M\l\lt MEGAI!.L

(1)

. ,

" .. ,:

:~,.,.~:; ,- ,.: .. :,o ';~ ....

,

.

(2)

Tidak untuk dikutip.

Hak Cipta pada BABINKUMNAS

M\l\lt MEGAI!.L

TlDAK DIPERDAGANGKAN SERI KAMUS HUKUM

PENGAYOMAN

KAMUSHUKUM IDANA

K.ITLV

LEIDEN

(PRAPUBLIKASJ)

( . _ , '.lr,l' / ... ', _ ,.:; .... ..> '';!Ol'l _

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DE~RfËMEN "KEHAKIMAN

. <; '" \\ ., . _-. --.:"•.... ,Jt/, :',,

1

.... ~ .. . '1, •

.

(3)

TIM PENYUSUN KAM US HUKUM PlDANA Penanggung jawab : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Departemen Kehakiman Konsultan bah as a : Pusat Pembinaan dan

Pengembangan Bahasa

Koordinator Anggota-anggota A. Penilai

B. Definitor

Departemen Pendidikan dan Kebu- dayaan

1. Prof. Or. A.M. Moeliono 2. Dra. Sri Sukesi Adiwimarta :T.M. Daud Shah, S.H.

: 1. Prof. A. Karim Nasution, S.H.

2. H. Adi Andojo Soetjipto, S.H.

3. Budiarti, S.H.

4. R. Soegondo Kartanegara, S.H.

5. Ny. Lamya Moeljatno, S.H.

: 1. Estiana Hermina, S.H.

2. Ny. Nayla Widharma Tadjuddin, S.H.

(4)

""ENTERI KEHA,lSIMAPi REPUBLIK INDONESIA

KATA SAMBlJTAN

Bahasa hukum Indonesia merupakan bagian darÎ bahasa nasional kita yaitu bahasa Indonesia. Sebagai bagian dari bahasa nasional, bahasa hukum itu sendiri haruslah mengikuti ketentuan-ketentuan, 3-

turan-aturan, dan kaidah-kaidah yang ditetapkan dal am bahasa Indo- nesia. Guna terlaksananya hal ini telah dikukuhkan kerja sama antara Departemen Kehakiman. dalam hal ini Badan Pembinaan Hukum Nasio- nal, yang bertugas membina dan mengembangkan Hukum Nasional, dengan Departemen Pendidikandan Kebudayaan, dalam hal ini Direktorat ~en

deral Kebudayaan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pusa~ Pembinaan dan Pengembangan Bahasa lndonesia yang bertugas membina dan men gem- bangkan bahasa lndonesia dengan penandatanganan perjanjian kerja sama pada tanggal 10 Juni 1985 yan2 lalu.

perjanjian kerja sama tersebut diharapkan dapat menghasilkan pembinaan bahasa hukum dan penmdang-undangan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi yuridis dan ilmu hukum maupun dari sudut ilmu bahasa.

Dalam kehidupan hukum, bahasa hukurn. atau bahasa perundang-un dangan y~g tidak jelas akan membawa ketidakfelasan pula dalam isi

,dan maknanya yang kemudian mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Selanjutnya bahasa penmdang-LUldangan yang SUSlUlan kalimatnya pan_' jang-panjang, bertele-tele dansemrawut, jelas tidak akan dapat di- cerna oleh masyarakat,tidak dapat dihayati ol eh para pemakai perundang-undangan,

Apabila kita menginginkan masyarakat dan rakyat mematl,lhi peraturan penmdang-undangan, mernatuhi dan mentaati ketertiban, maka bahasa hukum dan bahasa perundang-undangan itu sendiri harus tertib,

harus jelas, dan dapat dimengerti. ,

Bahasa hUM dan bahasa perundang-undangan yang iidak tertib dan tidak jelas akan menyulitkan masyarakat ~tuk memahaminya .

(5)

Hal demikian tidak mendorong berkembangnya kesadaran hukum masyarakat. Sebaliknya, bahasa hukum dan perundang-undangan yang tertib dan jelas akan lebih mengembangkan kesadaran huktun masyarakat dan akan lebih meningkatkan kepastian hukum.

Salah satu cara untuk dapat membina bahasa.hukum ialah men- ciptakan rumusan-rumusan hukum yang tepat, baik dari segi peristi- lahan maupun dari segi isinya.

Keanekaragaman dalam memberikan rumusan-rumusan hukum yang akan mengakibatkan timbulnya berbagai macam penafsiran, akan mem- pengaruhi pula perttunbuhan bahasa lrukum di negara kita yang dapat menjurus kepada ketidakpastian hukum.

Dalam usaha menegakkan kehidupan serta wibawa hukum, semua penye- bab ketidakpastian hukum perlu ditiadakan. Sikap ini mendorong De- partemen Kehaktm3n menjadikan pembentukan Seri Kamus Hukum sebagai salah satu program kerja yang diprioritaskan.

Dengan demikian, harapan kita agar apa yang dikehendaki oleh Undang- Undang Dasar 1945, yaitu usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, dapat pula hendaknya terujud melalui penerbi tan yang dilakukan \ oleh Depar- teman KehakUnan ini.

Dalam rangka program pembentukan Seri Kamus Hukum tersebut

Badan Pembinaan Hukum ND,sional menerbitkan suatu prapublikasi kamus hukum pidana (walaupun ma5ih terbatas pada rumusan-rumusan bidang hukum pidana KUHP dan hukum acara pidana KUHAP saja), akan tetapl sebagai suatu awal dari suatu rencana jangka panjang penerbitan kamus-kamus hukl.un di bidang la:innya (H.ukum Perdata, Hukum Oagang, Hu- ktun Internasional, dan sebagainya) yang lebih komprehensif di masa

nyempurnakan penerbitan kamus hukum yang lebih lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sudut ilmu huktonn}'a maupun dar i sudut llmu bahasa.

Derigan demikian, kita akan mencapai apa yang kita cita-citakanbersa- ma, yakni TERTlB BNIASA HlJKUl>1 dan TERTIB BNIASA lNOONES1A.

Atas kerja sama Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa serta surnbang.an tenaga ser ta pikiran dari para ahli dalam mempersiapkan penerbi tan ~ Hukum Pidana ini, kami ucapkan terima kasih serta· penghargaan yang se~-tingginya.

Semoga usaha tersebut akan memberikan manfaat tirnbal balik dan mem-

bawa manfaat untuk semua pihak.

Jakarta, September 1985

(6)

KATA PENGANTAR

Dalam usaha melakukan pembinaan bahasa hukurn, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BABINKUMNAS) menerbitkan sehuah seri Kamus Hukum dalam bidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, Kamus ini dipersiapkan dan disusun oleh Tim dari BABINKUMNAS bersama Pusat Pembinaan dan Pe- ngembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Penerbitan Kamus tersebut baru merupakan suatu usaha perm ulaan dan masih terbatas bidang cakupannya. Kecuali di- batasi pada bidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, perlu diberitahukan pula bahwa sifat penerbitannya sendiri baru merupakan suatu prapublikasi yang rumusan-rumusannya belum bersifat akhir dan karenanya pula ~idak dapat digunakan sebagai bahan rujukan. Dengan penerbitan prapublikasi ini diharapkan bahwa para ahli hukurn, para ahli bahasa, serta mereka yang me- rasa berkepentingan akan tergerak untuk menyampaikan pendapat serta koreksi yang diperlukan bagi penerbitan akhir Ka- mus Hukum Pidana.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah memungkinkan diterbitkannya Kamus Hukum Pidana ini kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, September 1985

Kl}j:/lLê~~ PMINMN ^HlJIQIo(NASICNAL

Radhie ,S.H.

-

(7)

DAFTAR ISI

Halaman I. Susunan Til11 Penyusun Kamus lIukum Pidana ... .. . 2. Sambutan Menteri Kehakiman RI. .. .. ... ..... . 3. Kata Pengantar Kepala Badan Pel11binaan Hukum Na-

sional .... .. . . . .... ... ... ..... . 4. Petunjuk Penggunaan Kamus Hukum Pidana ... .... . 5. Daftar Rumusan-rul11usan batasan dalam:

KUHAP ... .... .... .. .. ..... .... . . . K UH P .... .. . . . .. . . . ... . 6. Kepustakaan ... ... ... .. .... .. .. ... .. . . . .

(8)

PETUNJUK PENGGUNAAN KAM US

Pengabjadan

Kamus disusun sesuai dengan ~radisi perkamusan Indonesia, berdasarkan pengabjadan kata dasar

Kata dasar

Pencantuman kata dasar dimaksudkan untuk memudahkan menemukan pangkal istilah,

misalnya: adil- mengadili adu- pengaduan

Sinonim

Jika dua istilah atau lebih mempunyai arti yang sama dan kedua-duanya dapat dipakai, ditempatkan ber- dampingan dengan tanda titik koma (;),

misaln ya : akta; surat autentik

Makna Istilah

Jika satu istilah menunjuk ke istilah yang lain yang mempunyai makna yang sama, diberi tanda \ihat misalnya: incest

lihat: bloedschande de/icta communa

lihat : bijzonder delict Rujuk silang

Istilah yang baku atau yang diutamakan diberi rujuk silang ke istilah yang pernah dipakai,

misalnya: lembaga pemasyarakatan

-~penjara

(9)

Singkatan

singkatan. yang dipakai lazim dikenal,

adalah singkatan yang sudah

seperti : ay bag bis btr KUHP KUHAP

No UU

: ayat : bagian : tambahan : butir

: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

: Nomor

: Undang-Undang

RUMUSAN KUHAP

(10)

A

abolisi

(Ps!. 225 KUHAP)

penghapusan tindakan penuntutan atas tindak pidana serta segala aki bat hukumnya oleh Presi- den berdasarkan undang-undang sehingga dianggap takpernah terjadi

-·acara

acara pemeriksaan

tata-cara pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan undang-undang dan terbagi atas :

1. acara pemeriksaan biasa;

2. acara pemeriksaan singkat; dan 3. acara pemeriksaan cepat, terdiri atas:

a. acara pemeriksaan tindak pidana ringan; dan

b. acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu-lintas jalan tertentu

(11)

acara pemeriksaan cepat

(Bab XVI bag. keenam KUHAP)

pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda se- banyak-banyaknya Rp. 7.500.00 dan penghinaan ringan serta perkara pelanggaran lalu-lintas jalan tertentu

acara pemeriksaan singkat

(Bab XVI bag. kelima KUHAP)

pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara tindak pi dan a yang pembuktian serta pene- rapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana

acara pidana akusator

proses peradilan pidana yang memeerlakukan tersangka atau terdakwa sebagai pi hak-yang sedera- jat dengan penyidik atau penuntut umum, sehingga ia tidak dapat diperiakukan sewenang-wenang dan segala tindakan terhadapnya harus selalu berdasarkan undang-undang

-adil

mengadili

(Ps!. 1 btr. 9 KUHAP)

menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana

pengadilan negeri (Ps!. 25 ay. 2 KUHAP)

badan yang berwenang mengadili pada tingkat pertama semua perkara tindak pidana yang diajukan penuntut umum dalam daerah hukumnya pengadilan tinggi

(Ps!. 27 ay. 1 KUHAP)

badan yang berwenang mengadili perkara banding yang berasal dari pengadilan negeri dalam daerah hukumnya

(12)

_adu

pengaduan

(Ps\. 1 blr. 25 KUHAP)

pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum se seorang yang telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan aduan

akta; su rat autentik (Ps\. 234 ay. 2 KUHAP)

surat keterangan yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat ol eh atau di hadapan pejabat yang berwenang dan dapat dipakai sebagai alat bukti

-alat bukti

(Ps\. 184 ay. 1 KUHAP)

keterangan atau sura! yang didapatkan oieh hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan untuk pembuktian bahwa suatu tindak pi dan a benar terjadi dan terdakwa benar bersalah melakukannya

alat bukti yang sah (Ps\. 184 KUHAP)

alat bukti yang dicantumkan oleh undang-undang dan terdiri atas:

I. keterangan saksi;

2. keterangan ahli;

3. surat;

4. petunjuk, dan

alibi

pembuktian oleh tersangka atau terdakwa bahwa ia pada saat terjadinya tindak pidana berada di tempat lain, sehingga dengan demikian menyang- kal sangkaan atau dakwaan atas dirinya

amar putusan

(Ps!. 203 ay. 3e KUHAP)

bagian dari surat putusan pengadilan yang memuat pernyataan salah tidaknya terdakwa dan akibat hukumnya

amnesti

(Ps!. 225 KUHAP)

pernyataan umum oleh Presiden berdasarkan undang-undang bahwa undang-undang pidana tidak akan menimbulkan akibat-akibat hukum apa pun terhadap tindak pidana tertentu yang dilakukan oleh orang-orang tertentu

-asas

asas legalitas

as~s yang mewajibkan penuntut umum mengadakan penuntutan pida'na atas perkara yang telah cukup bukti-buktinya

(13)

'1 I

asas oportunitas

asas yang memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk menyampmgkan perkara tertentu yang telah cukup bukti-buktinya, demi kepentingan umum dan tidak melakukan penuntutan

as as praduga tak bersalah

asas yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap. ditahan, dituntut, atau diperiksa di sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan hakim yang menyatakan kesalahannya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

-banlu

banluan hukum (Bab VII KUHAP)

B

bantuan yang diberikan oleh penasihat huklJT;

berupa nasihat dan saran sehubungan den!',,,l.

pcmbelaan tersangka atau terdakwa dalam proy;' pemeriksaannya

ba rang bukti

(Ps!. 40, 45 ay. 2 KUHAP)

benda yang diajukan dalam sidang pengaJil""

untuk menguatkan keterangan saksi, keterang~Ti

ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktl' kan kesalahan terdakwa

(14)

-bebas

pembebasan bersyarat .

putusan yang dikeluarkan ol eh Menten Keha- kiman (Direktur lenderal Pemasyarakatan) untuk membebaskan narapidana sebelum masa hukumannya berakhir setelah menjalani dua pertiga dari hukumannya, dengan syarat tidak akan melakukan tindak pidana dan/atau pelanggaran baru dalam masa percobaan yang ditentukan

-bela

pembelaan; pleidooi (Ps!. 51 KUHAP)

naskah pembelaan yang dipersiapkan, baik oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya di sidang pengadilan

-benda

benda rampasan

benda sitaan yartg diputus oleh hakim dirampas untuk negara atau dimusnahkan

benda sitaan

benda yang sementara diambil alih penguasaan- nya danlatau disimpan di bawah penguasaan penyidik untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan

-berita acara

(Bab VIII KUHAP)

laporan tertulis yang bersifat autentik, dibuat oleh pejabat yang berwenang, mengen ai suatu kejadian tertentu

berita aC;lra pendapat (Ps!. 265 ay. 5 KUHAP)

tulisan yang bersifat autentik yang memuat uraian penyidik mengen ai pendapatnya tentang hasil penyidikan

berita acara pemeriksaan (Ps!. 75 KUHAP)

laporan tertulis yang dibuat penyidik mengenai jalannya pemeriksaan berupa pendengaran keterangan saksi, tersangka, at au keterarigan ahli, atau pun tentang tindakan-tindakan lain dalain .rangka penyidikan

berita acara sidang (Ps!. 202 ay. 2 KUHAP)

catatan atau tulisan yang autentik, memuat segala sesuatu ten tang jalannya pemeriksaan di sidang pengadilan

(15)

berkas perkara (Ps!. 12 KUHAP)

kumpulan catatan at au tulisan sec ara lengkap yang bersifat autentik dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, yang dibuat ol eh penyidik

biaya perkara (Ps!. 275 KUHAP)

ongkos administrasi pengadilan yang dibebankan kepada terdakwa jika diputus bersalah, atau kepada negara jika terdakwa diputus bebas

buku daftar perkara (Ps!. 225 KUHAP)

buku yang b -risikan daftar data perkara, misalnya perkara yang masuk, yang diputus, dan perkara yang diputus bebas

bulan(satiJ bulan)

waktu selama tiga pul uh hari

pembuktian

cara membuktikan kesalahan terdakwü berdasarkan alat bukti yang ditentukan ol~h undang- undang

(16)

c

-cabut

pencabutan banding (Ps\. 235 ay. 2 KUHAP)

penarikan kembali permohonan ban ding oleh pemohon selama perkara banding belum diputus atau sedang diperiksa oleh pengadilan banding

D

daerah hukum pengadilan (Ps!. 243 ay. 4 KUHAP)

lingkup daerah yang ditentukan r.erdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi daerah kekuasaan suatu pengadilan untuk mengadili

-dakwa dakwaan

(Ps!. 143 ay. 2b, 197 ay. Ic KUHAP)

surat atau akta yang berisi identitas terdakwa ser ta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tin dak pidana yang didakwakan dengan menye- but kan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan

dakwaan primer _ tuduhan primer

dakwaan yang utama di dalam suatu surat dak-

(17)

terdakwa

(Ps!. 1 btr. 15 KUHAP) . .. . tersangka yang dituntut, diperiksa, dan dladlh dl sidang pengadilan

E

eksekutor

jaksa pelaksana putusan pengadilan ,eksepsi

eksepsi terhadap batalnya dakwaan

bantahan terhad<\p surat dakw.aan yang tidak lengkap (batal)

eksepsi terhadap tidak diterimanya perkara

bantahan terhadap surat dakwaan bahwa dakwaan tidak dapat diterima

(18)

F

forum priviligiatum

badan peradilan khusus yang ditetapkan dengan undang-undang untuk mengadili pejabat tertentu (di Indonesia sudah tidak berlaku lagi, kecuali untuk Angkatan Bersenjata)

G

-gabung

penggabungan gugatan ganti kerugian

(Bab XIIl KUHAP)

pemeriksaan oleh pengadilan tentang gugatan perdata mengenai ganti kerugian yang ditimbul- kan oleh suatu tindak pidana dengan menggabungkan pada perkara pidananya

penggabungan perkara (Ps!. 141 KUHAP)

tindakan penuntut umum untuk menggabungkan beberapa perkara yang diterima pada waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan dah dib'uat dalam satu surat dakwaan

(19)

ganti kerugian

(Ps\. 1 btr. 22 KUHAP)

hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karen a ditangkap, ditahan, dituntut, atau pun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang- undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau mengenai hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dal am Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pi dan a

.geledah

penggeledahan badan (Ps\. 1 btr. 18 KUHAP)

tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan/atau pakaian tersangka untuk

mencari benda yang diduga keras ada pad a ba- dannya atau dibawanya serta, untuk disita

penggeledahan rum ah (Ps\. 1 btr. 17 KUHAP)

tindakan penyidik untuk memasuki rum ah tempat tinggal dan temp at tertutup lainnya untuk mela-

grasi

pengampunan oleh Presiden berdasarkan undang- u.ndan? yang berupa pengurangan atau perubahan stfat Pldana atau pembebasan dari menjalani pidana ata.s putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh haklm yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

(20)

H

-hak

hak bantuan hukum (Ps!. 54 KUHAP)

hak tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum dari penasi hat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan

hak bantuan juru bahasa (Ps!. 53 ay. 1 KUHAP)

hak tersangka atau terdakwa yang tidak mengerti bahasa Indonesia dengan baik, untuk dibantu seorang juru bahasa sehingga mengerti apa yang di- persangkakan atau didakwakan

hak ingkar terdakwa (Ps!. 157, 220 KUHAP)

hak seorang terdakwa untuk menolak hakim yang mengadili perkaranya berhubung hakim tersebut mempunyai kepentingan, baik yang berupa hubungan kekeluargaan maupun kepentingan I~in

terhadap perkara yang bersangkutan '.

hak uji formel

hak Mahkamah Agung untuk menguji'atau mene- liti sah tidaknya pembentukan peraturan perundang-undangan oleh penguasa atau instansi yang berwenang mengeluarkan peraturan se- macam itu

hak uji materiel

hak Mahkamah Agung untuk menguji atau mene- liti apakah materi suatu peraturan perundang- undangan bertentangan dengan peraturan lain yang lebih tinggi tingkatnya

hak undur saksi (Ps!. 168 KUHAP)

hak seorang saksi untuk menolak memberikan kesaksian berdasarkan hubungan kekeluargaan yang ditentukan menurut undang-undang, dengan ter dakwa, atau karena pekerjaan, jabatan, dan martabatnya

-hakim

pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili

hakim anggota

hakim yang menjadi anggota majelis hakim

(21)

hakim anggota mahkamah agung

hakim yang berwenang mengadili perkara-perkara kasasi pada Mahkamah Agung

hakim banding; hakim pengadilan tinggi

hakim pada pengadilan tinggi yang, karena jab.a- tannya, memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding

hakim ketua sidang (Ps!. 153 ay.2 a KUHAP)

hakim yang mengetuai majelis hakim dalam mengadili suatu perkara

hakim pengawas dan pen ga mat (Ps\. 277 ay. 1 KUHAP)

hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua pengadilan negeri dal am melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan

.henti

penghentian penuntutan (Ps!. 140 ay. 2a KUHAP)

tindakan penuntut umum untuk tidak melanjutkan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau sua.tu peristiwa ternyata bukan merupakan tmdak Pldana atau perkara ditutup demi hukum karena terdakwa meninggal, kedaluarsa atau larang ulang (ne bis in idem)

penghentian penyidikan (Ps!. 109 ay. 2 KUHAP)

tin.d~kan penyidik untuk tidak melanjutkan pe- nYI~I~an karena tidak terdapat cukup bukti atau penstlwa yang semula diduga tindak pidana ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau ditutup demi hukum karena tersangka meninggal, kedaluarsa atau larang ulang (ne bis in idem)

(22)

"

J

-jaksa

(Ps!. 1 btr óa KUHAP)

pejabat yang diberi kewenangan oleh undang- undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

jaksa agung

penuntut umum tertinggi yang memimpin kejak- sanaan di seluruh lndonesia

jaksa tinggi

pejabat yang memimpin kejaksaan di suatu pro- pinsi

janji

ucapan at au pemyataan saksi sebagai pengganti sumpah di hadapan pejabat yang berwenang

- jatuh

penjatuhan pidana (Ps!. 193 ay. 1 KUHAP)

pernyataan kesalahan terdakwa bahwa telah ter- penuhi.semua unsur dalam rumusan tindak pidana dlsertal dengan kualifikasinya dan hukuman atau tmdakan yang dijatuhkan

(23)

K

-keluarga

(Ps!. 1 btr30 KUHAP)

mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dal am suatu preses pidana.sebagaimana diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana

keluarga sedarah (Ps\. 168a KUHA.P)

kepala kejaksaan negeri

pejabat yang memimpin kejaksaan dal am suatu kabupaten

kontramemori handing (Ps!. 237 KUHAP)

balasan terhadap memori ban ding

kontramemori kas as i

balasan terhadap memori kasasi -kuasa

kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka (UU. No. 13/1965, UU. No .. 14/1970)

kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan yang bebas dari campur tangan pi hak kekuasaan lain dalam negara, kecuali dalam hal yang tel ah diatur dalam Undang-Undang Dasar

kekuasaan mengadili

kekuasaan atau kewenangan pengadilan untuk mengadilisuatu perkara , dibagi menjadi :

1. kompetensi relatif: mengadili berdasarkan

(24)

-kuat

kekuatan 'pembuktian (Ps!. 188 ay. 3 KUHAP)

nilai kekuatan alat bukti untuk menentukan kesalahan terdakwa

L

-laksana

pelaksanaan putusan pengadilan (Ps!. 270 KUHAP)

laporan

tindakan jaksa-u"ntuk menjalankan isi atau amar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang- undang kepada pejabat yang berwcnang tentang telah dtau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana

(25)

-Iawan

perlawanan

(Ps/. 214 ay. 4 KUHAP)

upaya hukum berupa penolakan putusan hakim yang dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa yang harus diajukan dalam jangka waktu tertentu lelang

(Ps/. 45 ay.l KUHAP)

penjualan di muka umum ol eh kantor lelang negara, benda si taan yang mudah rusak atau benda rampasan

Lembaga Pemasyaraka~an -Penjara

- limpah

pelimpahan perkara (Ps/. 14e KUHAP)

penyerahan berkas perkara dan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti oleh penuntut umum kepada pengadilan

-Iingkung

Iingkungan peradilan

(Ps/. 89 ay. 1 KUHAP) .

pembagian peradilan menurut hngkup kewenangannya, yaitu :

1. lingkungan peradilan umum;

2. lingkungan peradilan agama; d

~: ::~:~~~::~ ~~~:~:::~ ;~~l~eJsa~:

^Negara

(26)

·kuat

kekuatanpembuktian (Ps!. 188 ay. 3 KUHAP)

nilai kekuatan al at bukti untuk menentukan ke·

salahan terdakwa

L

"laksana

pelaksanaan putusan pengadilan (Ps!. 270 KUHAP)

laporan

tindakan jaksa"untuk menjalankan isi atau amar putusan pengadilan yang tel ah mempunyai kekuatan hukum tetap

pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang- undang kepada pejabat yang berwenang ten tang telah dtau sedang atau diduga akan terjadinya pcristiwa pidana

(27)

-Iawan

perlawanan

(Ps/. 214 ay. 4 KUHAP)

upaya hukum berupa penolakan putusan hakim yang dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa yang harus diajukan dalam jangka waktu tertentu lelang

(Ps!. 45 ay. I KUHAP)

penjualan di muka umum oleh kantor lelang negara, benda sitaan yang mudah rusak atau benda rampasan

Lembaga Pemasyarakatan -+Penjara

-Iimpah

pelimpahan perkara (Ps/. 14e KUHAP)

penyerahan berkas perkara dan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti oleh penuntut umum kepada pengadilan

-Iingkung

Iingkungan peradilan

(Ps!. 89 ay. 1 KUHAP) . .

pembagian peradilan menurut hngkup kewenangannya, yaitu :

1. lingkungan peradilan umum; 2. lingkungan peradilan aga.ma;

~: ::~;~~~;:~ ~:~:~:::~ ;~~I~e~s~~:

^Negara

(28)

M

maje!is hakim (Ps!. 1979 KUHAP)

persidangan pengadilan dengan komposisi hakim lebih dari seorang, yang dipimpin oleh hakim ketua sidang

-mahkamah

mahkamah agung (Ps!. 244 IW HAP)

pengadilan negara tertinggi yang merupakan peradilan tingkat terakhir bagi semua lingkungan'peradilan dan melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan yang lain, menurut ketentuan yang ditetapkan dengan undang-undang mahkamah militer agun~

badan peraclii~ nngkat banding bagi perKaTa pidana yang telah diputus oleh Mahkamah Militer Tinggi dan tingkat pertama bagi perkara pidana yang pelakimya perwira tinggi ABRI yang mempunyai jabatan tertentu; antara lain Pangab, Kas- ad, Kasal, Kasau

mahkamah militer luar biasa (mahmillub)

badan peradilan khusus yang berwenang mengadili perkara pidana kejahatan terhadàp keamanan negara dan kepala negara (subversi at au makar) dalam kedaan tertentu

mahkamah militer tinggi (mahmilti) (Ps!. 16,18 UU No, 5 Thn. 1950)

-maslIk

badan peradilan tingkat banding bagi perkara pidana yang telah dip ut us oleh mahkamah militer tingkat pertama bagi perk ara pidana yang pelakunya berpangkat paling tinggi kapten, at au merupakan pengadilan tingkat pertama bagi perkara-perkara yang pelakunya mayor keatas,

pemasukan rumah (Ps!. 33 ay. 3 KUHAP)

-mohon

kewenangan penyidik untuk memasuki rumah disertai perintah tertulis dan izin ketua pengadilan negeri, dengan persetujuan tersangka dan/atau penghuni dengan disaksikan dua orang saksi

pemohon ban ding

terdakwa atau penuntut umum yang mengajukan permohonan banding

(29)

I

permohonan bandIng (Ps!. 236 KUHAP)

permintaan yang diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum, disertai alasannya untuk mengadakan pemeriksaan ulang atas perkara pida·

na yang sudah diputus oleh pengadilan negeri

-memorl

memorl banding (Ps!. 237 KUHAP)

risalah yang diajukan oleh pembanding dengan menyebutkan alasan-alasan yang dapat menguatkan permohonan bandingnya

memorl kasasl

(Ps!. 248 ay.1 KUHAP)

risalah yang diajukan ol eh pemohon kasasi dengan menyebutkan alasan-alasan keberatan terhadap putusan pengadilan tinggi yang wajib diajukan oleh pemohon dalam proses kasasi

N

-naslhat

(30)

o

-oditur

oditur jenderal

penuntut umum tertinggi di Iingkungan ABRI

oditur militer

penuntut umum pada mahkamah militer

oditur militer tinggi (Ps!. 93 ay. 1 KUHAP)

penuntut umum pad a Mahkamah Militer Tinggi dal am mengadili perkara pidana pada tingkat pertama

p

-panggil panggiJan

tindakan pejabat yang berwenang untuk mengha- dirkan tersangka dan/atau terdakwa dan/atau saksi dan/atau orang ahli, ke depan penyidik atau penuntut umum atau persidangan pengadilan untuk kepentingan pemeriksaan mengen ai tin dak pidana yang terjadi

panitera

(Ps!. 197ay. 1] KUHAP)

pejabat kantor sekretariat pengadilan yang tugas- nya pada bagian administrasi pengadilan membuat berita acara persidangan dan tindakan administrasi lainnya

pejabat polisi negara (Ps!. 6 ay. 1 a KUHAP)

alat negara penegak hukum yang bertugas meme- lihara serta meningkatkan tertib hukurn, membina ketenteraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat

(31)

pcnjara

_ lembaga permasyarakatan

rumah tempat terpidana menjalani pidananya

-periksa

pemeriksaan surat

(Bab V bag. kelima KUHAP)

kewenangan penyidik dengan izin khusus ketua pengadilan negeri untuk membuka, memeriksa, dan menyita surat yang dicurigai dengan alasan yang kuat berkaitan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa

pemeriksaan tlngkat banding (Bab XVIlbag.kesatu KUHAP)

persidangan pengadilan tinggi dalam memeriksa perkara dari pengadilan negeri yang dimintakan ban ding

perkara tolakan

perk ara pidana yang disidangkan di pengadilan negeri dengan menggunakan acara pemeriksaan biasa

-pidana

pldana bersyarat

(Psl. 276 KUHAP) .

hukuman yang dijatuhkan, disertai perintah bahwa hukuman tersebut tidak akan dilaksanakan dengan ketentuan bahwa dalam masa percobaan terpidana tidak akan melanggar syarat umum atau syarat khusus yanj1; ditentukan oleh hakim

pldana denda

(Psl. 273 ay. 1 KUHAP)

sejumlah uang yang hams dibayarkan oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan terhadap suatu tindak pidana

terpldana

(Psl. 1 btr. 32 KUHAP)

seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

pemldanaan

(Psl. 199'ay. 1 KUHAP)

-plsah

penghukuman yang dijatuhkan berd as ar kan suatu putusan hakim

pemlsahan perkara

(32)

prapenuntutan (Ps!. 14b KUHAP)

tindakan penuntut umum untuk mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi _I dengan disertaj petunjuk

praperadilan ^{

(Ps!. 1 btr. 10, bab X bag. kesatu KUHAP)

kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Ki- tab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tentang:

1. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan!

atau penahanan;

2. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan

3. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi yang perkaranya dihentikan pad a tingkat penyidikan atau penuntutan

-pulih

pemulihan hak

pengembalian status seseorang dal am kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang terganggu karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang~undang

- putus

putusan bebas

pernyataan hakim berupa pembebasan terdakwa berhubung ia tidak terbllkti bersalah melakukan sllatu pcrbllatan pidana seperti yang didakwakan oleh penllntllt lllllum

putusan ltpas dari segala tuntutan hllkum (Ps!. 67 KUHAP)

plltusan yang berisi tidak dipidananya terdakwa karena perbllatan yang didakwakan bllkan merupakan sllatu tindak pidana, atau pelakll tidak dapat dipertanggung-jawabkan

plltusan pengadilan (Ps!. 1 btr. 11 KUHAP)

plltusan hakim di sidang pengadilan yang dapat bcrupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hllkulll

putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap

(Ps!. 270 KUHAP)

putllsan pengadilan yang telah diterillla oleh terpidana dan penuntllt umulll, baik dengan mauplln tanpa Illelailli upaya huklllll

(33)

putusan sela ..

putusan atau penetapan sementara yang dIJatu~- kan hakim sebelum menjatuhkan putusan terakhlr, misalnya menunggu putusan perdata yang menyangkut perk ara itu

putusan tanpa kehadiran

putusan yang dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa

R

rehabilitasi

(Ps!. 1 blr. 23 KUHAP)

pemulihan hak seseorang dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, atau pun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang at au karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) (Ps!. 44 KUHAP)

tempat benda sitaan disimpan untuk keperluan

(34)

Rumah Tahanan Negara (RUT AN) (Ps\. 22ay. la KUHAP)

tempat tersangka at au terdakwa diteml?atkan selama masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung

. '

s

-saksi

(Ps\. 1 btr. 26 KUHAP)

orang yang dapat memberikan keterangan gun a kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan ten tang suatu perkara pidana yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri, atau diaillmi- nya sendiri

saksi pemberatj saksi a charge (Ps\. 160 ay. Ic KUHAP)

orang yang memberikan kesaksian yang mem- beratkan bagi terdakwa di sidang pengadilan

saksi peringanj saksi a decharge (Ps\. 65 KUHAP)

orang yang memberikan késaksian yang mering- ankan bagi terdakwa di sidang pengadilan

(35)

-samping

penyamplngan perkara

kewenangan Jaksa Agung untuk tidak menuntut suatu tindak pidana berdasarkan kepentingan umum

-sangka tersangka

(Ps!. 1 btr, 14 KUHAP)

seseorang yang, karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti-bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana

-selidik penyelidik

(Ps!. 1 btr, 4 KUHAP)

pejabat polisi negara Republik lndonesia yang diberi kewenangan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyeli- dikan

penyelidlkan

serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari

sidang pengadilan

(Ps\. 1 btr, 11 KUHAP) , , ' proses memeriksa dan menga~lh pe,rkar'l pld~na di dalam ruang sidang pengadllan dl bawah plm- pinan hakim tunggal atau hakim majelis

-sidik penyidik

(Ps!. 1 btr. 1 KUHAP) , ,

pejabat polisi Negara Repubhk Indonesla ,ata~

pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang dlben kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan

penyidik pegawai neger i slpil

(Ps\. 6 ay, 1 b KUHAP) , ,

pejabat pegawai negeri si pil tertentu yang dlben kewenangan khusus, sesuai dengan undang- undang yang menjadi dasar hukumnya, u,ntuk menjalankan tu gas penyidikan, misalnya: pe]abat bea cukai, pejabat imigrasi, dan pejabat kehutan- an

(36)

penyidikan

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

penyidikan tambahan (Ps] 110 ay. 3 KUHAP)

pemerJengkapan hasil penyidikan yang harus diusahakan oleh penyidik dalam waktu empat belas hari, sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum

sis tem pemasyarakatan (Ps!. 282 KUHAP)

-sita

proses pembinaan terhadap narapidana agar pada saatnya dapat hidup sebagai warga masyarakat yang menghormati hukum

penyitaan

serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaan- nya benda bergerak atau benda takgerak, wujud atau takwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan , dan peradilan

-sumpah

(Ps!. 76 KUHAP)

ucapan seseorang di sidang pengadilan berupa pernyataan yang benar dan sungguh-sungguh dengan menyebut nama Tuhan, dilakukan menurut agamanya

sumpah palsu (Ps!. 174 KUHAP)

·surat

ucapan atau keterangan seorang saksi atau seorang ahli di bawah sumpah yang dinyatakan dalam persidangan, yang memuat keterangan tidak benar

(Ps!. 47, 184 KUHAP)

tulisan yang dapat dipergunakan untuk pembuktian suatu perbuatan, misalnya:IWeseJ. :l;tek, dan surat autentik

surat dakwaan (Ps!. 14d KUHAP)

pemberitahuan atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan

surat keterangan tidak mampu; surat prodeo

surat keterangan pejabat yang berwenqng yang menyatakan terdakwa tidak mampu membayar biaya perkara

(37)

surat panggilan

(Ps!. 112, 145 KUHAP)

perintah tertulis dari penyidik atau penuntut urn urn kepada tersangka atau terdakwa atau saksi untuk rnenghadap, guna didengar keterangannya oleh penyidik atau dal am perneriksaan dipersi- dangan pengadilan

surat pelimpahan perk ara (Ps!. 143ay. 4 KUHAP)

akta yang dibuat olch pcnuntut umurn untuk rnenyerahkan perkara ke pengadilan

surat perintah penahanan (Ps!. 21 ay 2 KUHAP)

perintah tertulis yang dikeluarkan oleh penyidik, penuntut urnum atau hakim untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti yang cukup

surat perintah penangkapan (Ps!. 18 ay. 1 KUHAP)

surat perintah penglepasan tahanan

perintah tertulis yang dikeluarkan oleh penyidik, jaksa, atau penuntut umum atau hakirn untuk mernbebaskan tersangka at au terdakwa dari tahanan

surat putusan pemidanaan

(Ps!. 197 KUHAP) .

putusan tertulis yang diberikan oleh haklm dalam sidang, yang menyatakan kesalahan terdakwa dan pidana yang dijatuhkan

(38)

--tahan

penahanan

T

penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana

penahanan kota

(Ps!. 22 ay. Ic KUHAP)

penempatan tersangka atau terdakwa di kot a tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa dengan kewajiban untuk lapor diri pada waktu yang ditentukan

penahanan lanjutan (Ps!. 20 ay. 2 KUHAP)

perpanjangan penahanan dal am tingkat-penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan izin pejabat yang berwenang- guna kepentingan pemeriksaan yang b".1um selesai

penahanan rumah

(Ps!. 22 ay. 1b KUHAP)

flenempatan tersangka atau terdakwa di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka at au terdakwa dengan mengadakan pengawasan untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan

penahanan rumah tahanan negara (Ps!. 22 ay. la KUHAP)

penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat yang disediakan oleh negara selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan

·tangguh

penangguhan pelaksanaan putusan

penundaan pelaksanaan pidana karena adanya permintaan grasi oleh terdakwa

(39)

penangguhanpenahanan (Ps!. 31 ay, 1 KUHAP)

kewenangan penyidik atau penuntut umum atau hakim atas permintaan tersangka atau terdakwa untuk mengeluarkannya untuk sementara waktu dari tahanan, atau tidak menahannya dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan

-tangkap

tertangkap tangan

(Ps!. 1 btr. 19 KUHAP, Ps!. 18 ay, 2 KUH'AP) tertangkapnya seseorang pada watktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan se ge ra sesudah beberapa sa at tindak pidana itu dilakukan,atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan

penangkapan

tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- terang

keterangan anak

keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

keterangan ahli

(40)

keterangan palsu

(Pst. 174 ay. 1 KUHAP)

pernyataan dan/atau ucapan saksi yang diberikan di sidang pengadilan yang sama se kali bertentangan dengan hal yang sebenarnya

keterangan saksi

(Pst. 1 btr. 27 KUHAP)

alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau di alaminya sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu

keterangan terdakwa (Pst. 189 ay. 1 KUHAP)

uraian terdakwa di sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukari atau diketahui atau diala- minya sendiri

-tetap

penetapan

tindakan pengadilan dalam bentuk surat keteta- pan yang berisi penetapan atas suatu hal, yang kewenangannya diadakan di luar putusan pengadilan

tin dak pidana aduan (Pst. 1 btr. 25 KUHAP)

perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang hanya dapat dituntut atas pengaduan yang dirugikan

-tinjau.

peninjauan kembali (Pst. 263 KUHAP)

upaya hukum yang sifatnya lu ar biasa dan terakhir, yang diajukan oleh terpidana atilu ahli warisnya kepada Mahkamah Agung untuk diada- kannya pemeriksaan kembali suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karen a adanya novum

-tuduh

tuduhan primer

~ dak waan primer -tunjuk

petunjuk

(Pst. 188 ay. 1 KUHAP)

perbuatan kejadian, atau keadaan yang, karena persesuaiannya, baik yang sa tu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menan- dakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya

(41)

'ê? k t

-tuntut

penuntutan

(PS!. 1 btr. 7 KUHAP)

tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dal am undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus ol eh hakim di sidang pengadilan

penuntutan pidana

(Ps!. 182 ay. la KUHAP)

pemeriksaan menurut cara yang undang-undang terhadap suatu tindak yang dilakukan oleh seorang atau lebih

tuntutan pidana

diatur pidana

permintaan penuntut umum kepada hakim, baik berupa pemidanaan maUDun pembebasan terdakwa, pada al<hll pemeriksaan saksi-saksi dan

terdakwa -tutup

u

-ubah

pengubahan status tahanan (1's!. 14c KUHAP)

pengalihan status orang yang ditahan, misalnya dari tahanan rutan ke tahanan rumah atau tahanan kota

upaya hukum

hak terdakwa at au penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang dapat berupa upaya hukum biasa yaitu perlawanan, ban ding

(42)

upaya hukum biasa (Bab XVII KUHAP)

usaha menurut hukum untuk menolak putusan hakim yang be ru pa perlawanan, banding, dan kasasi

upaya hukum luar biasa (Bab XVIII KUHAP)

usaha menurut hukum untuk menolak putusan hakim, yang berupa peninjauan kembali putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum

upaya paksa

tindakan penyidik yang berupa penangkap~,

penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat untuk kepentingan penyidikan

w

.~ib

wajib undur-diri hakim

(Ps!. 157, 220 ay. 2 KUHAP) . . kewajiban seorang hakim mengundurkan.dm untuk memeriksa suatu perkara berhubung la mempunyai kepentingan, baik langsung maupun tak langsung karena ada hubungan kekeluargaan yang ditentukan menurut undang-undang, dillam sua~u perkara yang diadili at au adanya kepentingan lam

61

(43)

RUMUSAN KUHP

(44)

A

aangeven melapor

memberitahukan, berdasarkan hak atau kewajibannya, kepada pejabat yang berwenang tentang tindak pidana yang telah, sedang, atau yang diduga akan terjadi

aangever pelapor (tin dak pidana)

orang yang, karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang tindak pidana yang telah, sedang, atau yang diduga akan terjadi

aangifte laporan (tindak pidana) (Ps!. 164, 16~ KUHP)

pemberitahuan oleh seseorang, karena hak atau kewajibannyk, berdasarkan undang-undang, kepada pejabat yang berwenang ten tang tindak pidana yang telah, sedang, atau yang diduga akan terjadi

(45)

RUMUSAN KUHP

(46)

A

aangeven melapor

memberitahukan, berdasarkan hak atau kewajibannya, kepada pejabat yang berwenang tentang tindak pidana yang telah, sedang, atau yang diduga akan terjadi

aangever pelapor (tindak pidana)

orang yang, karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang mem be ri tahu kan kepada pejabat yang berwenang tentang tindak pidana yang telah, sedang, atau yang diduga akan terjadi

aangifte laporan (tindak pidana) (PS!.I 164, 16~ KUHP)

pemberitahuan oleh seseorang, karena hak atau kewajibanny~, berdasárkan undang-undang, kepada pejabat y~ng'berwenang tentang tindak pidana yang telah, sedang, atau yang diduga akan terjadi

(47)

,

aanklacht aduan; pengaduan

(Bab VII Buku 1 KUHP)

pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berhak mengadu kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menu rut hukum kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana IIduan

aanklagen mengadu

memberitahukan dan memohon kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum orang yang telah melakukan tin dak pidana aduan

aanklager pengadu

orang yang mengajukan aduan Iihat : aanklacht

aanranden menyerang; menyampuk (Ps!. 131 KUHP)

1. menyerang, menyampuk kepala negara 2 . menyerang kehormatan seorang perempuan aanrander penyerang; penyampuk

1. orang yang menyerang, menyampuk kepala negara

2. orang yang menyerang kehormatan seorang pe-

aanrijden menabrak

perbuatan melakukan tabrakan dengan menggunakan kendaraan bermotor

aanrijder penabrak orang yang menabrak lihat : aanrijden

aanrijding penabrakan; tabrakan

tabrakan oleh atau dengan kent:araan bermotor

aanslag makar

(Ps!. 87, 104, 106, 107 KUHP)

perbuatan yang merupakan awal pelaksanalln tindak pidana yang amat membahayakan keamanan negara , misalnya: makar terhadap kepala negara dan/atau pejabat tinggi negara, menggulingkan pemerintah

aanval penyerangan; serangan

(Ps!. 358 KUHP) .

perbuatan menyerang yang dimulai oleh satu pihak

(48)

aan val/er penyerang orang yang men:'erang lihat : aanval

aanvaren menabrak kapal lihat : aanvaring

aanvaring tabrakan kapal (Ps!. 564 KUHP) tabrakan di laut, di sungai:

1. antara sesama kapallaut, kapal sungai;

2. antara kapallaut, kapal sungai dengan benda bergerak atau .takgerak

aanverwant keluarga semenda

hubungan kekeluargaan berdasarkan perkawinan, misalnya ipar

abolitie abolisi

penghapusan tindakan penuntutan atas tindak pidana serta segala akibat hukumnya oleh Presiden berdasarkan undang-undang, sehingga dianggap takpernah terjadi

abortus pengguguran kandungan

perouatan menghentikan kehamil1jn wanita ol eh orang lain atau oleh dirinya sendiri

abortus provocatus medicinalis penggllgllran kandungan berindikasi medis

perbuatan pengguguran kandungan demi k~sehatan seorang wanita yang dilakukan ol eh seorang dokter, paramedis

,1bortllS provocatus criminalis pengguguran kandungan terlarang

(Ps\. 346, 347, 348, 349 KUHP)

penggllgllran kandungan sebagai tindak pidana, yang dilakukan dengan sengaja

absolulll klachtdelict tindak pidana aduan mutlak;

delik aduan mutlak

tindak pidana yang dalam perumusannya dengan tegas dinyatakan sebagai del ik aduan dan karenanya dal am keadaan apa pun memerlukan pengaduan untuk penuntutannya

lihat : klacht delict

absoluut ondeugdelijke poging percobaan sia-sia

percobaan melakukan kejahatan yang tidak berhasil karena alat atau sasarannya mutlak tidak memung- kinkannya

lihat : poging

absorptiestelsel tata aturan serapan

tata aturan yang menen tu kan bahwa pidana yang terberat saja yang dijatuhkan at as diri si pelaku dan/ atau pembantu lak u yang melakukan perbarengan tindak pidana

(49)

accidentele recidive pengulangan terpaksa

. pengulangan tindak pidana yang terpaksa dilakukan karena keadaan diri si pelaku, misalnya setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya

lihat : recidive

actieve nationaliteitsbeginsel asas nasional aktif; asas kewarganegaraan; asas personalitas

lihat : personaliteitsbeginsel

adequate theorie teori adekuat

·ajaran yang menyatakan bahwa yang dianggap sebagai sebab terjadinya tindak pidana adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat yang timbul

lihat : causaLiteits leer

afdoening buiten proces penyelesaian di luar sidang (Ps I. 82 KUHP)

pembayaran denda tertinggi secara sukarela oleh pelaku untuk tindak pidana yang hanya diancam pidana denda, meniadakan penuntutan oleh penegak hukum

aflopend delict tindak pidana rampung; delik rampung

afdrijving

(vrucht van eener vrouw) pengguguran kandungan dengan sengaja

(Psl. 90,299, 346. 349, 535·

KUHP)

perbuatan menghilangkan kehamilan dengan sengaja afdwalen melenceng

lihat : afdwaling afdwaling kelencengan

keadaan tidak mengenai sasaran afdwingen memaksa

menyuruh meJakukan atau menuntut sesuatu dengan paksa

Iihat : dwingen

afpersen memeras lihat : afpersing

afpersing pemerasan

({'sI. 368 KUHP)

perbuatan bermaksud menguntungkan diri sendiri at au orang lain secara melawan hukum dengan cara

(50)

agellt provocateur penyelidik samaran

polisi atau seseorang yang ditugaskan menggerakkan atau memancing orang lain melakukan tindak pidana untuk dapat menangkap pelakunya

lihat : lokbeambte

algemene preventie pencegahan umum

penccgahan yang ditujukan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana, misalnya mengan- cam suatu tindak pidana dengan pidana yang berat

algemene recidive pengulangan tindak pidana tak se- jenis

pengulangan sebarang tindak pidana

ambtelijk bevel perintah jabatan (Ps\. 51 KUHP)

perintah diberikan oleh pejabat sehubungan dengan pekerjaannya

ambtenaar pegawai negeri

(Ps\. 92 KUHP & Ps\. 2 UU No. 3 tahun 1971 )

seorang yang diangkat dan digaji oleh pemerintah dan menjalankan sebagian tugas pemerintah

ambtsgeheim rahasia jabatan

sesuatu yang karena jabatannya tak boleh diberitahu- kannya kepada yang tak berwenang mengetahuinya

lIIlliltslllisdrijf kejahatan jabatan

(Bab XXVIII Buku IJ KUHP)'

kcjahatan yang dilakllkan dalam pclaksanaan pekerjaannya schagai pejabat .

(/Illiltsm'atredingell pelanggaran jabatan

(Bab VIII Bukll III KUHP) pdanggaran yang dilakllkan dalam pelaksanaan pckcrjaannya scbagai pcjahat

analogische interpretatie penafsiran beranalogi; tafsiran beranalogi

pcnafsiran dengan cara mcnerapkan suatu ketcntuan yang diatllf dcngan tcgas dalam undan'g-undang terhadap hal yang mcmpunyai sifat yang sama atau hampir sama tctapi bclum diatur

arrest (Hoge Raad) plltllsan Mahkamah Agung

pUlusan Mahkamah Agllng yang diaklli scbagai yuris- prudensi

lihat : jurisprudentie

allctor intelectualis penggerak Iliku tindak pidana (Ps\. 55 KUHP)

orang yang menggunakan daya upaya yang ditentu- kan undang-undang untuk mcnggerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan menu rut hukum agar melakllkan tindak pidana yang dikchcnda kinya

(51)

B

baldadigheid kenakalan

(Ps\. 489 KUHP)

perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya, kc- rugian, atau kesusahan orang lain

bedelaar pen gemis

orang yang melakukan perbuatan meminta-minta di muka umum

bedelarij pengemisan (Ps\. 504 KUHP)

perbuatan meminta-minta di muka umum bedriegen memperdaya

melakukan perbuatan memperdaya orang lain lihat : bedrog

bedrog tipu daya

(Bab XXV Buku 11 KUHP)

cara menimbulkan gambaran yang tak be~ar pada orang lain dengan memakai tipu daya

begunstigen memudahkan

memberi kemudahan kepada pelaku dan/atau pembantu laku setelah tindak pidana dilakukan

begunstiging kemudahan; pemudahan (Ps\. 221, 480 KUHP)

kemudahan yang diberikan kepada pelaku dan/atau yang membantu setelah tindak pidana dilakukan, misalnya : menyembunyikan pelaku tindak pidana agar tidak ditangkap yang berwajib, penadahan (menadah barang curian)

beledigen menghina lihat : belediging belediging penghinaan

(Bab XVI Buku 11 KUHP)

serangan atas kehormatan dan/atau nama baik orang lain dilakukan dengan perbuatan, ucapan atau tulisan be/emmeren merintangi

menghalangi agar sesuatu tidak dapat terlaksana belemmering rintangan

(52)

beroepsmisdadiger penjahat profesional

orang yang mata pencariannya melakukan kejahatan

beroepsgeheim

yang karena pekerjaannya tak boleh diberitahukan- nya k~pada yang tak berwenang mengetahuinya

beroepsrecht kewenangan jabatan

kewenangan yang diperoleh karena jabatan

beroofd houden perampasan kemerdekaan berlanjut;

perampasan kebebasan berlanjut (Ps!. 333 KUHP)

perbuatan melangsungkan penahanan seseorang dengan sengaja dan melawan hukum

beschermingsbeginsel;

passief nationaliteitsbeginsel asas perlindungan

asas yang menyatakan bahwa hukum pidana Inaone- sia dapat diberlakukan terhadap setiap orang yang melanggar kepentingan nasional Indonesia

betrapping op heterdaad tertangkap tangan

tertangkap pada saat pelaku dan/atau pembantu laku sedang melakukan tindak pidana

bevoegd gegeven ambtelijk bevel perintah jabatan yang sah

perintah yan~ diberikan oleh pejabat berwenang lihat : ambtelijk bevel

bevriende staat negara sahabat (Ps!. 139 a KUHP)

negara yang tidak bermusuhan atau tidak akan ber- perang dengan Indonesia

bigamie dwinikah

(Ps!. 279 KUHP)

perkawinan antara seorang laki-Iaki dengan dua orang wanita atau dua orang laki-Iaki dengan seorang wanita yang dilarang oleh undang-undang

bijkomende straffen pidana tambahan (Ps!. 10 KUHP).

pidana yang hanya dapat dijatuhkan disamping pidana pokok terhadap orang yang terbukti melakukan tin dak pidana

bijkomende voorwaarde

van strafbaarheid syarat tambahan untuk pemidanaan

unsur tambahan tindak pidana yang ha rus dipenuhi pelaku yang merupakan syarat untuk memidananya bijzonder de/iet tin dak pidana khusus; delik khusus

tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai sifat atau kedudukan tertentu, misalnya : seorang ibu dalam pembunuhan anaknya,pegawai ne- ge ri dalam tindak pidana jabatan

(53)

bloedschimde mukah

perbuatan sanggama antara laki-laki dan perempuan yang berkerabat dekat,misalnya: kakak dengan adik, bapakJibu dengan anak

lihat : incest

bloedverwant keluarga sedarah

hubungan kekeluargaan antara orang yang mempunyai asal keturunan yang sama

burengerucht ingar tetangga (Ps!. 503 KUHP)

keramaian dan/atau ingar-bingar yang dapat meng- ganggu ketenteraman tetangga di malam hari

bordeelhouder pengelola rumah pelacuran (Ps!. 296 KUHP)

orang yang mat a pencahariannya mengelola rumah pelacuran

bordeel verbod larangan menyelenggarakan pelacuran.

brandstichten membakar

membakar benda yang bukan untuk dinyalakan lihat : brandstichting

brandstichter pemba kar

orang yang membakar benda yang bukan untuk dinyalakan

lihat . brandstichting

brandstichting pembakaran

perbuatan membakar benda yang bukan untuk dinyalakan sehingga membahayakan keamanan orang dan/atau barang

brievengeheim rahasia su rat

isi surat yang ha rus dirahasiakan lihat : geheim

buitenwettelijke

strafuitsluitingsgronden dasar peniadaan pidana di luar undang-undang alasan peniadaan pidana yang tidak sec ara t~gas dalam undang-undang