Pembangunan Sektor Keuangan & Swasta
Maret 2011
Cetak Biru Logistik Nasional: Tantangan Implementasi
Catatan Teknis
1. Peningkatan infrastruktur.
Perbaikan yang diusulkan didasarkan pada moda transportasi: bandara, pelabuhan, penyebrangan sungai/laut (feri), jalan raya, jalan dan jalur kereta api. Bagian ini juga menekankan pentingnya kelancaran penghubung (interface) antar jaringan transportasi multimoda sehingga barang dapat bergerak cepat dari satu moda ke lain moda.
2. Reformasi peraturan perundang- undangan yang bertujuan menciptakan lingkungan
usaha yang kondusif untuk menurunkan biaya logistik.
Reformasi ini bertujuan untuk menyederhanakan perdagangan komoditas ekspor dan strategis, memperbaiki manajemen pelabuhan dan perbatasan, memfasilitasi transportasi di daerah, dan menyusun undang-undang serta peraturan pelaksanaannya mengenai transportasi multimoda.
Proses reformasi peraturan perundang-undangan juga memerlukan harmonisasi dan penyederhanaan undang- undang yang telah dikeluarkan
oleh berbagai kementerian dan lembaga, serta sinkronisasi peraturan antara pemerintah pusat dan daerah.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang logistik. Bidang ini bertujuan meningkatkan ketersediaan tenaga profesional yang handal di bidang logistik, dengan meningkatkan kompetensi melalui sertifikasi keterampilan dan meningkatkan peranan lembaga pendidikan dan pelatihan melalui koordinasi dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Kementerian Pendidikan Nasional. Saat ini, usaha kecil dan menengah mengalami kesulitan dalam menyeleksi penyedia jasa logistik karena belum ada metode yang jelas untuk mengidentifikasi jasa yang berkualitas.
4. Penguatan daya saing penyedia jasa domestik. Penyedia jasa logistik diharapkan sepenuhnya berpartisipasi dalam perubahan sistem logistik nasional secara keseluruhan. Insentif dibutuhkan untuk mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas investasi sektor swasta. Partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur perlu didorong, iklim Gambaran Singkat Cetak Biru Logistik Indonesia
Mengakui pentingnya memastikan ketersediaan komoditas strategis dengan harga terjangkau, mengurangi biaya logistik untuk memfasilitasi daya saing produk ekspor, dan mempersiapkan Indonesia menghadapi integrasi pasar yang lebih baik di kawasan ASEAN, maka Instruksi Presiden No. 5/2008 dikeluarkan yang mensyaratkan diterbitkannya sebuah Cetak Biru Logistik Nasional (NLB). NLB, yang telah selesai disusun oleh tim antar kementerian pada awal tahun 2010, menguraikan kondisi saat ini dan masalah-masalah utama dalam arus komoditas untuk penggunaan di dalam negeri maupun untuk negara-negara tujuan ekspor yang utama, serta mengusulkan suatu rencana aksi di tujuh bidang utama (Gambar 1):
Gambar 1. Bidang-bidang aksi utama
INS-Institutions
WWI-What & Where infrastructure
SEC-Strategic and Export Commodities
HRM- Human Resources Management
ICT- Information Communication and Technology
LSP- Logistics
Service Providers
L&R - Law and Regulations
Sumber: Berdasarkan Cetak Biru Logistik Nasional 2009.
Public Disclosure AuthorizedPublic Disclosure AuthorizedPublic Disclosure AuthorizedPublic Disclosure Authorized
60108
usaha yang menguntungkan bagi para pelaku dalam rantai penawaran perlu diciptakan, dan skema kredit khususnya perlu dikembangkan untuk mendukung peningkatan armada angkutan truk.
5. Penerapan lebih lanjut Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT). NLB mengakui perlunya mengembangkan ICT untuk mendukung upaya peningkatan kualitas dan kinerja sektor logistik. Fokusnya adalah pada penguatan National Single Window (NSW), penerapan Customs Advanced Trade System (CATS) dan Sistem Logistik Terpadu dan Transportasi Antarmoda Nasional (NILITS) guna mendukung kelancaran pengawasan arus barang.
6. Pembentukan kerangka kelembagaan. Tim Logistik Nasional (NLT) jangka pendek diharapkan akan dibentuk untuk mengawasi, memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Cetak Biru Logistik Nasional (NLB). Tim Logistik Nasional juga bertugas untuk menilai kebutuhan dibentuknya suatu badan khusus di lingkungan Pemerintah yang akan mengkoordinasikan dan mengharmonisasi pelaksanaan Sistem Logistik Nasional dalam jangka menengah dan panjang.
7. Fokus komoditas strategis dan ekspor. Mandat NLB adalah mengkaji komoditas strategis dan rantai-rantai penawaran ekspor terpenting untuk mengidentifikasi kesenjangan utama pada arus barang dan memastikan ketersediaannya di pasar domestik dan internasional.
NLB juga mencantumkan matriks terperinci tentang aksi-aksi yang akan dilaksanakan oleh kementerian koordinator dan lini, lembaga dan institusi. Aksi-aksi tersebut
juga telah dicantumkan dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM 2010-2014) yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dari pemerintah memprioritaskan tindakan-tindakan yang diusulkan dan mengalokasikan anggaran yang memadai.
NLB menetapkan tiga tahap selama jangka waktu 15 tahun untuk memperkuat kinerja logistik Indonesia. Fokus tahun 2010-14 adalah pada perbaikan konektivitas domestik, terutama akses ke pelabuhan, perbaikan koneksi jalan dan jalur kereta api serta pelayaran antar pulau. Tahap kedua, 2014-19, berkonsentrasi pada integrasi total Indonesia dalam jaringan logistik ASEAN. Tahap ketiga, 2019-25, berfokus pada integrasi Indonesia yang kuat dalam jaringan logistik global.
Apa manfaat dari Cetak Biru Logistik Nasional?
Cetak Biru Nasional (NLB) telah meningkatkan pengetahuan tentang peranan logistik dalam memfasilitasi perdagangan dan daya saing internasional serta tentang pentingnya memperbaiki arus barang kebutuhan pokok di dalam negeri.
Pemerintah telah menyampaikan NLB kepada komunitas sektor publik dan swasta nasional dan internasional, yang membuktikan komitmennya dari tingkat tertinggi.
• NLB mengakui tantangan besar dan meningkatkan perasaan urgensi. Proyeksi pertumbuhan Indonesia memperlihatkan tekanan yang semakin besar terhadap logistik. Komitmen politik tingkat tinggi untuk melaksanakan aksi-aksi yang akan memastikan sistem logistik yang efisien dibutuhkan untuk mencapai hasil-hasil yang nyata.
• NLB merupakan produk konsultasi publik dan swasta.
Agar biaya logistik dapat ditekan maka lingkungan dunia usaha perlu difasilitasi dan pelayanan pemerintah kepada badan usaha swasta perlu lebih efisien.
Penting untuk berkonsultasi dengan sektor swasta dan, bilamana mungkin, dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan solusinya. Pemerintah telah menunjuk sebuah tim antar kementerian yang telah mengadakan beberapa pembahasan meja bundar untuk menawarkan kepada perwakilan sektor swasta dan pemangku kepentingan sektor publik suatu platform untuk membahas strategi logistik.
• Pendekatan spesifik komoditas dan rantai penawaran. Mengakui pentingnya pendekatan spesifik komoditas dalam mengidentifikasi hambatan utama dan prioritas merupakan kunci untuk mengurangi biaya logistik. Meskipun sebagian besar masalah yang diidentifikasi sama untuk semua komoditas kebutuhan pokok, pendekatan rantai penawaran menjadi kerangka untuk membentuk pusat-pusat distribusi dan mempertimbangkan perlakuan khusus terhadap produk-produk tertentu seperti CPO, batubara, minyak dan gas bumi.
• NLB mengidentifikasi tindakan-tindakan segera untuk dilaksanakan. NLB menyajikan berbagai tindakan di berbagai bidang, selain kerangka kelembagaan untuk membentuk suatu badan tetap yang mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan reformasi logistik untuk jangka menengah dan panjang.
Sebagian dari tindakan-tindakan ini ditetapkan sebagai quick wins, sedangkan yang lainnya
Perkembangan Sektor Keuangan & Swasta Catatan Teknis
membutuhkan persiapan dan investasi yang lebih besar.
Sebagian besar quick wins, seperti penetapan pelayanan pelabuhan 24/7 dan perizinan untuk mendirikan pelabuhan kering, telah dilaksanakan sedangkan yang lainnya seperti perluasan Terminal Peti Kemas Tanjung Priok masih berlangsung.
• NLB mengakui dibutuhkannya sebuah tim koordinator.
Sebagaimana disebutkan di atas, NLB telah dicantumkan dalam RPJM 2010-2014, dan rencana tindakannya sedang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di setiap kementerian dan lembaga terkait untuk tahun 2010-14.
Pelaksanaan tindakan-tindakan tersebut masih perlu didukung oleh mekanisme koordinasi, pemantauan dan pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, Pemerintah telah membentuk Tim Koordinator Nasional (NCT) untuk melaksanakan tugas ini. Pengakuan kebutuhan ini penting untuk keberhasilan program reformasi.
NCT juga bertugas untuk merekomendasikan apakah Pemerintah perlu membentuk suatu lembaga permanen untuk mengelola implementasi NLB dalam jangka menengah dan jangka panjang.
Tantangan Implementasi
NLB adalah hasil dari gerakan Pemerintah untuk menetapkan roadmap tindakan guna meningkatkan daya saing Indonesia.
Kesenjangan utama dalam NLB yang perlu diatasi agar diperoleh agenda reformasi yang efektif adalah:
• Daftar tindakan dalam NLB belum mencerminkan strategi yang bertalian secara logis dengan tujuan dan prioritas. Tujuan
dan prioritas yang jelas dapat membantu mengelompokkan kegiatan-kegiatan serupa yang dapat mencakup aksi jangka pendek dan jangka panjang.
Dengan demikian, kegiatan- kegiatan mungkin tidak perlu dilaksanakan oleh satu kementerian atau lembaga tunggal dan akan ditujukan untuk menyelesaikan rintangan yang spesifik. Pendekatan ini akan membantu menjabarkan rencana-rencana tindakan ke dalam program-program yang lebih strategis, dengan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan pemantauan hasil- hasilnya.
• Struktur pengelola untuk melaksanakan NLB masih belum jelas. Meskipun mengakui pentingnya sebuah tim koordinator, NLB tidak menyebutkan kebutuhan akan suatu tim permanen untuk melaksanakan NLB. Pengalaman internasional memperlihatkan bahwa ada kebutuhan untuk membentuk komite-komite yang bahkan lebih kecil dalam tim ini untuk mengawasi dan memantau kemajuan berbagai program dan inisiatif. Tim secara keseluruhan juga perlu diberikan kuasa untuk terlibat dalam menerbitkan atau mengubah peraturan perundang-undangan guna memfasilitasi implementasi NLB dan mengusulkan alokasi sumber daya.
• Ada kebutuhan untuk menetapkan sistem pemantauan guna menilai dampak reformasi logistik di sektor publik dan swasta. NLB menyebutkan pentingnya memantau pelaksanaan reformasi, namun masih tidak jelas bagaimana hal ini dapat dilakukan. Pemantauan dapat dilakukan dari perspektif yang berbeda, termasuk indikator umum tentang keadaan
logistik secara keseluruhan di Indonesia, indikator spesifik yang mencerminkan pelaksanaan kebijakan tertentu dan indikator dampak sektor swasta.
• Kurangnya pendekatan yang terintegrasi untuk pelaksanaan:
banyak bidang dan pihak terkait belum dilibatkan dalam proses reformasi. Kesenjangan terpenting mencakup bidang- bidang seperti keamanan, manajemen serikat buruh dan standar kualitas.
- Keamanan seringkali disebut sebagai masalah serius sehingga menjadi alasan mengapa kiriman kargo dari Indonesia dilaporkan biasanya menanggung beban premi asuransi sampai 30-40 persen lebih tinggi1 daripada kargo yang berasal dari Singapura. Premi yang lebih tinggi ini mencerminkan risiko yang dihadapi kapal kargo Indonesia, seperti pembajakan, tindak kejahatan terorganisir di pelabuhan dan jalan, pencurian umum dari gudang dan truk, serta pemogokan buruh dan penundaan pekerjaan.
Melibatkan Kementerian Pertahanan dan petugas keamanan merupakan bagian penting untuk menciptakan lingungan usaha yang aman.
- Serikat buruh juga dilaporkan menjadi masalah di pelabuhan. Aksi-aksi mereka seringkali menyebabkan sebagian pelayanan dan lokasi di pelabuhan tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya atau sangat mahal sehingga membatasi potensi untuk membuat fasilitas yang ada lebih produktif. Melibatkan 1 Berdasarkan Kurk, C.B. “Laporan Status Tanjung Priok untuk Bank Dunia”, Januari 2010
Perkembangan Sektor Keuangan & Swasta Catatan Teknis
FPSD Unit
World Bank Office Jakarta
Jakarta Stock Exchange Building Tower 2, 12th floor Jl. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Kementerian Tenaga Kerja serta serikat buruh dalam menyusun sistem logistik yang baru dapat mengurangi tekanan dan memudahkan transisi ke pelayanan logistik yang lebih profesional.
- Standar kualitas pemberian pelayanan dan ketaatan kepada standar internasional yang diakui untuk pemeliharaan infrastruktur utama sangat penting untuk keselamatan, penghematan biaya dan interoperabilitas.
Pengawasan kualitas pelayanan mencakup mengelola proses, menetapkan kriteria kinerja dan integritas, dan membangun kompetensi seperti keterampilan, pengalaman dan kualifikasi.
Unsur-unsur seperti ini membantu meningkatkan integritas personel, budaya organisasi dan motivasi sehingga jasa logistik dapat menjadi industri yang lebih kompetitif.
• Insentif sektor swasta. Strategi yang ditetapkan dalam NLB melibatkan partisipasi sektor swasta dalam investasi baru di bidang infrastruktur dan penyediaan jasa logistik, tetapi tidak menyebutkan eksplorasi metode untuk mendorong partisipasi swasta atau model kerja sama. Penetapan jauh di muka untuk model interaksi Pemerintah dengan sektor swasta dan penetapan aturan kerja sama dapat memberikan pesan yang jelas kepada dunia
usaha. Hal ini dapat mengurangi ketidakpastian dan mendorong badan-badan usaha untuk berinvestasi di Indonesia.
• Ujicoba dan pelaksanaan bertahap. Karena sebagian besar tindakan yang disebutkan dalam NLB melibatkan banyak prosedur dan koordinasi yang penting di antara banyak pemangku kepentingan maka kemajuan setiap inisiatif perlu disampaikan sesuai dengan tujuan setiap tahapan. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan tahap- tahap proyek yang pasti dan mengujicoba inisiatif sebelum diluncurkan untuk menghindari dampak merugikan yang tidak diinginkan atau kegagalan sistem.
• Strategi komunikasi dan transparansi. Penting untuk menyampaikan informasi secara teratur kepada dunia usaha dan masyarakat mengenai rencana, kemajuan dan inisiatif sehingga mereka mengetahui perkembangan terbaru dan dapat menyesuaikan diri dengan prosedur yang baru secara lebih efektif. Selain itu, informasi berkala mengenai kemajuan NLB merupakan salah satu strategi untuk mempertahankan minat dan mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi.
Moving forward
Mengingat mendesaknya perbaikan sektor logistik di Indonesia, Pemerintah sedang mempersiapkan Grand Design/Rencana Induk yang akan menghubungkan tindakan-
tindakan reformasi spesifik yang sedang berlangsung dengan strategi koridor ekonomi yang lebih luas.
Rencana induk yang lebih luas ini bertujuan untuk menggabungkan pendekatan regional dan sektoral
dengan mengembangkan
konektivitas nasional yang lebih kuat dan menjadi dasar untuk mentransformasi perekonomian Indonesia pada tahun 2030. Agenda baru ini mengusulkan untuk mengembangkan klaster-klaster industri berdasarkan kekayaan sumber daya alam dalam rangka mengembangkan sektor ekonomi tertentu dengan meningkatkan konektivitas nasional untuk memperbaiki hubungan antar pusat pertumbuhan dan mengurangi biaya transaksi, dan dengan memajukan kapasitas teknologi nasional.
Grand Design/Rencana Induk yang baru ini akan memainkan peranan penting sebagai pendorong utama dalam memperbaiki dan menyelaraskan kembali NLB dengan cetak biru dan rencana induk yang lain, dan dalam menghadapi beberapa tantangan utama yang dihadapi NLB dan rencana-rencana induk yang lain. Proses penyelerasan kembali ini akan membantu memprioritaskan tindakan-tindakan dengan menghindari tumpang tindih dan mengelompokkan kembali kegiatan- kegiatan serupa dengan tujuan yang sama, memperbaiki insentif sektor swasta dan mengandalkan tim- tim khusus untuk pelaksanaan dan pemantauan. Pelaksanaan NLB yang telah diperbaiki merupakan langkah maju yang penting dalam menekan biaya logistik dan memperbaiki ketepatan waktu dalam perdagangan internasional dan domestik di Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
Natalia Cubillos-Salcedo ncubillos@worldbank.org Ph. 62 21 52993000 Fax 62 21 52993111
Kunjungi situs web kami http://www.worldbank.org/id/fpd
Catatan Teknis bisa diunduh dari situs tersebut Perkembangan Sektor Keuangan & Swasta
Catatan Teknis
