• No results found

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 335/KMK.017/1998 tentang Tatacara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Ekspor Kelapa Sawit, Minyak Sawit, Minyak Kelapa dan Produk Turunannya

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 335/KMK.017/1998 tentang Tatacara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Ekspor Kelapa Sawit, Minyak Sawit, Minyak Kelapa dan Produk Turunannya"

Copied!
4
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

MENTERI KEUANGAN SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 189/KMK.017/1999

TENTANG

PENETAPAN BESARNYA TARIP PAJAK EKSPOR KELAPA SAWIT, MINYAK KELAPA SAWIT, MINYAK KELAPA DAN PRODUK

TURUNANNYA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekspor dan meningkatkan penerimaan devisa serta menciptakan efisiensi perekonomian nasional, dipandang perlu meninjau kembali dan menetapkan besarnya tarip Pajak Ekspor kelapa sawit, minyak kelapa sawit, minyak kelapa dan produk turunannya;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor Impor dan Lalu Lintas Devisa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694);

4. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998;

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 487/KMK.05/1996 tentang Pemeriksaan Pabean atas Barang Ekspor;

(2)

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 488/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.01/1998;

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor:

335/KMK.017/1998 tentang Tatacara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Ekspor Kelapa Sawit, Minyak Sawit, Minyak Kelapa dan Produk Turunannya.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN BESARNYA TARIP PAJAK EKSPOR KELAPA SAWIT, MINYAK KELAPA SAWIT, MINYAK KELAPA DAN PRODUK TURUNANNYA.

Pasal 1

Terhadap ekspor kelapa sawit, minyak kelapa sawit, minyak kelapa dan produk turunannya sebagaimana dimaksud dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini dikenakan Pajak Ekspor yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam kolom 4.

Pasal 2

(1) Perhitungan Pajak Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

Pajak Ekspor = Tarip Pajak Ekspor x Harga Patokan Ekspor x Jumlah Satuan barang x Kurs

(2) Harga Patokan Ekspor (HPE) adalah harga patokan yang ditetapkan secara berkala oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan berlaku mulai saat dikeluarkannya penetapan tersebut.

(3) Dalam hal terjadi kelambatan penerbitan HPE, HPE yang lama masih berlaku sampai diterbitkan HPE yang baru.

(4) Dalam hal tidak ada HPE, Pajak Ekspor dihitung berdasarkan harga FOB yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

(3)

(5) Kurs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan secara berkala.

Pasal 3

Tatacara pembayaran dan penyetoran Pajak Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 335/KMK.017/1998.

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 30/KMK.01/1999 tanggal 29 Januari 1999 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta Salinan sesuai dengan aslinya pada tanggal 3 Juni 1999 Kepala Biro Umum

u.b. Menteri Keuangan Kepala Bagian Tata Usaha Departemen

ttd.

Mustafa Husien, SH Bambang Subianto

(4)

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 189/KMK.017/1999

TANGGAL : 3 JUNI 1999

TARIP PAJAK EKSPOR KELAPA SAWIT, MINYAK KELAPA SAWIT, MINYAK KELAPA DAN PRODUK TURUNANNYA

NO .

URAIAN TERMASUK

DALAM POS TARIP

TARIP PAJAK EKSPOR

1 2 3 4

1. Kelapa Sawit (Tandan Buah Segar) dan Biji Kelapa Sawit 1207.10.000 30%

2. Crude Palm Oil (CPO) 1511.10.000 30%

3. Refined Bleached Deodorized Palm Oil (RBD PO) 1511.90.000 22%

4. Crude Palm Olein (CRD Olein) 1511.90.000 26%

5. Refined Bleached Deodorized Palm Olein (RBD Olein) 1511.90.000 22%

6. RBD Olein dalam kemasan maksimum 5 kg dan bermerk 1511.90.000 17%

7. Crude Palm Stearin (CRD Stearin) 1511.90.000 15%

8. Refined Bleached Deodorized Palm Stearin (RBD Stearin) 1511.90.000 7%

9. Crude Palm Kernel Oil (CRD PKO) 1513.21.000 20%

10. Refined Bleached Deodorized Palm Kernel Oil (RBD PKO) 1513.29.000 15%

11. Crude Coconuts Oil (CCO) 1513.11.000 0%

12. Refined Bleached Deodorized Coconuts Oil (RBD CO) 1513.19.000 0%

Ditetapkan di Jakarta Salinan sesuai dengan aslinya pada tanggal 3 Juni 1999 Kepala Biro Umum

u.b. Menteri Keuangan Kepala Bagian Tata Usaha Departemen

ttd.

Mustafa Husien, SH Bambang Subianto

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

bahwa guna meningkatkan pendayagunaan Tim Nasional enimbang Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi perlu menambah tugas dan keanggotaannya sebagaimana ditetapkan

Dikecualikan dari ketentuan Keputusan ini adalah untuk barang sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 225/KP/X/95 tentang Pengeluaran Barang-barang ke

bahwa dalam rangka peningkatan ekspor dan peningkatan investasi dimaksud, perlu diciptakan suatu kondisi yang kondusif yang dapat mendorong peningkatan iklim ekspor dan investasi

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah terbentuknya Kabinet Preiode Tahun 1999-2000, dipandang perlu menyempurnakan Tim Peningkatan Ekspor sebagaimana dibentuk

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan pinjaman daerah sebagai salah satu sumber untuk membiayai

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH

bahwa dalam rangka memberikan perlakuan yang sama terhadap impor bahan baku/sub komponen/bahan penolong untuk pembuatan komponen elektronika di Kawasan Berikat, dipandang perlu

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor