Laporan Penelitian
MARJINALISASI MASY ARAKA T MlSKJN DI NANGGROE ACEH OARUSSALAM
Oleh
Nurkbalis, SE, M. Ag N;p. 150368 207 Dosen Fakultas Ushuluddin
lA IN Ar-Raniry
PUSAT PENELITIAN ILMU SOSIAL DAN BUDAYA (PPISB) UNIVERSITAS SYiAH KUALA
BANDAACHI 2006
DAFTAR ISI
Bab. l. Marjinalisasi Masyarak<lt Miskin Di Nanngroe Aceh Darussa1::un ... . A. Pendahuluan ... . B. Ruang Lingkup Masalah ... . C. t\'1elode Penclitian ... , ... .
I 3 3 3
D. Tujuan Pcnclitian ... 5
E. Konsep ... 6
Bab. 11. Msc Masyarak31 Miskin Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ... 9
A. Aspck ... 9
B. A5PC~ Topogrnfi Wilayah ... 10
C. PenggunaaIl Lahan . .... .... ... .... ... ... ... ... ... ... I J D. Aspck Penduduk ... 19
Bab. Ill. Kcmiskinan Dan Proyeksi Penanggulangan ... . A. Pengcrtian Kenliskinan ... . B. Masyarakat Miskin Nangroe Aceh Darussalam ... . C. Proycksi Penanggulangan Kcmiskinan ... .. Bab.
rv .
Penlllup ... . A. Kcsimpulan ... . 16 16 18 23 31 31 B. Saran·saran.. ... 32Daftar Perpustakaan . ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... .... ... .... 34
A. Pendabuluan
MARJlNALISASI MASY ARAKA T MlSKIN DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Di dalam Pembukaan UUD 1945 pada a1inea ke - IV tereantum tujuan
negara odalah memajukan kesejahteraan umum. Secara konstitusional negara
berkewajiban meneiptakan mosyorakot yang odil don makmur nomun secara faktual
kebijakan-kebijakan negara tidak memibak kepada rakyat akibatnyo melahirkan
kemiskinan pada masyarakat.
Oalam konteks provinsi Nanggroe Aceh OarussaJam daJam dekade ini terutama 2 (dua) tahun terakbir yaitu antara tahun 2005 don 2006 telah terjadi peningkatan APBD
yang cukup signifikan. Pasca peristiwa gelombang Tsunami telah menghancurkan berbagai sendi-sendi kehidupan masyarakat Aceh sehingga perhatian Pemerintah Pusat begitu besar ditandai dengan penambahan APBD sebesar 4 trilyun per tahun.' Posca
bencana Tsunami puIa Pemerintah Pusat mendirikan Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi (BRR) Aeeh-Nias untuk menyerap berbagai bantuan luar negen untuk
rekostruksi Aceh. Dana yang dibimpun oleh BRR don banruan luar negen eukup funtastis
ditaksir mencapai 54 Trilyun.
Berdasarkan pemyataan Kepala Bappeda NAD, Prof. Dr. Abdurrahman Lubis, M.
Se yang mcngatakan hahwa jumlah penduduk Provinsi Noggroe Aceh Dorussa1am
diperkirakan meneapai 4.2 juta jiwa. Don jumlah tersebut kotagon masyllI1!kot miskin
lebib kunmg mencapai 40 persen (1,68 juta jiwa). Mosyarakat miskin di Aceb menduduki
ISerambi Indonesia. Senin 29 Januari 2007. bat I
rangking ke-4 daJam skop nasional.' Keberadaan masyarakat miskin lebib banyak berkedudukan di desa-<iesa sementara sebagiannya lagi berada di perkotaan di selurub Provinsi Naggroe Aceh Darussalam. T erdapat 60 persen dari peoduduk miskin adaJab
petaoi yang justru perlu diperhatikan.
Melihat perbandingao rasio jumlab uang yang berada di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam berhanding dengan kalkulatif jumlab penduduk telab te~adi anomaly (kepincangan) yang menyehabkao hahwa di satu sisi Pemerintah Ooerah dengan BRR
memiliki over money di sisi lain masyarakat miskin over drop atau meningkat tanpa mendapat petbatian yang cukup dari pemerintab.
Perobangunan yang telab dilaksanakan selama ini oleh Pernerintah Daerah seperti kebijakan pembangunan sarana peodidikan. gedung perkantoran, pembangunan jalan di desa dan kola, pemberdayaan ekonomi masyarakal, pemberian bantuan masyarakat
terutama masyarakat tsunami. subsidi sews lahan, listrik dan jadup masyarnkat tertimpa tsunami di beberapa titik barak, peoghijauan kerobali kawasan terken.a Tsunami, perluasan bandara Iskandar Muda dan beberapa bandara lainnya, bantuan boat untuk nelayan, pernbertahan dan perbaikan aren tambak, dU. Secara makro kebijakan
Pemerintah telah banyak menghabiskan uang begitu besar sementarB secara mikro pemakaian uang yang begitu besar tidal< mempunyai arti yang signiftkan hagi masyarakat
miskin di Provinsi Naggore Aceb OarussaJam.
Pemerintah NAD telah melakukan pembangunan Icbih dominan infrastructure oriented ketimbang SOCiety oriented terutama masyarakat miskin khususnya petani.
Upaya mengentaskan kerniskinan temyata angka kerniskinan yang berada daJam setiap kabupatenlkota tidal< dapal ditekan sampai yang sekccil-kecilnya, baltkan angka
2 Ibid. ha!. I
kemiskinan kelihatan sangat mencolok pada setiap kabupatenlkota. Dan hal ini juga menimbulkan kesenjangan yang semakin jaub. Dan yang paling mencolok adaJah kesenjangan antarn yang kaya dan miskin. Kesenjangan ini juga terlibat jelas antarn masyarakat yang tinggal di pedesaaan dengan masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. Kesenjangan antarn masyarakat tsunami yang memiliki rumah di bawah
standar yang dibangun oleh BRR dengan masyarakat yang tidak mendapatkan rumah
banruan.
B. Ruang LiDgkup Masalab
Ruang lingkup masalah daJam penulisan ini adalah segala bentuk perbatian
terhadap kemiskinan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Selanjutnya sejalan dengan topik masa1ah diatas roaka rumusan masalahnya ditetapkan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah tipe masyarakat miskin di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam?
2. Bagairnanakah menemukan solusi pengurangan kemiskinan di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam?
C. Metode Penelilian
Dalam penelitian ini mgwuoom pendekota.n metodik deskriptif dalam menjawab permasalahan. Subyek yang diteliti adaJah masyarakat yang berada di Provinsi nanggroe Aceh DarussaJami. Metode ini menempatkan manusia dan dimensi--<iimensi sosial yang mclekat Parumya scbagaj suhjecl maller{obyek pengamatan) dan analisis. Dalam metode
Riset (Deteksi) !ni, sub}ecI mOller yang dicennati salah satuny. adaJab renomen.
kemiskinan sebagai bagian dari kondisi sosio-kuIturaJ masyaraksl
Peneliti melaksanakan pengurnpulan data. Data ini diJrumpulkan sesuai dengan sumber meliputi buku-buku ilmiyah, media massa, ensik\opedi. kamus dan lain-lain.
Sedangkan data primer diproleb dari data statistik dengan diperlruat melalui wawancara dan observasi. Teknik pengumpulan data te""but yang digunakan daJam upaya mendeteksi fenomena kemiskinan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah:
a. Wawancara, yaitu tanya jawab peneliti dengan narasum,ber, baik status narasumber sebagai informan. DaJam konteks stuw ioi, wawancma peneliti
dengan dcngan informan dilakukan pada beberapa tingkat yaitu di tingkat propinsi, kabupaten dan daerah-daerah tenen'u. Wawancara adaJab percakapan dengan maksud tenentu. Pen:akapan itu dilakukan oleb dua belab pihak, yaitu pewancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewer) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara untuk mengkontruksi rnengenai orang. kejadian, perasaan.. motivasi.
I
tuntutan., dan Iwn-lain. Wawancara juga dimnksudkan untuk mengkontruksi
kebulatan-kebulatan sebagaimana yang diwami masa talu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagaimana yang telab diharapkan untuk diaJami dimasa yang akan datang; memvcriflkasikan, mengubah dan memperluas informasi yang
diperoleh dari orang lain, baik manusia moupun bukan manusia (triangulasi), dan memverifikasikan,mengubah dan memperluas kontruksi yang dikembangkan oleh peneliti. Ada bermacam-macam cam pembagian jenis wawancara yaitu; (a)
wawaru:ara pembicaraan informal, (b) pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara, dan (c) wawancara baku terbuka. Semeotara wawancara yang dilakukan oleb peneliti didasarlcan alas pertanyaan terbuka tanpa terencana ( tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan)j
h. Observasi (Pengamatan). yaitu kegiatan mencermati langsWlg secara visual terbadap kondisi obyek peneliti. Obyek yang diobservasi diprioritaskan pada sumber masalah tentang fenomena kerniskinan yang terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussa.lam. Mengobservasi sesuatu keadaan, s~ peristiwa, dan alau tingkab laku masyarakal
Setelah data dikumpulkan. selanjutnya perlu diikuti kegiatan pengolahan (dola processing). Pengolahan data mencakup kegiatan mengedit (editing) data Meogedit data ialah kegiatan memeriksa data yang terkumpul. Pada saa1 bersamaan dilakukan analisis data yaitu proses pengorganisasikan dan mengurutkan data Ite dalam pol .. katagon, clan satuan uraian dasar serungga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarnnkan oleh data.
D. Tujuan PeneUtian
Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetabui bentuk kemiskinan yang dialami oJeh masyarakat Provinsj Nanggroe Aceh Darussalam terutama pasca benca.na Tsunami di Aceb. Dj samping itu untuk mengetahui masyarakat miskin yang paling mayoritas yang te~adi pada roasyarakat.
D. KODsep
Secara harfiah, kala nUskin mempunyai arti "tidak berharta; serba kekurangan
alau berpengbasilan sangat rendah". J Kala dasar miskin setelah mendapat imbuhan ke-an
maka menjadi kata kemiskinan. Dalam pengertian yang komprebensif bahwa miskin
adalah orang yang mempuyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi
k.perluanny. clan omng yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenubnya tercukupi
semisal diperlukan Rp 20.000,- tapi diperolebnya dengan usaba yang ada sebcsar Rp
14.000'
Misldn mempunyai beberapa arti yaitu: pertama., daerah miskin. Pengertian ini
pada umumny. mengacu pada suatu daerah yang kandungan sumber daya alamny.
sangat terbatas. Kcdua, masyarakat miskin. Penegertian masyarakat miskin di sini
menunjuk pada suatu masyarnkat yang secara rel.tif lebih nUskin dibanding masyarnkat
lain atau masyarakat pada umumnya. Ketiga.. orang mikin. Pengertian ini mengacu pada suatu individu dibanding dengan masyarakat luas di mana dia berada.5
Terdapat berbagai sudut panclang tentang peng.rtian kenUskinan, pad. dasamya
dapat dikelompokkan ke dalam tig. bentuk, yakni kemiskinan struktural, kemiskinan
relatif don kemiskinan .bsolut. Kemiskinan struktura\ te~adi akihat kumngny. perbatian
pemerintah daJam pemberdayaan masyarakat dalam menunjang produktifitas merek •.
:s-rim
Penyusun kamus Pusat Bahasa, Kamus &sar Bahasa /ndoneJia, Ed. 3, Jakarta:: BalaiPustaka. 2005, eel, halo 749
'Or. YllSufQardhawy. Hukum Zofwl. Telj. Dr. Salman Haron et al. Bogor. Pustaka Litera Antamusa, 1996, eel. 4, hal. 513
~ijaya Adi. KebijaJ:.an Pembangunan EMnomI Daerah DaJam Era Otonomi Daerah. Jakarta:
Pusat Peoclitian Ekooomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2003, hal. 62
Kemiskinan relatif dipahami dengan mengamati kemisklnan ini dengan membandlngkan dengan daerah atau rumah tangga lain. Dalam suatu komunitas tenentu mungkin saja ada rumah tangsa yang miskin, di mans pendapatannya adalah yang paling rendah. Tetapi rumah tangga tersebut temyata tetap dapat mecukupi kebutuha hidup minimalnya.
Bahkan dibandingkan dengan daerah lain, rumah tangsa miskin di suatu daerah mungkin menjadi tidak tennasuk miskin kalau dikelompokkan di daerah lain.6 Kemisk.inan absolut
mengindikasikan bahwa pendnpatan penduduk yang tergolong ke dalam bentuk kemiskinan ini benar-benar tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya atau kebutuban minimalnya. 1
Dalam penelitian ini melihat kondisi kemiskinan yang terhuruk yang diukur dari tingkat produJ,:tifitas untuk membiayai kebutuhan yang paling minimal untuk dapal bidup sesuai dengan martabat hidup sesuai dengan manabat kemanusiaan. Kondisi yang sesungguhnya hams dipahami mengenai kemiskinan yaitu:
"'Kemiskinan aclaJah sebuab fenomena multifaset, multidimensional, dan terpadu. Hidup miskin bukan banya berarti hidup di dalam kondisi kekwangan sandnng, pangan, dan paparL Hidup dalam kemiskinan seringkali juga berarti akses yang rendah terhadnp berbagai ragam sumberdaya dan aset produktif yang sang81 diperlukan untuk dnpat memperoleh samoa pemenuhan keburuhan-keburuhan hidup yang paling dasar tersebut, antara lam: informasi. ilrnu pengetahuan., tcknologi dan kapital. Lebih dnri itu, hidup dalam kcmiskinan scring kali juga berarti hidup dalam alienasi, akses yang rendah terhadap kekuasaan, dan oleb karena itu pilihan-pilihan hidup yang sempit clan pengap". B
'Ibid, ha!. 68 '/bid, ha!. 65
~asikun, Kemiskian di Indcnnio Menurun, dalam Peangkap umiskinan, Problem, don Slrotegi Pengenla1annya. (Bagong Suyanto. cd). Sunbay&: Airlangga Univercity Press, 1995.
,
Pennasalahan kemiskinan tidal< selamanya terdapat kelemahan (kondisi serba kekurangan), letapi dalam diri mereka juga terdapal polensi yang dapal dipergunakan sebagai modaJ dasar dalam pengembangan dirinya. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa program penanggulangan kemiskinan hams mampu mengakomodasikan kedua aspek le""but. Menurul Koeruaad Vetbagen, rnelebih-Iebihkan kemiskinan kita ceoderung mclupakan apa yang mereka miliki. Omng-<>rang miskin bukanlah orang-<>rang yang
"tidak memiJiki" (havenot). Dari sudut pandang ekonomi mereka adalah "orang-orang yang memiliki sedikit" (have-little)' di sisi lain Gunawan Sumodiningral (1977) mengemukakan, bahwa stratcgi untuk memberdayakan masyarakat terdapat tiga hal yang harus dilakukan yaitu: (1) Menciptakan suasana atall iklim yang memungkin1can potensi masyarakat berkembang; (2) memperkuat potcnsi atau daya yang dimililci masyarakat (empowering); dan (3) Pemberian prolektif (perlindungan), dalam proses pemberdayaan hams dicegah yang lemah menjadi lebih lemah.1o
Berdasar uraian di atas <lapat dikemukakan, bahwa dalam kontek!
penanggulangan kemiskinan, mereka tidal< banya didckati sebagai objck (gejaJa yang diamati). tetapi harns Idipandang sebagai subjek atau pelaku yang dikelompokkan daJam golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah.
9Koenraad Vcrhagen. Punbangullan Douoh cian Pemberda)'oan Masyarullat. Jakana: Bina Rena Pariwara, 1997. tel. 2.
IOGunawan Sumodiningrat, Pembangunan Daerah don Pemberdayaall MasyarakaJ. Jakrta.: Bina Rena Pariwara. 1997, eel 2
BAB.
n
AKSES MASYARAKATMlSKIN DlPROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAMProvinsi Nanggroe Aceh DarussaJam ditinjau dari bebe!1lpa aspek antara lain:
A. Aapek Geografls
Aceh berdiri sejak tanggal 7 Desember 1959 berdasarkan VU Nomor 24 Tahun
1956 dan VU No. 18 Tahun 2001 yang seknl1lng dikenaJ dengan noma Nanggroe Aceh
Darussalam dengan ibukota Banda Aceh. Posisi terletak pada pulau Sumatera pada posisi
2' • 6' Lintang Utara dan 95" . 98' Bujur Timur . Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
memiIiki luas wilayah daratan 57.366 km' dan wilnyah lauI yang merupakanZon.
Ekonomi Ekslusif (ZEE) seluas 534.520 km'.
Letak daemh berhatasan dengan :
• Sebelah Utam deogan Selal Malaka,
• Sebelah Timur dengan Selal Malaka.
• Sebelah Selatan dengan Propinsi Sumatera Utara, dan
• Sebelab Barat dengan Samudcra Indonesia
B. Aspek Topografi Wilayab
DiJiha. dari label di bawah ini menunjuki bahwa kebanyakan desa di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam berada di daerah bukan pesisir yang sang .. menunjang pengembangan laban unruk perlanian dan lain·lain.
Tabel. I: Banyaknya Desa Menuru. KabuPalenIKola Dan Le"'" Geografis Bukan Pesisir
Kabupa.enIKola Pesisir LembahlDaerah Lerengl
Alinm Sungai Punggung Dalanm To!al Buki.
Simelue 106 3 3 23 135
Aceh Singkil 20 39 52 79 190
Aceh SeJatan 67 18 10 15 247
Aceh Tenggara
·
24 43 183 250Aceh Timur 47 30 162 248 487
Aceh Tengab
·
27 116 66 209Aeeh Bara. 26 84 50 160 320
AcehBesar 69 37 37 458 601
Pidie 75 69 76 736 956
Bireuen 74 30 123 325 552
Aceh UIara 39 28 68 716 851
Aceh Batal Daya 21 I 7 100 129
Gayo Lues
·
18 42 37 97Aceb Taruiang 7 16 31 155 209
Nagan Raya 12 12 26 173 223
Aceh Jaya 48 9 29 85 171
Bener Meriah
·
12 43 60 115Kola Banda Aceh 10
. .
79 89Kota Sabang 16
- -
2 18Kola langsa 5 I 7 38 51
Kota Lhoksemawe 18
-
12 38 68Provinsi 660 458 937 3913 5968
Provinsi Naggroe Aceh Darussalwn merupakan daemh topografi berbukit clan bergunung mencapai sekitar 68 % dari luas wilayah. Sedangkan daemh datar clan landai hanya sekitar 32 % dari luas wilayah. Daemh dengan topografi bergunung terdapat di bagian tcngah Aceh yang merupakan gugusan pegunungan bukit barisan clan daemh dengan topografi berbukit clan landai terdapat dibagian utarn clan timur Aceh. Perincian kemiringan wilayah di Provinsi Nanggroe Aceb Darussalam adaJah sebagai berikut:
a. Daerah dengan lereng 0-2% merupakan 24,83 % luns wilayah atau seluas
1.424.111 hektar.
b. Daerah dengan Icreng 2-15 % merupakan t 1.29 % Iuas wiJayah atau seluas747.822 hektar
c. Daerah dengan lereng 15-40 % merupakan 25,82 % hms wilayah alau seluas
1.481.007 hektar
d. Daerah dengan lereng di alas 40 % merupakan 38,06 % luas wiJayah alaU seluas 2.183.617 hel(tar.
Adapun Jenis tanahnya dapat dikclompokkan dalam bebempa golongan sepeni
padsolik memh rnemh kuning (48,3%), organosol (8,2%), litosol (6,2%). latosol (8.0%), regosol 3,8%), alluvial (7.6%). hydromorf (5,9%), renzina (3,4%), andosol (2,3%), dan lain-lain (6,4%). Wilayah daratan adalah awal dari rangkaian pegunungan Bukit Barisan
.
yang membentang di bagian tcngah Pulau Sumatera dari arah barat taut ke tenggara. Di
daerah NAD keadaan lereng pegunungan lersebul, sangal bervarlasi darl landai sampai curam. Wilayab yang memiliki kemiringan lebih dari 40% diperkirakan luasnya mencapai 38,1% darl luas wilayah, kelerengan antarn 15-40% sekitar 25,8% darl luas wilayah dan kelerengan di bawah 15% tercatat seluns 36, I % dari luas wilnyah Nanggroe Aceh Darussalam.
Provinsi Naggroe Aceh DarussaJam memiliki ketinggian rata-rata 125 meter di atas pennukaan laut. Persentase wilayah Provinsi Nangroe Aceb Darussalam berdasarkan ketinggiannya di alas pennukaan laut adalah sebagai berikut:
a Daerab dengan ketinggian 0-25 meter di alas pcrmukaan taut merupakan 22,62 % luas wilayab .tau seluas 1.297.895 hektar.
h. Daerah dengan ketinggian 25-1000 meter di atas permukaan laut merupakan 54,22 % luas wilaya atau seluas 3.110.498 bektar
c. Daerah dengan ketinggian di alas 1000 meter di atas pennukaan laut mcrupakan 23,16 % luas wilayab alau seluas 1.297.895 hektar.
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mcrupakan daerah beriklim Tropis. Hat ini sehubungan dengan
~SiSinya
yang terletak di sekitar garis khatuliStiw8. Curah hujan di pesisir limur dan utara berkisar antara 1.000 mm - 2.000 mm pertahun. scdangkan bagiantengah, pesisir Baral dan selatan curah hujannya lebih tinggi antarn 2.000 mm - 3.000 mm pertahun. Suhu maksimum rata-rata antar
2r -
35· Celcius dengan kelembaban nisbi antara udara antarn 65 - 75 %.c.
Penggun.anlahanProvinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki 119 pulau, 35 gunung dan 73 sungai penting dan daerahnya sebag;an hesar merupakan kawasan hutan. Luas areal hutan mencapai 4.477,9 km' atau sehesar 78 % luas wilayah, tanah penanian seluas 683,63 km' atau luas 11,92 % luas wilayab. Luas perkebunan hesar seluas 197,6 km' alau 3,44 % luas wilayab. Perincian penggunaan laban di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat dilihat pada tabel di bawab ini:
Tabel. 2: Penggunaan Laban Proyinsi Nangroe Aceh Darussalarn
No. lenis Penggunaan Luas (Ha) %
I Hutan 447.900
2 Tanah Penanian 683.630
3 Perkebunan Besar 197.560
4 Perkebunan Rakyat 141.479
5 Kola Dan Perkampungan 36.407
6 Padang Rumput 32.661
7 Danau sungai 79.874
8 Kola Dan KampWlg 87.046
Sumbcr. ~ Prov. NAD, Acdt DaIam Angb.. 2002
Sebelum terjadinya bencana slam dilaporkan konversi lahan untuk perkebunan telab mencapai 714.286 Ha yang terdiri atas perkebuoan rakyat seluas 505.167 Ha dan perkebuoan hesar seluas 209.119. Scmentara itu, luas lahan yang dicadaogkan untuk perkebunan masih tcrsisa seluas 1.068.882 Ha, dengan perincian untuk perkebunan rakyat dicadangkan seluas 641.273 H. dan perkebunan hesar dicadangkan seluas 427.609
Ha. Sampai tahun 2004, pelepasan kawasan untuk perkebunan di Provinsi NAD sebesar 265.743,70 Ha.
D. Aopek Penduduk
Berdasarkan pemyataan KepaJa Bappeda NAD. Prof. Dr. Abdurrahman Lubis, M.
Se yang mengatakan bahwa jumlah penduduk Provinsi Naggroe Aeeh Darussalarn diperkirakan mencapai 4.2 juta jiwa. Dari jumlnh terscbut katagori masyarakat mhkin lebib kwang mencapai 40 pe"",n artinya masyarakat misiUn mencapai Icbih kurnng 1,68 jutajiwa. Masyarakat miskin di Aceb menduduki rangking ke-4 dalam skop nasional.11
Data BPS NAD atas sensus penduduk di Aceh mcnunjuki bahwa menurut hasil survey tabun 2005 jumlah penduduk di Aeeh mencapai 4.031.589 jiwa. Dari total jumlah penduduk te"",but keberadaan 47 persen penduduk Aeeh hidup dalarn kemiskinan. Hasil survey itu dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Nanggroe Aceh OarussaJam (BPS-
NAD). Masyarakat miskin terscbar di seluruh kabupatcn sedangkan jwnlah kemiskinan tertinggi bcrada di kabupaten Pidie dan Aceh Utara. Hal ini berdasarkan pendataan Sosial Ekonomi Rumah Tangga Aceh yang dilakukan sejak tanggaJ 15 Agustus - 15 September 2005.
Sedangkan pada tabun 2003 tingkat penduduk miskin banya mcneapai 28 pe"",n.
Pada tabun 2004 terdapat 53.53% dari tingkat penduduk di Aech hidup dibawah garis kemiskinan. Semenlarn pada saat Aceh dilanda konflik pada tabun 2001 angka kemiskinan mengruami angka signifikan yaitu 40,39 persen.
Berdasarkan da", Badan Koordinasi Keluarg. Berenean. Nasional (BKKBN) terdapat 53.53% dari jumlah keluarga di Aceh hidup dibawah garis kcmisiUnan. Tak
"Ibid, ba!. I
kurang dari 48% dari jumlah angkatan ketja di Aceh, yang betjumlah 2.254.1 SS jiwa, adalah petani tradisional dan industri perikanan yang belum sepenuhnya komersial dan terdapat 60.000 neJayan tradisional yang menggunakan boat kecil untuk mempertahankan hidupnya. Terd.pat 60 person dari penduduk miskin adalah petani yang justru perlu diperhatikan.12
12~bi Indonesia, 30 Seplcmber 2004
BAB. III KEMlSKlNAN DAN PROYEKSI PRlORlTAS PENANGGULANGAN
A. Pcngcrtian KemiskjAaD
Kemiskinan adalah sebagai ketidaksanggupan seseorang atau sekelompok orang untuk dapat memenuhi dan memuaskan keperluan-keperluan dasar materialnya, di mana sescorang telah bersusah payah bekerja kerns, namun hasil usaha tersebut tidak mampu mcncukupi kebutuhannya. Namun orang tersebut telap bekerja tidak berputus asa. Namun demikian kemiskinan dipandang sebagai tingkal kesejahteraan masyarakat terdapat perbedaan kritena dari satu wiLayah dengan v.';!ayah lain. Kemiskinan adaJah rendahnya nilai tatanan kehidupan di suatu daerah, baik di perkotaan maupun di pedesaaan, baik yang menyangkut masalah moral. maleril maupun spirituil.13
Untuk melukiskan masyarakat miskin sccam rcalitas adaIah mercka yang meiliki pendapatan per minggu diJX!Tkirakan di bawah batas minimum bagi I keluarga beranggotakan 4 orang ( 2 dewasa + 2 anak) untuk dapat rnenyediakan makanan yang memadai (3.500 kal~ri untule lw-laid dewasa. SlIO-oya unruk wanlta dewasa dan rata- rata S/IO-nya untuk seorang anak, tergantung usianya. dari 2110 - S/IO-nya) ditarnbah biaya pondokan sederhana dan kcbutuhan penting lainnnya. Pendapatan perminggu tersebul diperkirakan tidak mcmungkinkan untuk bepcrgian. rekreasi, atau membeli barang 100.14
UDr. Taliziduhu Nchha, MOJeri PoWIc Pembangunan MasyuraktJI, Adpe 4330. Modul 1-9.
Jakarta: Penerbit KomWlika, 1986, ha!. 4145.
14Kaare Svalastoga. Diferensiasi SosiaJ, tetj: Alimandan SUo Jakarta: Bina Aksara. 1989. Cet. I, hal. 73
Da1arn kenyataan kcmiskinan dilihat secarn spesifik. adnnya pertambahan kesejahteraan penduduk di kOla yang terus meoingkal, semeotara penduduk yang berada di pedesaan relatif stabil ataupun menurun sena belwn terlihnt kecenderungan untuk membaik. Kenriskinan {elah mcnyebabkan ketidakcukupan seseorang untuk bisa memenuhi kebutuban-kebutuhan primemya, seperti pangan, sandang, dan papan untuk kelangsungan hidup dan meningkatkan posisi sosiaJ-ekonominya. Sumber-sumber daya material yang dimiliki atau dikuasainya berul-betul sangat terbatas, sekadar mampu digunakan untuk mempertahankan kebidupan fisiknya, tidak memungkinkan bisa dimanfaatkan untuk meoingkatkan kesejahteraannya.
Dalam anian bahwa sumber dayn material yang ada pada dionya hanya dnpat dipakai untuk keperluan langsung konsumsi sehari-hari. Peodapatan yang diperoJehnya hanya cukup untuk
ban
ini, sedangkan untuk kebutuhan hari esok harus terus mcnerus mencari.Kemiskinan masyarakal di Provinsi Nanggroe Acch Darussalam bukan disebabkan karena malas. tetapi kemiskinan itu disebabkan olch kcmiskinan itu sendiri.
Al1inya kemiskinan telah mcnjadikan mereka tidak dapat melakukan aktifitas atau kreatifitas secara maksimal. Apa pun yang dimilik..i dan dikuasai orang-orang miskin, sepeni harta benda, swnbcr daya ekonomi. clan cara-cara hidup tertentu selalu berputar dalam mekanisme yang involutif. Artinya, apa pun yang ada pada masyarakal miskin itu, bahkan beotuk-bentuk pol. keJja sama dan soIidaritas yang tumbuh di antara mereka, selaJu berpuw-putar di daJam dan menjebak mereka sendiri untuk tClap rudup dalarn batas-batas subsistensi ekonomi. bukan suatu pergerak:an yang evo)utif, yang bcrkembang ke arah lebih baik.
Bahkan jaringan-jaringan dan organisasi-<>rganisasi sosiaJ yang terbentuk pada masyarakat miskin itu bukannya meodorong pada peningkatan status ekonomi mereka, tetapi menjerat mereka untuk tetap berada daJam lingkaran kemiskinan. Dengan kata l~
budaya kemiskinan dan institusi sosiaJ yang muncul dari kemlskinan cenderung akan
memperkuat dan memapankan kemiskinan itu sendiri, bukannya menemukan jaJan clan
atau ruang bagi para pendukungnya untuk bisa memperbaiki status sosiaJ-.:konominy,,-
B. Masyarakat Miskin Nanggroe Aceb Darussalam
Kemiskinan yang terjadi di Provinnsi Nanggroe Aceh Darussalam bukan disebakan miskin karena malas. malas menjadi miskin tetapi bertolak dari asusmsi bahwa penyebab kemiskinnn adalah berasal dari kaum miskin itu senmri (Blamming the V/clim).
Bahkan realita rnenunjukan bahwa kemiskinan yang terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam lebih disebabkan oleb suatu proses pemiskinan atau yang Icbih dikenal
dcngan istilab kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural yaitu kemiskinan yang diderita suatu golongan masyarakat karena struktur sosiaJ masyarakat itu tidak memberi peluang untuk hisa terlibat datam menggunakan sumber-sumber daya ekonomi atau kapimJ Jainnya Kemiskinan strul.:tural adalnh Kemiskinan yang bukan disebabkan oleh rajin tidak rajinnya individu bekeIja, tetapi disebabkan oleh adanya sistem atau struktur yang mencegab sebagian besar orang unmk menjadi kuat, sejablera, bahkan kay,,- Sekuat apa pun seseorang bekerja. dia tidak bisa meningkatkan taraf hidupnya karena strukrur mencegab dia unmk berkembang,
Menurut Amartya SeD, kemiskinan strukturaI hanya dapat ditanggulangi jika hak- hak dasar dari kaum miskin ditegakan." Sccara lebih spesiflk, hak-hak dasar dari kaum miskin yang harus ditegakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan struktwal, idealnya meliputi :Pcrtama, hak atas pangan. Kedua, hak atas kesehatan. Ketlga, hak atas pendidikan. Keempat, hak atas pekerjaan dan kesempatan berusaba, Kelima, hak atas pcrumahan dan tempat tinggal yang layak. Keenam, hak atas air ber.;ih dan sanitasi.
Ketujuh, hak atas tanah. Kedelapan, hak atas sumber daya alarn dan Iingkungan hid up.
Kesembilan. hak atas rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan.
Kesepuluh, hak untuk berpartisipasi dalam pengambiJan keputusan publik.
Kel1dakmampuan PEMDA Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam menanggulangi masalah kemiskinan ini disebabkan karena stralegi penanggulangan kemiskinan yang ditawarkan o)eh para pengambil kebijakan (Decision Makers) dan slakeholders \ainnya, belum menjawab akar persoalan kemiskinan itu dan hanya merespon dampak dari persoalan kemiskinan.
Hat i.ni dibuktikan di mana APBD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalarn yang
begitu banyak tidak mcnyentuh aspek substantif yang dapat mengurangi kemiskinan.
Suatu anggaran dikatakan pro masyarakat miskin bila kebijakan anggaran diarahkan untuk mengakselerasi peningkatan pendapatan secara agregat. memberikan akses pada orang miskin unruk memenubi kebutuhan dnsar dan kcbutuhan untuk berkembang. sekaligus sebagai inSlrumen utarna untuk mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan_
lni berarti anggaran yang pro masyarakat miskin past; dcngan sendimya memfokuskan pads pelibatan orang miskin da1am proses pembuatan kebijakan, orientasi pengalokasian, dan penilaian dampak yang mengalasnamakan pemenuhan kebutuhan orang miskin.
L)Amartya Sen .• DevelopmenJ As Freedom. New York: Anchor Books, 1999
Anggaran pro masyarakat miskin memungkinkan orang miskin memiliki oponunitas untuk mengakses sarana usaha-usaha produl:tif. pendidikan dan kesehatan. Dari segi a!okasi belanja, anggaran pro rnasyarakat miskin hams memberikan benefit yang proporsional terhadap orang miskin ketimbang orang kaya.
Dari 20·30% belanja publik, hanya sekitar 20-25% berasal dari usulan yang diproses berdasarkan percncanaan pembangunan yang partisipatir. Ini bernrti hanya sekitar 5% dari total anggamn kabupaten yang berasaJ dari proses perencanaan partisipatif. Jika diasumsikan bahwa proses perencanaan dan penganggaran panisipatif dapat mengakomodasi berbagai kepentingan --(erulama masyarakat marginal di pedesaan- mnka dalam prakteknya proses-proses ini telah "gaga1" menjadi instrumen affirmative action yang membeJa kepentingan si miskin. Ini terlihat baik dari sisi besaran maupun alokasi anggaran daerah.
Kebijakan anggaran yang menyalahi asumsi u\ama adalah menempatkao anggaran sebagai milik pcmerintah yang pengeluarannya menjadi hak prerogratif elit-elit di pemerintahan (termasuk DPRD). Dampaknya. alokasi anggaran 900/0 belanja aparnrur daD
I
10"10 belanja publik dianggap sebagai ha! yang wajar.
Pemikitan jangka pendek mcngenai dampak yang ingin diperoieh dari kebijakan anggaran. tercermin dari orientasi pemerimah untuk meningkalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). lni tidak salah, tetapi usaha meningkatkan PAD dengan menarik retribusi dari berbagai sumber tanpa kejelasan rasionalitasnya tcntu saja keliru, karena dalam jangka panjang jlL<:tru akan mematikan kegiatan ekonomi masyarakal. Orang-orang
miski~ biasanya bekerja di sektor-sektor infonnal yang tidak mcmberikan kontribusi
langsung pada peningkatan PAD, berbeda dengan usaha-usaha besar. kebijakan anggaran
yang berorientasi jangka pendek, seringkali menyebabkan pemerintah bampir pasti memenangkan usaha besar dari usaha keeil dalam perebutan sumber daya ekonomi (misalnya laban berusaha). Selain itu, kebijakan peningkatkan PAD melalui retribusi (pricing pada setiap unit peJayanan) dapat menghambat orang miskin mengakses pelayanan publik yang bersifat mendasar yang memungkinkan ia dapat tumbub.
Dari sisi proses, masalah utarna dalam penganggaran saat ini adalah: umumnya masyarakat tidak dapat mengakses infonnasi mengenai proses percncanaan dan alokasi anggaran. Dengan adanya asimetri infonnasi maka sudab dapat dipastikan terjadi asimetri anggaran. Orang--orang miskin, yang memiliki infonnasi yang sedikit dibandingkan dengan birokrasi dan duma usaha, lentu saja tidak mcmiliki kesempatan yang memadai untuk mengagregasi kepentingannya. 1ni berdampak pacta anggaran yang tidak memihak pada mereka.
Proses penyusunan anggaran adalah menempatkan orang miskin hanya sebagai penerima manraat (beneficiary) dari program. Karena dianggap tidak memiliki kemampuan yang memadai. orang miskin "diputuskan" dari proses-proses anggar.m dan tidak diberi kesempatnn untuk memberikan umpan balik (feedback) tcrbadap pelaksanaan dan dampak dari belanja pemerintah. PadahaJ dalam setiap sistem, monitoring-evaJuasi dan feed-back dari target group program sang.t penting. Untuk itu perlu dikembangkan metode bagi omng miskin untuk dapat memorutor dan mengevaluasi anggaran.
Pendekatan pembangunan yang menekankan panisipasi masyarakat diyakini sebagai upaya dapat menekan angka kemiskinan ketimbang memberikan bantuan secara
"top down" tanpa proses dialog dengan publik agar konsep dan teorl mengenai hubungan antara pemberdayaan. hak dan upaya menekan angka kemiskinan tercapai tepat sasaran.
Perlunya diterapkan Program sIn/crural approach (pendekatan structural) yang menginginkan dilakukannya su.tu transformasl pada struktur clan politik yang tidal< lagi didominasi kelompok elite. tetapi diarahkan pada pemilihan pada orang-orang miskin dengan cara rnemberikan akscs dan terutama kontrol a185 sumber-surnber kapital bagi tumbuhnya peluang berusaha clan kesernpatan bekcrj. yang layak orang-oraog mislcin bersangkutan.
Formulasi kebijakan keuangan dan ekonomi yang berorientasi kemiskinan;
fonnulasi ekonomi makro yang stabiJ dan memadai bagi tumbuhnya masyarakat miskin untuk menoiong dirinya sendiri (self-help); mendorong pnrtisipasi masyamkat miskin dalam proses pengambilan keputusan; serta penjaminan layanan sosiaJ dasar dan sistem kcamanan sosial.
Program prioritas penanggulangan kemiskinan di Nanggroe Aceh Darussalarn yailu pemenuhan kebutuhan dasar dan pengcmbangan usaha bagi kelompok masyarakat miskin dengan target tercapainya peoingkatan produktivitas. PeJaksanaan program tersebut adalah dengan meningkatkan kerjasama antar sektor dan kerjasama antar pemerintah daerah, lembaga kemasyarakatan serta keJompok masyarakat miskin.
Dari jumlah 40 % mayarakat miskin yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh DarussaJarn sedangkan 60 o/ .. nya adalah petani sebagai masyarakat miskin mayoritas di Acch yang pemah terinterupsi oleh konflik bersenjata sclama 3 dekade terakhir. Jika mengaeu dari pengalaman sebelumnya, dapatlah diprediksi masa perdamaian dan
nonn.lisasi ke depan akao menjadikan petani Aceh mengalami proses lebih pahit, akibat kurangnya keberpihakan pemerintab terhadap sektOl" paogan nasib petani. Menyongsong Aceh baru pasca perdamaian dan keterbukaan. merupakan kesempatan yang bailc bagi petani Aceh berupaya mcngecap kesejahteraan. Pengalnman mass talu memberi pelajaran berharga, ketika kebijakan-kebijakan pertanian pemerintab yang tidak melihat kepentingan petani. Lemahnya mentalitas para pemirupin dalarn membela nasib para petani telah sepantasnya diakhiri.
C. Proyeksi Penanggutangan Kemiskinan
Peranan pemerintah Daerah selama ini lebih bertitik fokus in!asrucfure oriented begitu pul. balnya dengan pembangunan yang dijalankan BRR lebih dominao pada pcmbangunan fisik. Sementara pengentasan kerniskinan yang teljadi di masyarakat tidak tersentuh oleh satu kebijakan apapun. Di satu sisi Pemerintah Daerah dengan BRR berjaJan dengan scndirinya. sedangkan masyarakat miskin ini berjalan dengan nasibnya sendiri. Pembangunan selama ini banya terkesan opini «semua pembangunao dibangun untuk kepentingan rakyat" pada hakikarnya "pembangunan itu banya menguntungkan segelitir orang" melalui proyek-proyek besar dengan mengorbankan kepentingan rakyat.
Ketertinggalan suatu masyarakat dapat dilihat dari indikator pembangunan social yang diklasifikasi ke dalam tiga katagori: penama indicator-indikator yang mengukur kualitas hidup atau tingkat pemenuhan terhadap kcsejahteraan masyarakat dengan mengidcntifikasi kebutuban yang dirasakan dari aspims; myat yang bersangirutan.
Kedua, indikator-indikator yang mengukur variasi kualitas hidup antara sektor penduduk yang berbeda yarig akan mengungkap eksistensi deviasi (ketimpaogan) sosial. Ketiga,
indikator-indikator yang mengul..llr aspek-aspek non ekonomi dari pembangunan, mencakup indikator aspek geografis, aspek sosial. aspek kebijakan-kebijakan dukungan
pemerintah.16
Perlu revisi tatanan pembangunan ke depan dengan pcrhatian secukupnya kepada masyarakat miskin dengan melakukan program-program yang dapat meningkatkan produktifitas pertanian. Pada tahun·tahun belakang ini telab dilakukan pembangunan
irigasi yang menyebar di scluruh Provinsi Naggroe Aceh Darussalam. Namun usaha pembangunan teknis irigasi belum mcnjawab persoalan yang subtansial yaitu bagaimana
para petani memiliki harapan besar pada penanian mereka di masa akan datang. T emyata pembangunan irigasi tersebut selesai, program kescjahteraan petani pun ikut selesai puJa.
Urgcnsi pembangunan penanian berkelanjutan sangat penling sepeni ditunjuki dalam tabel di bawab ini.
Tabel. 3: Banyaknya Desa Menurut KabupatenIKota Don Sumber Penghasilan Utama Scbagian Besar Penduduk
tc.bupltu'Koe:. Ptrtlllb..o Ptru.ba~1D l.dlUlri I"frtb.llIt1PA J _ Laillll)"
Dan PfttgpUla "~bn BnII~na
Simelue 128 I
· ·
3 4·
Aceh SingJ..i1 173
· ·
6 4 7Aceh &Iatan 238 · · 2 2 5
Acch Tenggara 244
·
· 5 I·
Aceh Timur 466
·
I 17.
3Acch Tengah 195 · I 7 6 ·
Aceh Baral 294
·
I 5 3 17Aceh Besar 540
·
I 4 15 41Pidie 923 I 5 21 4 2
I~( DR. Moeljarto T. MPA, Po/itilt Pembangunan, &buah Analisis Konsep. A,ah Don Strotegi. Yogyakatta: Tiara Wacana Yogya. 1995, Cet. 3. hal. 53
Too'
135 190 247 250 487 209 320 601 956
Bireuen 537
-
2 3 - 10 552Aceh Utara 810
-
I 23 4 13 851AcehBarat Daya 125
- -
2 2 - 129Gayo Lues 92
- -
4 I-
97Acc:b Tamiang 176 I I 7 23 I 209
Nagan Raya 218
-
I 2-
2 223Aceh Jaya 165
- -
3 2 I 171Bener Meriah 112 I
-
2- -
115KotaBanda Aceh 8
- -
16 50 15 89KOla Sabang 15 -
- -
3-
18Kota langsa 30 -
-
11 8 2 51KOla Lhok.semawe 45
- -
11 12 - 68Provinsi 5534 3 14 154 144 119 5968
Sumbef: 8PS Pnw HAD. Suristik~1 Pro¥. !'<AD 200s.sensus di:onoml 2006
Kemudian perlu diadakan kritisasi terhadap upaya-upaya yang perlu dilakukan dengan melihat kepada jumlah masyarakat miskin di Provinsi NAD mencapai 1.68 juta jiwa (40 %) dari total jumJah penduduk 4,2 juta jiwa. Dari jumlah te""but katagori
masyarakat miskin yang berprofesi sebagai petan; mencapai 60 % yaitu
±
1,01 juuajiwa.Sementara itu penyebaran peoduduk di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh DarussaJam diperhitungkan 68,5 per km'.
Tabel. 4: Kepadatan Penduduk Menurut KabupatenIKota
Kabupaten/Kota (OranglKm2)
Simelue 38,2
Aceh Singkil 41.5
Aceb Sel.tan 52,5
Aceh Tenggara 40
Aceh Timur 50,4
Aceb Tengah 27,8
Aceb Baral 62
AcebBesar 110.4
Pidie 114
Bireuen 185.1
Aceh Utara 149,7
Aceh Bual Daya 68,7
Gayo Lues 12,6
Aceh Tamiang 121,3
Nagan Raya 31,7
Aceh Jaya 16,4
Sener Meriah 73
Kola Banda Accb 2.916,1
Kola Sabang 240,3
Kota langsa 525,1
KOla Lhoksemawe 854,3
Provinsi 68,5
Bila dilihat segi umur yang paling produktif yailu antara urnur 20 sampai 54 Provinsi Nanggroe Aceh darussalam memililci jumJah rnsio berkecukupan. Keberadaan tenaga produktif memberikan nampak positif sebagai penunjang.
Tabel. 5: Jumlah Penduduk Bcrdasarkan Umur
Kelompok Umur Laki-Iaki Perempuan Total KeL
0- 4 202.700 199.763 402.463
5- 9 225.618 213.140 438.758
10- 14 232.313 219.140 451.732
15 - 19 222.267 222.3~ 444.633
20- 24 188.989 203.331 392.320
25-29 166.605 188.600 355.205
30- 34 144.791 154.678 299.469
35 - 39 137.920 138.540 276.460
40- 44 111.652 112.809 224.461
45- 49 98.540 94.411 192.951
50-54 78.257 73.386 151.643
SS - 59 49.684 48236 97.920
60-64 45.887 48.071 93.958 TKiak mc:ncakup
65-69 29.660 32.804 62.464 60.736 penduduk
karena tidak
70-74 19.410 25.046 44.456 tcrscdia
75 + 17.511 23.428 40.939 keterangan
Tidak TeIjawab 426 595 1.021 individu
Total 1.972.230 1.998.623 3.970.853
Sumbcr. BPS Pnw NAD, Pmduduk ~ KCPC:Odudllbn AocfI Paea Gempt. .tTsunami, Hasit Sensu$ Pendudulo: NAD lOOS
Secara mudah penanggulangan kemiskinan dalam jangka pendek adalah dengan mcnjamin pendapatan orang miskin menjadi Ichill ringgi dari garis kemiskinan yang ditetapkan. KaJau ini dilakukan dengan sendirinya penduduk miskin tidak akan ada lagi.
Misalnya di Provinsi Nanggroe Aceh Dnrusalam memiliki masyamkol miskin peumi berjumJah 1,0 I juta jiwa sementara batas garis kerniskinan diukur dengan UMR Rp 820.000!K.Klbulan. Kalau pemerintah daerah memberikan tunjangan berupa uang tunai Rp 300.000lKKlbulan atau bahkan Icbih, maka logikanya jumlah penduduk miskin akan bHang karena penduduk sekarang hidup di alaS garis kemiskinan. lni adalah cara yang paling praJ."tis namun tidak medidik.
Adapun earn pemberdayan pertanian aspiratif Icbih diutamakan, mengingat lahan untuk dipergunakan petani berupe datanln dan daerah lantiai sedangkan ketersediaan lahan tersebut di Provinsi NAD mencapai 32 % dari luas wilayah NAD 57.366 km]
diperkirnkan mencapai 18.357 km' atau
±
18.357.000 hektar. Artinya kontribusi rasio lahan berbanding petani yailu 1 : 18 hektar. Lahan yang dopal digarap secara maksimal hanya 18 hektar per individu petani. lni angka rasionaIitas kelersediaan daerah dataran dan dacrah landai di Provinsi Nanggroe Aceh DarussaIam yang dapat dipergunankan oleh petani.Alall bila dilihal dari ketersediaan daerah dengan lereng 0-2% merupakan 24,83
% luas wilayah arou seluas 1.424.111 hektar. Kontribusi msio lahan berbanding petani yaitu 1 : 1.4 bektar. Lahan yang clapat digarap secara maksimaJ oleh per individu petani adaIah 1,4 hcktar. Sedangkan doerah dengan lereng 2 sampai seterusnya tidak efektif digunakan sebagai lahan penanian
Atau bila diperhatikan dari ketersediaan daerah dcngan kClinggian 0-25 meter di alas pennukaan laut mcrupakan 22,62 % luas wilayah Nanggoe Aceh Darussalam atau
seluas 1.297.895 hektar. Komribusi rasio lahan berbanding pelaIli yaitu I : 1,3 hektar.
Lahan yang dapat digarap secara maksimal dapat mencapai 1,3 hektar per individu
pctani Sedangkan daerah dengan ketinggian 25 meter sampai selcrusnya tidak efektif digunakan sebagai lahan penanian.
I
Secara aksidental dapat dijelaskan bahwa kontribusi peumi terhadap lahao yang tersedia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Jull-employment dapat menggarap I Ha per individu petani. Scmentara cosr yang dibutuhkan untuk lahan I Ha tersebut dari muJai persiapan sampai selesai membUl'uhkan dana sebesar minimal antara Rp 7.000.000 - Rp 13.000.000 I per I Ha lahan dengan asumsi penyediaan jasa pemhajakan. bibit. ohat-obatan hama, jasa perontokkan biji padi. dan pengangkutan.
DaIam kata lain dalam setiap 1000 m lahan diperlukan Rp 700.000. Bantuan dana ini
I
hams diberikan dalam bentuk material bukan uang. Sementara tingkat error hasil produktifitas pertanian mencapai 10%.
Berarti selama ini rasio ketersediaan lahan sangat cukup untuk menggarap pertanian di Provinsi Nangroe Aceb Darussalnm. Sementarn akses petani terhadap lahan yang ad. tidak maksimal. Oleb karen. itu Pemerintah Daerah barns tangg.p .tau mcnggagas program peninggkatan pendapatan petani mclalui peningkatan produktifitas dengan mcmpergunakan lahan-Iahan yang tersedia tersebut semaksimal mungkin.
Di sini peran Pemerintah Daerah beserta DPRD untuk meodij"ign anggaran yang dapat menyentuh keperluan masyarakat mayoritas yang selama ini terabaikan. Dengan sendirinya masyarakat dapat diatasi secara real dengan memotivasi peningkatatan produktifitas pertanian.
SLrategi daJam mcwujudkan suksesnya produktifitas pctani dengan mernperhatikan beberapa hal antarn lain. (1) mengingat pandangan birokrasi selama ini berada di atas rakyat dan bukan ditengah-tengah rakyat serta menganggap rakyal dan bukan ditengah-tengah rakyat sebagai wusan clan dipcrlakukan sebagai objek sehingga untuk menyelesaikan urusan rakyat diperlukan proyek. Carn-cara pandang demikian sudah saatnya hams diubah. (2) pclayanan birokrasi hams disesuaikan dengan kebutuhan rukyat yang dilayani. Untuk itu diperlukan SDM birokrasi yang bukan hanya sekedar berdedikasi ringgi tetapi juga bcrkompclen di lapangan, (3) birokrasi hendaklah memilih karakter responsif bila berhadapan dengan masyarakat. Birokrasi yang memiliki tipe ini apabila berhadapan dengan rakyat tidak banya mendengar tetapi meoindakJanjuti dengan sesuatu aksi. dan (4) dalarn rangka mengisi otonomi daerah mw perlu pendelegasian lebih banyak kewenangan penggunaan dana menyentuh masyarakat bawah terutama
dana-<lana yang ditujukan untuk pemberdayaan produktifitas takya!. pemerintah hams memberikan perl indungan yang memadai kepada pe!ani; kelompok mayoritas penduduk di Provinsi NAD.
Disamping itu implementasi revolusi penanian hams digaJakkan adalah; pertama, pengolahan tanah sepanjang tah~ dihantu olch pengembangan rotasi jenis tanaman dan penggunaan pupuk buatan. Rotasi jenis tanaman dipraktekkan dengan mcmasukkan apa yang dinamakan sistem Norfolk, yakni rotasi yang sistemauk dalam musim~musim yang berurutan antarn tanaman padi, jagung, kacang-kacangan di ladang yang sama. Kedua, Perbaikan mutu tanamao yang sistematik diperluas kepada banyak varictas padi-padian yang lama clan yang barn. Kctiga. Didatangkannya tanaman-tanaman yang sama sekali barn dari daerah-daerah lain di dunia serta adanya kecenderungan yang semakin besar ke arah spcsialisasi regional untuk jenis-jenis tanaman tersebut. Keempal Digunakan mesin- mesin baru. Teknik·teknik peralaratan baru akan memberi dorongan kepada kritik-kritik terhadap pcnguasaan tanah yang tradisional dan melahirkan gagasan-gagasan baru mengenai pengorganisasian pcrtanian secara ekonomis. tcnnasuk yang mcnyangkut besamya lahan yang optimal. 17
17Eric R.. WoLf, Petani, Sualu Tinjaun Anlropologis, tcrj: Yayasan llmu-Ilrnu Sosial Jakana,.
Jakarta: Rajawali, 1985, eel. 2, haL 59-60.
BAB. IV PENUTUP
A. Kesimpulan
I. Kemiskinan yang terjadi di Provinsi Nanggroe Acch Darussalam lebib disebabkan oleh suatu proses pemiskinan atau yang lebih dikenaJ dengan istilah kemiskinan strukturaL Kemiskinao strukturaJ yailu kemiskinan yang diderita suatu golongan masyarakat karena struktur sosia1 masyarakat itu tidak memberi peluang untuk bisa terlibat daJam menggunakan sumber-sumber daya ekonomi atau kapita1 lainnya.
Kemiskinan struktural adaJah Kcmiskinan yang bukan disebabkan oleh rajin tidal<
rajinnya individu bekelja, tetapi dischabknn oleh adanya sistem atau struktur yang mencegah sebagian besar orang untuk menjadi kuat, sejahtera. bahkan kaya. Sekuat apa pun seseonmg bekcrja, dia tidak hisa meningk.atkan tataf hidupnya karena struktur mencegah dia untuk bcrkembang.
2. Perlunya peningkatan produk'tifitas pertanian secarn efektif agar dapat membawa perubahan kemajuan bagi seseorang ataupun kclompok masyarakat, mengingat keberadaan mayoritas masyatr"akat miskin adalab petani dengan memberikan pembinaan kecakapan daJam mensukseskan program pertanian tersebul.
3. Dalam menyususn anggaran APBD Provinsi Naggroe Aceh DarussaJam, PEMDA heserta DPRD hendaklah sungguh-sungguh melaksanakan pembangunan dengan mcogutamakan kelompok yang lebih mayoritas yaitu petani. Meoyediakan aoggaran yang cukup untuk terselenggBrakan program tersebut dengan lancar.
4. Kemisk.inan di Provinsi Nanggroe Aceh DarussaJam merupakan tugas dari aparatur pemerintah dengan semua lapisannya untuk dapat ditangguJangi secepatnya
5, Karena itu upaya untuk mengentaskan kemiskinanan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapal dijadikan sebagai program daerah dan menjadi titik beral ):M!mbangunan melalui ):M!ningkatan produktifitas pertanian.
6. Adanya ):M!matian secara terus·mencrus dari PEMDA agar tercapai ):M!ngurangan kemiskinan di wilayah NAD melalui ):M!ningkatan produktifitas pertanian.
7. Adanya perhatian dan pengawasan dari PEMDA yang serius guna menumbuhkan semangat dan mental masyarakat miskin untuk mcmbangun dan tidak menjadi masyarakal yang bergantung pads program.
8. Pclaksanaan program terscbut tidak terfokus pndn satu daerah tenentu sehingga tidak
I
menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat.
B. Saran·Saran
Dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat petani perlu diperhaUkan hal- ha! sebagai berikut:
I. Untuk lebib ditingkotkannya penyuluhan dan pembinaan kepada segenap I'pisan masyamkat komunitas masyarakat miskin petani pada setiap kesempaJan, guna menumbubkan semangot dan mental yang kuat dalam merubah hidup ke arnh yang lebib baik.
2. Untuk menciptakan masyarnkat yang mandiri serta mempunyai mental dan siknp yang baik Hal ini merupakan modal dalam peoanggulangan kemiskinan yang dibutubkan sebagai akses peningkatan pendapatan itu se"diri.
3. Kepada tenaga birokrnsi yang bertugas membantu komunitas masyaraka[ miskin petani untuk berperan meneiptakan petani yang berkualitas dan pmfesionalitas di bidangnya.
meJalui bimbingan dan motivasi kepada peserta petani.
···000···
DAFT AR PERPUSTAKAAN
Amanya Sen., Development As Freedom. New York: Anchor Books, 1999.
Eric R. Wolf. Pelani; Suatu Tinjaun Anlropologis, terj: Yayasan lImu-Ilmu Sosial Jakarta, JakJIrta: Rajawali, 1985, eel, 2.
Dr. Taliziduhu Ndrnha, Materi Poiwk Pembangunan Masyaraiwt, Adpe 4330.
Modul 1-9. JakJIrta: Penerbit Komunika, 1986.
Dr. YusufQardhawy, Hukum Zakal, Tery. Dr. Salman Harun et ai, Sogor: PusUlka Litera Antamusa.. 1996, eel. 4.
Gunawan Sumodiningrat, Pembangunan Daerah don Pemberdayaan Masyarakat, Jakrta: Bina Rena Pariwara, 1997, eel. 2
Kaare Svalastoga., Diferensiasi SosiaJ, {erj: Alimandan SUo Jakarta: Rina Aksam, 1989, Cel. I.
Koenraad Verhagen. Pembangunan Daerah don Pemberdayaan Masyarakol, Jakarta: Bina Rena Pariwara., 1997. eel. 2.
Nasikun. Kerniskian di Indonesia MenllTlln, dalam Perangkap 1cem;skinan, Problem, don Strategi Pengentasonnya, (Bagong Suyanto, ed), Surabaya:
Airlangga Univercity Press, 1995.
Prof. DR. Moeljano T, MPA, Politik Pembangunan; Sebuah Analisis Konsep, Arab Dan Slrntegi, YogyakJlrta: Tiara Wacana Yogya, 1995, Cel. 3.
Serambi Indonesia, Senin 29 Januari 2007
Tim Penyusun kamus Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. 3, JakJIrta: Balai Pustaka, 2005, eel, 2.
Wijaya Adi. Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Dalam Era Olonom;
Daerah, Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga llmu Pengetahuan Jndonesia, 2003
34
