Peranan pemerintah Daerah selama ini lebih bertitik fokus in!asrucfure oriented begitu pul. balnya dengan pembangunan yang dijalankan BRR lebih dominao pada pcmbangunan fisik. Sementara pengentasan kerniskinan yang teljadi di masyarakat tidak tersentuh oleh satu kebijakan apapun. Di satu sisi Pemerintah Daerah dengan BRR berjaJan dengan scndirinya. sedangkan masyarakat miskin ini berjalan dengan nasibnya sendiri. Pembangunan selama ini banya terkesan opini «semua pembangunao dibangun untuk kepentingan rakyat" pada hakikarnya "pembangunan itu banya menguntungkan segelitir orang" melalui proyek-proyek besar dengan mengorbankan kepentingan rakyat.
Ketertinggalan suatu masyarakat dapat dilihat dari indikator pembangunan social yang diklasifikasi ke dalam tiga katagori: penama indicator-indikator yang mengukur kualitas hidup atau tingkat pemenuhan terhadap kcsejahteraan masyarakat dengan mengidcntifikasi kebutuban yang dirasakan dari aspims; myat yang bersangirutan.
Kedua, indikator-indikator yang mengukur variasi kualitas hidup antara sektor penduduk yang berbeda yarig akan mengungkap eksistensi deviasi (ketimpaogan) sosial. Ketiga,
indikator-indikator yang mengul..llr aspek-aspek non ekonomi dari pembangunan, mencakup indikator aspek geografis, aspek sosial. aspek kebijakan-kebijakan dukungan
pemerintah.16
Perlu revisi tatanan pembangunan ke depan dengan pcrhatian secukupnya kepada masyarakat miskin dengan melakukan program-program yang dapat meningkatkan produktifitas pertanian. Pada tahun·tahun belakang ini telab dilakukan pembangunan
irigasi yang menyebar di scluruh Provinsi Naggroe Aceh Darussalam. Namun usaha pembangunan teknis irigasi belum mcnjawab persoalan yang subtansial yaitu bagaimana
para petani memiliki harapan besar pada penanian mereka di masa akan datang. T emyata pembangunan irigasi tersebut selesai, program kescjahteraan petani pun ikut selesai puJa.
Urgcnsi pembangunan penanian berkelanjutan sangat penling sepeni ditunjuki dalam tabel di bawab ini.
Tabel. 3: Banyaknya Desa Menurut KabupatenIKota Don Sumber Penghasilan Utama Scbagian Besar Penduduk
tc.bupltu'Koe:. Ptrtlllb..o Ptru.ba~1D l.dlUlri I"frtb.llIt1PA J _ Laillll)"
Dan PfttgpUla "~bn BnII~na
I~( DR. Moeljarto T. MPA, Po/itilt Pembangunan, &buah Analisis Konsep. A,ah Don Strotegi. Yogyakatta: Tiara Wacana Yogya. 1995, Cet. 3. hal. 53
Bireuen 537
-
2 3 - 10 552Kemudian perlu diadakan kritisasi terhadap upaya-upaya yang perlu dilakukan dengan melihat kepada jumlah masyarakat miskin di Provinsi NAD mencapai 1.68 juta jiwa (40 %) dari total jumJah penduduk 4,2 juta jiwa. Dari jumlah te""but katagori
masyarakat miskin yang berprofesi sebagai petan; mencapai 60 % yaitu
±
1,01 juuajiwa.Sementara itu penyebaran peoduduk di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh DarussaJam diperhitungkan 68,5 per km'.
Tabel. 4: Kepadatan Penduduk Menurut KabupatenIKota
Kabupaten/Kota (OranglKm2)
Simelue 38,2
Aceh Singkil 41.5
Aceb Sel.tan 52,5
Aceh Tenggara 40
Aceh Timur 50,4 Provinsi Nanggroe Aceh darussalam memililci jumJah rnsio berkecukupan. Keberadaan tenaga produktif memberikan nampak positif sebagai penunjang.
Tabel. 5: Jumlah Penduduk Bcrdasarkan Umur
Kelompok Umur Laki-Iaki Perempuan Total KeL
0- 4 202.700 199.763 402.463
5- 9 225.618 213.140 438.758
10- 14 232.313 219.140 451.732
15 - 19 222.267 222.3~ 444.633
20- 24 188.989 203.331 392.320
Sumbcr. BPS Pnw NAD, Pmduduk ~ KCPC:Odudllbn AocfI Paea Gempt. .tTsunami, Hasit Sensu$ Pendudulo: NAD lOOS
Secara mudah penanggulangan kemiskinan dalam jangka pendek adalah dengan mcnjamin pendapatan orang miskin menjadi Ichill ringgi dari garis kemiskinan yang ditetapkan. KaJau ini dilakukan dengan sendirinya penduduk miskin tidak akan ada lagi.
Misalnya di Provinsi Nanggroe Aceh Dnrusalam memiliki masyamkol miskin peumi berjumJah 1,0 I juta jiwa sementara batas garis kerniskinan diukur dengan UMR Rp 820.000!K.Klbulan. Kalau pemerintah daerah memberikan tunjangan berupa uang tunai Rp 300.000lKKlbulan atau bahkan Icbih, maka logikanya jumlah penduduk miskin akan bHang karena penduduk sekarang hidup di alaS garis kemiskinan. lni adalah cara yang paling praJ."tis namun tidak medidik.
Adapun earn pemberdayan pertanian aspiratif Icbih diutamakan, mengingat lahan untuk dipergunakan petani berupe datanln dan daerah lantiai sedangkan ketersediaan lahan tersebut di Provinsi NAD mencapai 32 % dari luas wilayah NAD 57.366 km]
diperkirnkan mencapai 18.357 km' atau
±
18.357.000 hektar. Artinya kontribusi rasio lahan berbanding petani yailu 1 : 18 hektar. Lahan yang dopal digarap secara maksimal hanya 18 hektar per individu petani. lni angka rasionaIitas kelersediaan daerah dataran dan dacrah landai di Provinsi Nanggroe Aceh DarussaIam yang dapat dipergunankan oleh petani.Alall bila dilihal dari ketersediaan daerah dengan lereng 0-2% merupakan 24,83
% luas wilayah arou seluas 1.424.111 hektar. Kontribusi msio lahan berbanding petani yaitu 1 : 1.4 bektar. Lahan yang clapat digarap secara maksimaJ oleh per individu petani adaIah 1,4 hcktar. Sedangkan doerah dengan lereng 2 sampai seterusnya tidak efektif digunakan sebagai lahan penanian
Atau bila diperhatikan dari ketersediaan daerah dcngan kClinggian 0-25 meter di alas pennukaan laut mcrupakan 22,62 % luas wilayah Nanggoe Aceh Darussalam atau
seluas 1.297.895 hektar. Komribusi rasio lahan berbanding pelaIli yaitu I : 1,3 hektar.
Lahan yang dapat digarap secara maksimal dapat mencapai 1,3 hektar per individu
pctani Sedangkan daerah dengan ketinggian 25 meter sampai selcrusnya tidak efektif digunakan sebagai lahan penanian.
I
Secara aksidental dapat dijelaskan bahwa kontribusi peumi terhadap lahao yang tersedia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Jull-employment dapat menggarap I Ha per individu petani. Scmentara cosr yang dibutuhkan untuk lahan I Ha tersebut dari muJai persiapan sampai selesai membUl'uhkan dana sebesar minimal antara Rp 7.000.000 - Rp 13.000.000 I per I Ha lahan dengan asumsi penyediaan jasa pemhajakan. bibit. ohat-obatan hama, jasa perontokkan biji padi. dan pengangkutan.
DaIam kata lain dalam setiap 1000 m lahan diperlukan Rp 700.000. Bantuan dana ini
I
hams diberikan dalam bentuk material bukan uang. Sementara tingkat error hasil produktifitas pertanian mencapai 10%.
Berarti selama ini rasio ketersediaan lahan sangat cukup untuk menggarap pertanian di Provinsi Nangroe Aceb Darussalnm. Sementarn akses petani terhadap lahan yang ad. tidak maksimal. Oleb karen. itu Pemerintah Daerah barns tangg.p .tau mcnggagas program peninggkatan pendapatan petani mclalui peningkatan produktifitas dengan mcmpergunakan lahan-Iahan yang tersedia tersebut semaksimal mungkin.
Di sini peran Pemerintah Daerah beserta DPRD untuk meodij"ign anggaran yang dapat menyentuh keperluan masyarakat mayoritas yang selama ini terabaikan. Dengan sendirinya masyarakat dapat diatasi secara real dengan memotivasi peningkatatan produktifitas pertanian.
SLrategi daJam mcwujudkan suksesnya produktifitas pctani dengan mernperhatikan beberapa hal antarn lain. (1) mengingat pandangan birokrasi selama ini berada di atas rakyat dan bukan ditengah-tengah rakyat serta menganggap rakyal dan bukan ditengah-tengah rakyat sebagai wusan clan dipcrlakukan sebagai objek sehingga untuk menyelesaikan urusan rakyat diperlukan proyek. Carn-cara pandang demikian sudah saatnya hams diubah. (2) pclayanan birokrasi hams disesuaikan dengan kebutuhan rukyat yang dilayani. Untuk itu diperlukan SDM birokrasi yang bukan hanya sekedar berdedikasi ringgi tetapi juga bcrkompclen di lapangan, (3) birokrasi hendaklah memilih karakter responsif bila berhadapan dengan masyarakat. Birokrasi yang memiliki tipe ini apabila berhadapan dengan rakyat tidak banya mendengar tetapi meoindakJanjuti dengan sesuatu aksi. dan (4) dalarn rangka mengisi otonomi daerah mw perlu pendelegasian lebih banyak kewenangan penggunaan dana menyentuh masyarakat bawah terutama
dana-<lana yang ditujukan untuk pemberdayaan produktifitas takya!. pemerintah hams memberikan perl indungan yang memadai kepada pe!ani; kelompok mayoritas penduduk di Provinsi NAD.
Disamping itu implementasi revolusi penanian hams digaJakkan adalah; pertama, pengolahan tanah sepanjang tah~ dihantu olch pengembangan rotasi jenis tanaman dan penggunaan pupuk buatan. Rotasi jenis tanaman dipraktekkan dengan mcmasukkan apa yang dinamakan sistem Norfolk, yakni rotasi yang sistemauk dalam musim~musim yang berurutan antarn tanaman padi, jagung, kacang-kacangan di ladang yang sama. Kedua, Perbaikan mutu tanamao yang sistematik diperluas kepada banyak varictas padi-padian yang lama clan yang barn. Kctiga. Didatangkannya tanaman-tanaman yang sama sekali barn dari daerah-daerah lain di dunia serta adanya kecenderungan yang semakin besar ke arah spcsialisasi regional untuk jenis-jenis tanaman tersebut. Keempal Digunakan mesin-mesin baru. Teknik·teknik peralaratan baru akan memberi dorongan kepada kritik-kritik terhadap pcnguasaan tanah yang tradisional dan melahirkan gagasan-gagasan baru mengenai pengorganisasian pcrtanian secara ekonomis. tcnnasuk yang mcnyangkut besamya lahan yang optimal. 17
17Eric R.. WoLf, Petani, Sualu Tinjaun Anlropologis, tcrj: Yayasan llmu-Ilrnu Sosial Jakana,.
Jakarta: Rajawali, 1985, eel. 2, haL 59-60.
BAB. IV PENUTUP