dan peningkatan pengusahaan tenaga listrik, diperlukan personil baik untuk melaksanakan pembangunan fisik proyek2 tersebut maupun untuk melayani pengusahaan yang meningkat dengan disertai usaha2 untuk memperbaiki dan menyesuaikan peraturan2 kepegawaian, sehingga disiplin kerja dapat ditingkatkan.

4. Rencana peningkatan kemampuan perancangan dan pembangunan.

Untuk meningkatkan kemampuan perancangan baik kwantitatip maupun kwalitatip, diperlukan memperkembangkan dan menyempurnakan orga- nisasi perancangan.

Dari pengalaman2 dalam PEUT A I ternyata diperlukan pula peningkatan organisasi dan prosedur pembangunan serta prosedur pembiayaannya, dengan menyesuaikan mekanisme pembangunan menjadi yang serasi dengan kelaziman perusahaan, yang pada akhirnya akan menuju kepada satu sisrim anggaran perusahaan, baik anggaran yang bersumber pada kekayaan negara yang dipisahkan (anggaran perusahaan) maupun anggaran pemba- ngunan APBN.

22 5. Rencana peningkatan pendidikan dan jasa-jasa teknik.

Salah satu aspek daripada penugasan yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah NO.18 tahun 1972 kepada PLN ialah standardisasi dan pengem- bangan industri2 Iistrik dalam Negeri.

Untuk mengambil satu contoh, isolator2 tegangan rendah yang telah dapat diprodusir oleh pabrik2 keramik di Indonesia, sejak setahun yang lalu tidak lagi diimpor oleh PLN. Yang dibeli hanya hasil produksi dalam negeri, dengan ketentuan bahwa produk2 itu diperiksa secara teratur oleh Lembaga Masalah Ketenagaan.

Suatu industri yang baru timbul juga ialah pabrik2 kabel dan pabrik transformator dalam negeri. Walaupun persoalannya jauh lebih rumit, karena antara lain juga bertalian dengan standardisasi dan perundang2an, dikandung maksud unruk memberikan preferensi kepada produk dalam negeri.

Oari contoh2 tersebut diatas ternyata diperlukan unruk meningkatkan usaha2 dibidang riset, pengembangan dan jasa2 teknik. Peningkatan jasa2 teknik ini adalah dibidang pengusahaan tenaga listrik. Peningkatan jasa2 teknik lainnya adalah usaha2 dibidang standardisasi dan membanru pe- ngembangan industri listrik dalam negeri.

6. Rencana peningkatan pengusahaan dan administrasi.

Peningkatan efisiensi-kerja merupakan persoalan yang memerlukan perhatian yang se-besar2nya, unruk mendapatkan peningkatan pengusahaan dan administrasi. Oalam hubungan ini perlu disebut misalnya :

a. Perbaikan dan penyempurnaan tata-usaha langganan. Telah disusun suatu consumer administration yang baru, termasuk pembuatan administrasi langganan secara mekanis yang akan menuju kearah sistim komputer unruk kota2 besar seperti Jakarta, Surabaya dan Medan.

Oirencanakan selesai unruk seluruh Indonesia pada akhir 1974.

b. Penertiban kerugian aliran listrik perlu ditingkatkan. Hal ini diusahakan dengan jalan : - penyempurnaan administrasi langganan

- perbaikan jaringan2 distribusi dan perubahan tegangan jadi 220/380 V yang sekaligus dipergunakan unruk penertiban - pendidikan perugas-petugas penertib.

c. Memperkecil tunggakan2 pembayaran listrik dengan usaha perbaikan administrasi dan tata-<:ara pembayaran.

Sebagai langkah terakhir dalam usaha mencapai keseimbangan finansil pada akhir REPELITA 11, perlu diadakan penyesuaian2 tarip yang bertu- juan mencapai ratio pengusahaan sebesar 100% pada tahun 1978/79, yaitu penyesuaian tarip sebesar : 40% pada pertengahan 1973, 20% pa- da awal1975, dan 15%pada awa11978.

Oidalam suaru masyarakat yang sedang berkembang terjadi banyak perubahan dipelbagai bidang kehidupan. Perubahan2 iru tidak sama cepatnya, sehingga sering. menimbulkan kepincangan2 sosial, seperti halnya ketidak seimbangan antara permintaan dan penyediaan dibidang kelistrikan. penye- diaan tenaga listrik 15 kWh/kapita pada tahun 1972 menunjukkan betapa .jauhnya Indonesia ketinggalan dari negara2 Asia lainnya yang mencatat pemakaian rata2 400 kWh/kapita.

Selain itu kita menghadapi masalah ratio elektrifikasi,yaitu angka perbandingan antara banyaknya rumah-tangga yang sudah mendapat listrik terhadap seluruh jumlah rumah-tangga dinegeri kita. Angka itu dewasa ini diperkirakan tidak lebih dari 4%, suatu petunjuk pula bahwa keadaan yang di-<:ita2- kan masih jauh dari jangkauan.

- 23 -

Tabel: A.

Satuan 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

1. Penjualan 10⁹ kWh 2,0 2,2 2,42 2,67 3,07 3,53 4,06

2. Harga Rp. / kWh 8,6 10,3 12,1 14,5 14,5 14,5 16,2

3. Penerimaan ¹⁰⁹ Rp. 17,2 22,6 29,2 38,7 44,5 51,1 65,7

4. Pembelian Listrik : ^{_ H _} 0,7 0,7 1,0 1,3 1,3 1,3 2,0

5. Bahan Bakar " 4,4 7,6 9,0 10,- 11,8 14,0 15,4

6. Kepegawaian " 6,2 7,4 8,0 8,7 9,4 10,2 11,0

7. Material -"- 3,8 . 4,6 5,0 5,5 6,3 7,2 8,2

8. Lain-lain -"- 2,0 3,8 4,0 4,2 4,5 4,8 5,1

9. Sub Total -"- 17,1 24,1 27,0 29,7 33,3 37,5 41,7

10. Penyusutan -"- 10,- 11,- 14,4 17,4 19,4 21,4 23,9

11. Total -"- 27,1 35,1 41,4 47,1 52,7 58,9 65,6

12. (3) - (9) -"- 0,1 1,5 2,2 9,0 11,2 13,6 14,0

13. (3)-(11) -"- 9,9 - 12,5 - 12,5 8,4

-

14. Ratio (3) : (11) % 63,4 64,1 70,5 82,2 84,4 85,0 100

Catatan :

Pos 8: Lain-lain adalah a.I.

Biaya-biaya akontan, pajak-pajak seperti IREDA, alat-alat Kantor, Pos dan Telegram, . barang-barang cetakan, sewa gedung-gedung, pemeliharaan gedung-gedung, angkutan,

iklan, perjalanan, dan lain sebagainya.

- 24 - 2.5. BIDANG KEGIATAN TENAGA GAS

Keadaan dan Permasalahan

Setelah diadakan rehabilitasi2 pada Pelita I yang umumnya masih bersifat darurat, sedang peralatan produksi masih tetap yang lama yang tdah obsolete dari tinjauan segi tekno ekonomi pengusahaannya, maka pada Repelita II sasaran pembangunan ditu- jukan khususnya pada :

- Penyehatan secara menyeluruh pengusahaan gas yang ada yang memungkinkan pengelolaan yang wajar dengan adanya keseim- bangan usaha (tercapainya break-even) serta landasan yang mantap guna pengembangan selanjutnya.

- Penyehatan tersebut perlu ditunjang dengan pembangunan2 yang mengganti peralatan atau cara penyediaan gas yang ada, yang tidak lagi dapat memungkinkan keandalan usaha, dengan peralatan atau cara yang lebih efisien dengan keandalan kwalitas serta kontinuitas penyediaan yang tinggi dengan biaya yang memungkinkan pengembangan usaha secara wajar.

- Sasaran pembangunan ditujukan pada pemanfaatan bahan2 gas bumi atau minyak ringan (Naphta, L.P. Gas) yang kini belum banyak dimanfaatkan didalam negeri.

Kebijaksanaan

- Rencana invesrasi - Repelita II

Rencana investasi ditujukan pada pembaharuan/penggantian system penyediaan gas yang ada disertai penyesuaian jaringan dengan perkembangan kota.

Perluasan2 yang masih terbatas perlu diadakan guna memungkinkan segera tercapainya keseimbangan usaha (diperkirakan terca- pai pada akhir Pelita IJ) pada seluruh unit2 yang ada (P.G.N.).

Hasil survey menunjukkan adanya potensi kebutuhan gas yang lebih besar dari pada target yang diperkirakan dapat dicapai guna mernungkinkan keseimbangan usaha sebesar daya terpasang total 2,98 x 10⁶ M cal per hari (±. 3,5 x 10⁶kwh. per hari), dengan target penjualan 1,55 x 10⁶ M cal. per hari pada tahun 1979/1980.

- Penyempumaan Institusionil.

Untuk menghadapi pembangunan2 yang lebih be sar dirasakan perlu untuk diadakan penelitian guna penye~uaian yang dipe~lukan dalam system - management dan organisasi yang ada kearah peningkatan dan penyernpumaan efisiensi kerja.

Penditian2 diperlukan pula guna penetapan peraturan2 atau undang2 perihal pengusahaan gas sebagai sarana masyarakat, baik yang menyangkut tugas2 kewajiban usaha maupun fasilitas2 yang diperlukan.

- 25 -

- Rancangan penychatan kcuangan.

Dalam usaha pcnychatan kcuangan dirasakan perlu diadakan penelitian2 terkecuali administrasi serta situasi keuangannya sen- diri, juga hal2 yang menyangkut antara lain permasalahan biaya penyediaan dan penyaluran, penyediaan dan tingkat harga bahan baku; angka produksi gas minyak berat atau batu bara dengan hasil samping kokas yang tidak lagi memadai; serta per- masalahan penyediaan dana baik untuk keperluan modal operasi maupun investasi.

- Peningkatan efisiensi kerja.

Antara lain :

• Untuk memungkinkan adanya keseimbangan pengusahaan diperiukan penciutan jumlah pegawai dengan cara yang "selective"

yang dibarengi dengan usaha peningkatan langganan, sehingga tercapai perbandingan langganan per pegawai atau penjualan per pegawai yang menguntungkan.

• Perbaikan dan penyempurnaan tata usaha langganan, serta efisiensi penagihan.

• Standardisasi peralatan serta petunjuk2 kerja baik dalam operasi maupun perencanaan dan pembangunan.

- Peningkatan keahlian dan ketrampilan.

Khususnya dengan adanya rencana pembaharuan cara penyediaan gas dengan bahan serta peralatan yang lain dari pada yang biasa dihadapi, serta kebutuhan tenaga dalam pembangunannya, sangat diperlukan peningkatan keahlian dan ketrampilan kerja dengan melaksanakan pendidikan2, baik didalam maupun diluar negeri.

- Penelitian.

Sehubungan dengan pembangunan2 baru yang direncanakan, diperlukan pula peningkatan kemampuan serta penyempurnaan fasilitas penelitian yang telah ada, baik laboratorium operasi guna pengamatan bahan maupun pesawat2 operasi maupun labora- torium pusat yang telah ada dan kini tergabung pada Lembaga Masalah Ketenagaan guna penelitian2 masalah yang berhubungan dengan pengembangan serta peneraan2 peralatan.

Survey2 wilayah masih diperlukan pula dalam penelitian guna persiapan pengembangan jaringan distribusi gas.

26 -

- Workshop.

Guna menunjang pembangunan maupun perluasan penjualan gas diperlukan adanya workshop pusat yang dapat menampung pekerjaan antara lain pemberian servise pada pelaksanaan pembangunan baik jaring distribusi maupun produksi; perbaikan meter2 rusak dan assembling dan pembuatan kompor2 gas yang murah tetapi cukup bermutu.

Pembangunan workshop tersebut kin i masih dalam tarap penyelesaian perencanaannya.

Dalam rangka usaha penyehatan tersebut dirasakan peri u adanya bantuan keahlian dibidang Management maupun Engineering. Sedang hal yang akan ikut membantu pemecahan problema peningkatan tenaga gas antara lain juga adanya kebijaksanaan nasional dibidang ketenagaan dan bahan bakar.

- 27 - Tabel : A.

GAS

Satuan 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 . 1979

1. Penjualan Gas MM.Cal. 100,- '. 115,- 290,- 380,- 402,- 446,- 499,- 564,-

2. Harga gas rata2 Rp.lMcal 6,73 6,67 2,66 2,41 2,50 3,07 3,05 3,37

3. Penerimaan Gas 106 Rp. 673,30 767,29 770,- 913,- 1.004,- 1.369,- 1.521,- L903,-

4.

..

S. Total ₍₃ + 4) ,

,a19, 33 806.42 819.- 962.- 1.053.- 1.430,- 1.577,- 1.964,- 6. Pengeluaran 10⁶ Rp.

- Pembelian Gas bumi 91,- 143,- 141,- 181,- 202,- 219,-

- Bahan Baku 479,22 307,20 310,- 323,- 335,- 266,- 299,- 370,-

- Pegawai 193,77 _2S0,97 433,- 369,- _29S,- 322,- 344,- 382,-

- Operasi2 Pemeliharaan 89,71 119,21 100,- 110,- 121,- 164,- 182,- 230,-

7. Sub Total ( 6) U2,70 677,38 924,- 944,- - - ' 892 - 933,- 1.027,- 1.201,-

8. Penyusutan . 10⁶ Rp. 14;54 _S,69 194,- 290,- 354,- 410,- 576,- _69S,-

9. Total (7 + 8)

777.24 683.07 1.128.- 1.234.- 1.246,- 1.343.- 1.603.- 1.896.-

10. ( 5 ) - ( 7 ) 10⁶ Rp. _S6,63 129,04 _{-1-10S,- -1-} 18,- 161,- 497,- _SSO,- 1.269,-

11. (5)-(9) 106 Rp. 42,09 123,35 _{-1-309,- -1- 272,- -1-193,-} 87,- -1- 26,- 68,-

12. Ratio (5) : (9) _%

72,6 78,0 _84,S 106,4 98,4 103,6

- 28 -

BAB 111. SfSTlM PERENCANAAN - PERANCANGAN PROYEK - PROYEK DAN PROGRAM - PROGRAM

1. Pcrcncanaan adalah suatu proses kcgiatan yang kontinu dalam bentuk mcrumuskan dan melaksanakan (serta kemudian merumuskan dan melaksanakan lagi) keputusan2 yang saling bc:rhubungan, yang diarahkan untuk mencapai sesuatu tujuan didalam jadwal - waktu tcrtenru dan dengan cara yang sebaik-baiknya.

Tcrlihat bahwa jank ataupun batas antara kegiatan pcrcncanaan dan pelaksanaan (implementasi) adaIah dekat sekali. Pengembangan prinsip ini penting, daJam rangka usaha untuk menyempumakan teknik maupun sistim administrasi pembangunan. Ptoses perencanaan bc:rjalan, baik dari atas kebawah maupun dari bawah keatas. Proses pcrencanaan yang bc:tjalan dari atas kebawah ialah proses penyu- sunan agregative planning di ringkat Pusat (Bappenas) yang diikuti dengan penyusunan perencanaan di Departemcn2 I Pemcrintah2 Dae- rah, tcros kc proyek-proyck.

Scbaliknya proses pcrencanaan yang bc:tjalan dari bawah keatas ialah proses percncanaan yang dimulai dari Ptoyek-proyck mcningkat kc Pemcrintah DacrahlDepanemcn, sampai kepada Bappcnas untuk penyusunan pcrencanaan nasional.

Kaitan penting antara agreg;ative planning (macro planning) dan project planning (micro planning) iaIah apa yang discbut :

"Sector Programming ". Sector Ptogramming tcrsebut dapat dirumuskan sebagai :

"Saru kumpulan proyek1""oyek daIam satu bagian fungsionil daIam ekonomi, yang tcrcakup oleh saru strategi dan kcbijaksanaan koordinasi invcstasi, maupun kepurusan-keputusan pembangunan lainnya mcnurut tujuan2 tcrtcntu yang telah ditetapkan ".

Pada sector-programming ini pcnekanan dibc:rikan pada proscs perencanaan yang bc:rjalan dari bawah keatas.

naJam hubungan pe\aksanaan Repelita 11, khusumya prograrn2 Pengembangan Wilayah, memerlukan usaha-usaha untuk mencapai kescimbangan antara sector propmming dan regional programming.

2. Oricntasi pembiayaan pada umumnya dapat dibagi menjadi tiga, ialah Pcrtama : Masa Line fean Budfeting.

Pada masa ini titik bc:rat dibcrikan pada masalah pembukuan (accountability) dan anggaran tcrutama mcrupakan suatu a1at control (control device).

Kedua

Ketiga

Dalam penyusunan anggaran perhatiannya terutama ditujukan pad a masalah : a).pembagian/alokasi daripada dana yang tersedia diantara unit-unit yang ada.

b).a1okasi dana pada jenis2 pengeluaran misalnya: personil, pengangkutan, peralatan d.I.!.

Masa Performance Budgeting.

Pada masa ini orientasinya ialah pada efisiensi dan management, dengan jalan a). menyusun budget categories berdasarkan fungsi.

b). menciptakan work-cost measurement.

Performance Budgeting merupakan pengembangan daripada cost accounting dan scientific management.

Masa Program Budgeting.

Pada masa ini a10kasi daripada dana akan ditentukan oleh program yang disusun.

- 29 -

Dengan berorientasi pada program, maka besarnya anggaran yang akan diterima oleh masing2 unit tergantung dari program2 yang akan dijalankan oleh unit-unit tersebut.

Ini berarti bahwa alokasi pembiayaan tidak lagi ditentukan oleh besar keciJnya unit yang bersangkutan, tetapi akan ditentukan oleh program-nya.

Orientasi pembiayaan berdasarkan program ini, sekarang sedang dikembangkan karena dianggap yang paling dapat di- pertanggung-jawabkan.

3. Guna melaksanakan rencana2 yang telah dituangkan didalam anggaran dengan berorientasi kepada program, diperIukan adanya suatu

"system ". System dapat diartikan sebagai suatu pola kegiatan tertentu untuk mencapai suatu sasaran dalam rangka rencana yang telah ditetapkan.

Dengan pengertian tersebut diatas, maka ada tiga hal penting, ialah a. Adanya suatu pola & kegiatan tertentu.

b. Adanya suatu sasaran yang akan dicapai.

c. Adanya input yang berupa tenaga, bahan, biaya dan informasi dalam arti yang se-luas2-nya untuk menjamin dapat berjalannya system tersebut.