S e min.a r . Per pad jak a n

"

, '.

Serie P. W. \>. 9/1_,

BAHAN -BAHAN

S ^{e min . a r .} Per pad jak a n

' \

, I

.

⁾

di

.' Universitas , ' Trisakti

f \

.

-,

\

\

Humas Direktorat DjenderaI P~ldjak

,

.

--.-- ..---. ~

BIBLIOTHEEK KITLV

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 01728508

. , t

I ,

,

A

B

c

•

I

I.

KATA-PENGANTAR

•

• •

PRASARA N2

KEBIDJAKSANAAN PERPADJA..'<AN, OLER DRS. SUJUDNO BROWDIHARDJO

• • • • • • •

•

•

·

^,

^. . ^{. .} . ^{. .,}

II. KEBIDJAKSANAAN DIBIDANG PADJA.K TIDAK LANGSUNG, OLER DRS. GUNAWAN WIBISONO , • • • • •

•

• •

•

• •

JW,AHAN

1.

12,

Hl. KEBIDJAKSANAAN DIBIDAiJG PADJAK LANGSUNG,

OLER DRS. S. S U T A N T 0: • • • • • • , • • • 25.

IV. PERSOALAN I'l.P.S. / N.P.O.,

OLZH DRS. HUSSEIN KARTASAS1IITA

· . . . . . ^.. . .

V. AKUNTANSI DIBIDANG PERPADJAKAN,

VI.

VII,

OLEH DRS. DJ AFFAR HAHFUD: • •

HU!CUJ:.1 TATA USAHA PAD3AK, OLEH DHS ~ ACffi,IAD DIN : •

PERAU.;'N lCONSUL:CN PADJAK,

OLZH DRS. HIDM AT SALEH :

• • •

,

.

• •

•

•

• • •

•

•

•

• • • • • • • • • •

• •

•

• • •

• •

•

•

VIII. PENANAHAN hODAL DALAl1 NEGERI,

OLEH DRS. HAR S 0 JO : •• •

•

• • •

•

• •

• • •

IX. SEKITAR TENTANG PENANANAN NODAt ASING,

OLER DRS. SANTOSA RAHARDJA: • • • • • ^{• • • • • I}

IC ~

.§.J..Ji

^PUL A. N - S E lLL~

.LIL!.

1). KES HWULAN UHUH : • • • • •

. . . . . .

^{.. • • • •}

^•

2). KESTIiPuLAN

Crmsus .

_{• • • • • •}

_•

_{• • • • • • • • • •}

.. _ .. ,-~--...-ooOoo--.. -"""---

38.

50.

61.

J

Perhatian masjarakat terhadap masaalah perpadjakan dewasa ini menundjukkan perspektip jang positip. Gedjala tersebut ter- bukti dengan timbulnja idea jang spontan untuk menje1enggarakan

Buatu seminar, diskusi, baik dari kalangan lembaga2 ilmu penge - tahuan maupun dari organisasi usahawan. Sebagaimana kita ketahui Seminar Perpadjalcan jang diselenggarakan tgl. 10 Februari 1969 aId , Maret 1969 telah beraohir dengan hasi12nja jang Konkrit, kemu-

dian disuBul dengan Diskusi Besar Maeaalah Perpadjakan jang di - eelenggarakan ole~ PERBANAS dari tgl. 23 April 1969 s/d

25

April 1969 jang djuga telah berhaail baik.

13uku Seri

PW

Uo.

9

tahun 1969 ini merupakan kumpulan dari Prasaran2 jang diberikan oleh Pedjabat Direktorat Djendral Padjak eendiri, Buatu hal jang penting diketahui oleh para sardjana2 kita.

Mendiskusikan permasaalah prasaran2 itu sendiri dikalangan kita sendiri, dus berarti kita telaL melaksanakan kegiatan ilmiah.

Segala kegiatan ilmiah jang ada hubungannja dengan masaalah per - padjakan merupakan investasi jang hasi12nja akan menampak dimasa mendatang .-

Djakarta,

28 -

April -

1969.-

HUMAS DIREKTORAT DJENDRAL PADJA~.

y

1.

I. KEBIDJ AKSMrAAN PERPADJ AKAN.

============================

Dalam buku2 jang membahas kebidjaksanaan perpadjakan \ kita kadang2 da- pat membatja, bahwa kebidjaksanaan perpadjakan itu pada umumnja ditu- djukan pada sasaran2 sebagai berikut g

i). menghimpun danél untuk membiajai pengeluaran rou·i;ine dan pemba - ngunan negara ;

ii). ikut mendjamin terlaksananja program stabilisasi ekonomi dan iii). ikut mengurangi, dimana ada, perbedaan jang tadjam didalam keka

jaan, pendapatan dan tingkat kOllsumsi, j~ menjinggungperasaan keadilan dan jang membahajakan kestabi1an poli tik.

Oleh karena kebidjaksanaan perpadjakan itu harus sesuai dengan aspira- si2 dan tudjuan2 masjarakat dimana kebidjal:sanaan perpadjakan itu akan di1aksanakan maka kita harus meneliti, apakah apa jans diuraikan dida- lam nomor 1 diatas mendjadi sasaran2 pula dari pada kebidjaksanaan perpadjakan masjarakat Indonesia.

2. Untuk itu kita meneliti dulu Undang2 Dasar

1945

jaitu pasal 23 ajat 2 jang berbunji

'I Segala padjak untuk kepérluan negara berdasarkan Undang2 ¹¹ dengan pendjelasannja sebagai berikut

'I Betapa tjaranja rakjat sebagai bangsa akan hidup dan dari mana dida:;;Jatnja bekerdja buat hidup harus ditetapkan oleh rakjat itu sendiri, dengen perantaraan Dewan Perwakilannja.

Rakjat menentukan nasibnja sendiri, karena itu djuga tjara hi- dupnja.

Oleh karena penetapan belandja mengenai hak rakjat untuk menen- tukan nasibnja sendiri, maka segala tindakan jang menetapkan beban rakjat seperti padjak dan 1ain-lainnja harus ditetapkan

dengan undang-undang jaitu dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat^ll•

Dari pasal 23 dan (sebagian) pendjelasannja itu saja ingin menarik. perhatian kita semua bahwa ³

i). padjak itu adalah beban raLjat jang ditetapkan sendiri untuk memperoleh pendapatan untuk mombiajai belandja Negara

ii). disamping padjak ada beban rakjat lain jang tertjakup didalam kata21! beban rakjat seperti padjak dan lain-lainnja^ll•

3. Karena Undang2 Dasar sesuatu negara itu hanja memberi garis2 besar sadja maka kebidjaksanaan2 Pemerintah perlu diteliti dalam dokumen2 negara lain jaitu ~

i). Amanat Presiden jang tertulis tanggal 23 Agu.sh .... s 1959 tentang Pembangunan Semesta

ii). Dekon tertanggal 26 Mei 1963 ;

iii). Ketetapan ~1PRS jo. XXIII/I.IPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebi- djaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembai1L;\lnan ;

iV).

REP ELI T A

Keputusan Presiden No.319 Tahun 196<3 tanggal 30 Desember 1968.

4.

Dalam melaksanakan rantjanean Dasar Undang-Undang Pembangunan Semes- ta, Dewan Perantjang Nasional diperintahkan untuk berpegang teguh kepada podoman pelaksanaan pembangunan dibidang Keuangan sebagai be- riJmt

i).

Pemotjahan Anggaran Be1andja mendjadi dua a). Anggaran Be1andja untuk routine ~

b). Anggaran Belandja untuk pembangunan

ii). Ue1akukan

2

ii)~ He1akukan "defisit finanoing" untuk pembangunan produktif"

iii). Pad j ak ^I

i).

Padja~ Langsung diutamakan ;

b). Penjempurnaart pû1aksanaa~ padjak progressip 9 c). Penjempurnaan aparat dan;sistim penagihan padjak. Dalam b'agian lain dari Amanat tersebut ki ta bat ja dengan djudul

"Faktor-l<'élktor Pelantjar Pembangunan" antara lain ^g i). Perlu adanja stabilisasi harga i

ii). National saving baik sektor pemérintah maupun partikelir iii). Defisit financinG 9

iV). Sistim padjak mungkin akan di tindjau kembali 1. 1 a n g s u n g ;

2. pr 0 g r oe s i p ; 3. pen~elllpurn~an aparat ;

4.

mentjari objek-objek baru, tjontot ~ mobil jang lebih dari satu lebih berat padjaknja ; rumah jang mûlebihi jang normal dikenakan padjak jang berat, dan sebagainja.

5.

Belum lagi azas2 perpadjakan diatas direalisir kita memporoleh peng - garisan kebidjaksanaan ekonomi jang lain lagi jaitu Deklarasi Ekonomi tertanggal 23 Mei 1963 jang dalam pasal 27 menjatakan ha~-hal sebagai

·berikut g

6.

"Berhubung dencan pertumbuhan ekonomi nasional kita, maka terasa keper- luan untuk merobah sistim perpadjakan".

Pada umumnja sistim padjak sekarang ini masih melandjutkan sistim pa- djak jang lama, jaitu mendjadikan padjak-padjak sebagai sumber peng - hasilan negara jang utama. Karena itu perlu_diadakan perobahan dalam sistim perpadjakan =

a. untuk i71emberikan dorongan kepada inisiatif produsen guna memperluas dan memperbesar produksi mereka

b. untuk meratakan akumulasi model dalam pembangunan setjara keselu - ruhan, dan

c. untuk mendapat kepastian supaja porusahaan-perusahaan negara meru- pnkan sumber terpenting didalam mengumpulkan modal guna pertumbuhan selandjutnja.

Sakalipun pasal 27 Dekon tersebut adalah rentjana djangka pandjang dan Dekon dalam rentjana djangka pendek jaitu pasal 31 Dekon menjata- kan bahwa g

II Penjusunan Angcaran Pendapatan dan Belandja Negara haru~ diadakan pada kebidjaksanaan ekonomi djangka pendek disarnping mengusJ.hakan keseirnbangan antara penerimaan dan' pengeluaran Nec;ara dengan mena- ikan penghasilan Negara, jang harus ditjapai dengan menggali sumber sumber bélru serta mengintensifkan penggalian sumber--sumber lama, dan dengan tidak menambah beban rakjat banjak"

namun domikian kita harus mengartikan, bahwa padjak2 lama2 harus di - hapuskan, setidak2-nja tidak mempunjai kedudukan jang penting.

Dalam ketetapan MPRS No. XXIII/1966 naan Landasan :.Gkonomi, :Ceuangan dan hal sebagai berikut g

Pasal 23.

tentang g " Pembaharuan: Kebidjaksa-

Pembangunan" kita dapnt bat ja hal-

Rentjana stabilisasi ekonomi harus tertjermin dalam rentjana mo- neter jang sasaran utamanja adalah

(1). terdjadinja pembiajaan rupiah dan devisa bagi pelaksanaan rentjana fisik ;

(2). E~~~eEdalian •••••••

f

(2). pongendalian ladju inflasi menudju pada tingkat serta perim- bangan harga jang relatif stabil dan sesuDi dengan daja be- l i rakjat •

Pasal

2 4:

Guna pelaksanaan program stnbilisasi dan rahabilitasi ekonomi ha- rus diselenggara):an kebidjaksanaan integ:ral jeng mentjakup kebi- djaksanaan budget, kebidjaksanaan fiskal, kebidjaksanaan moneter, kebidjaksanaan harga, kebidjaksanaan upah, kebidjaksanaan neratja pembajaran luar negeri dan sebagainja disertai dongan perombakan-

perombakan insti tusionil. . .

Pasa I

41..t.: .

Dalam penjusunan anggaran pcndapatan dan belandja negara harus diusahakan agar defisi t dalam wa~ctu jang singkat dapat dihapus- kan schingga dengan demikian surnber utarna inflasi dapat ditiada- kan.

Pasal

42.:.

Pencrimaan negars jang berasal dari padjak langsung maupun tidak langsung berikut lain-lain penerimaan (terutama dariperusahaan negara) harus ditingkatkan sesuai dengan kemampuan Rakjat, rasa keadilan ser ta kebutuhan pengeluaran negara, ~edang effisiensi rnaupun intensifikasi dari pungutan-pungutannja harus dipertinggi.

Dari pasal2 dietas dapat diambil kesimpulan2 sebagai,berikut ~

1). penerimaan negara harus sesu~.Ii dengan kemampuan rakjat I

rap-a keadilan ;

- kebutuhen pengeluaran negara ii). Penerimaan negera terdiri dari

- padjak ; - non.- padjak

iii). Kebidjaksanaan integral guna pelaksanaan program stabilisasi dan rehabilitasi ckonomi mentjakup djugn kebidjaksRnaan ·riskal.

7.

Dalam REPELITA kita dapatbat ja hal-hal sebagai berikut :

Bagi sesuntu negara jan~ sedang bcrkambang maka instrumen-instrumen daripada kebidjaksanaan pemerintah jang penting adalah instr~men2 - fieknl jang terdiri daTi padjak dan lain-Inin tindakan jang memberi- kan ponghnsilan pada pcmerintah, pengeluaran pemerintah dan keseim - bangen antara penerima8n dan pengeluaran pe,nerintah. Eolalui instru- men-instrumen ini, pemerintah dapat mempengaruhi kehiililpan ekonorni masjarakat.

Untuk membendung inflasi maka kebidjaksanaan fiskal dewasa ini lebih banjak di tekankan pada peranan daripada anggaran penerimaéJ.n dan be - landja nagara sebagai alat stabilisa~i monet~t. Disampirig it~ ang garan pencrimaan dan belandja negara perlu djuga memainkan peranan sebagai alat untuk pembangunan, artinja pomerintah perlu 'mendjalan - kan suatu kebidjaksanaan fiskal jang dapat memobilisir dana-dana jang tjukup bagi investasi-investasi pemerintahdan jang mendorong tabung- bn masjarakat serta penjalurannjn kepada pelbagai usaha investasi sesuai dengan prioritas peinbangunan. Untuk i tu, malm mulai dengan ta- hun 1969/1970 ini pemcrintah akan mengusahakan adanja suatu surplus

didalam anggaran routine scbagai suatu langkah madju dari pada tahun 1968.

Dewasa ini masih sangat sulit untuk menentukan setjara terperintji tindakan-tindakan fiskal jang harus didjalankan oleh pemerintah di

dalam lima tahun, ••

4

dalam lima tahun jang akan datang, sehingga apa jang dikemukakan disini hélnjalah merupakan pokok-pokok dan arah Uh1Urrl daripada kebi- djaksanaan fiskal jang hélrus ditempuh.

a. S e g .~L-L~_L~~2...U :

Kebidjaksanaan pokok disini ialah suatu poli tik perpadjakan jang harus dapat mendórong pembangunan, bahwa : moningkatkan tabungan molalui peningkatan penerimaan; merangsang tabungan masjarakat ; mendorong investasi dan produksi; membantu redistribusi penghasilan koarah jang Iebih Geimbang dan mudah didalam administrasinja.

Sobagaimaha telah disobutkan, salah satu tudjuan daripada poli tik perpadjakan ialah meningkatkan penghasilan pemerintah. K\Jnaikan tor- sebut dapat bersifat otömatis oleh karena adanja perkembangan peng _ hasi1an nasiona1 tanpaada perobahan apa-apa didalam sistim per _ padjakan itu sendiri. Bagi Indonesia jang dewasa ini sangat rendah tingkatan penghasilannja dengan ladju perkembangan jang sangat ren- dah pula maka adalah amat sulit untuk menggantungkan diri kepada ke- naikan sematjam ini. Pada lain pihak, kenaikan tersebut dapat djuga di timbulkan oleh karena kebidjaksanaan pemerintah didal'am merobah sistim perpadjakan itu sendiri me1alui perbaikan administrasi per _ padjakan, porobahan tingkatan padjak, dan perDbahan didalam struktur perpadjakan.

Seb~gai langkah pertama ja-ng di tempuh oloh' pemerintah didalam bidang porpadjakan ini ialah perbaikan administrasiperpadjakan dengan di sertai usaha intensifikasi dan ekstensifikasi daripada pemungutan padjak se~uai dengen program pemerintah jang ada dewasa ini.

Langkah keduél sebagai suatu program djangkà pandjang ialah perobahan didalam tingkatan padjak dan struktur p~rpadjekan. Pelaksanaan poro- bahan ini masih h81'uS didahului oleh s1ia-tu Pènjelidikan jang menjelu- ruh mengenai sistim porpadjakan dewasa ini, axan tetapi sebagni prin- sip umUiTI délpatlah dikatal-can disini bahwa sistim porpadjakan tersebut perlu ditindjau untuk mendjamin bahwa beban padjak tersebut djatuh kepada konsumsi, keJ.ca,iami. dan pendapaian, dan bukannja kepûda produk- si ·'d<an :ckspor. Arah 'y-mum darip3da beberapa perohahan tersebut dÇ}pat ki ta sebutkan di.sini"" misalrja ~ . • •. - Portama, ponindjeuan. terhadap bober.apa I;ddjük seperti padjak perse- roan dan padjak ekspor ul1tuk lebih dapat'mendo":'ong investasi "dan ekspor. KeduCl, perobahan kearah strukt1.1.rpadjak jang elastis ter _ hadap ponghasilan, misalnja meningk~tkan sifat progresif daripada padja~c pondapatan molalui peningka·Lan· djumlah golongan pendapatan dan slfat progresif daripada beberapa padjak tidak langsunK,jang mempunjai dasar jang, berbeda-be(3.a. Chususnja bagi padjak-paajak jang ad-valorem, e1astisitas tersebut dêpat ditingkatkan bilamana.npai dasarnja selalu disesuaikan denga~ ^keadaan ~ipasaran ^{bebas, misal} nja tjukai dan boa masuk. Ketiga, padjak pendjualan atas impor su _ paja terutarhél dikenakan atas barang-barang importjang menjaingi barang ~róduksi didalam negeri. Ke-empat, rasionalisasi daripada struktur tarif melalui roklasifikasi daripada goIong2n -golongan impor dangolongan-golonga·ri tarif sehingga boban padjak lebih banjak djatuh kepada barang-barang djadi/barang-barang"konsumsi dan impor dongan BE-Krodit. Ka-lima, usaha-usaha untuk mentjari sumbor-s.umber

padjrilc baru seperti padjak atas barang-barang jang tidak es~ensiil

jang t,idak sadjamcnû.ikk~n p'Jnerimaannogara tetapi djuga sebagai

··alat untuk mombatasi konsQmsi jang 11on-essensiil. Ke-enam, pembebas- an padjak torhadap depositO-deposito bank untuk m8ndorong tabungan masjarakat.

j'lfalaupun pola penerimaan tidak akan banjak dirobah didalam Rentjana Lima Tahun ini, usaha-usaha sudah mulai didjalarikan kearah p8nokannn terhGdap padjak Iangsung sepagai sumber utama penghasilan Pemerintah.

'L1en:c:ona i •.. ^{0 • • • •}

..

..

.

! ^'

Mengenai (bantuan program) didjalankan kobidjaksanaan jang mendjamin

pe~anfaatan hasil-hasil pendjualan seluruhnja bagi pombangunan, ter- masukhasil-hQsil pendjualan bantuan PL-430.

È.. .§ e €i i

KbnaD::ûn. ponghasilan pemerintah dari ponorimaan-ponorimaan padjak dongan sondirinja tidak diinginkan untuk dikonsumir seluruhnja oloh pemerintah. Padjak-pndjak seharusnja merupnkan pemindahan dari kon- sumsi j~1ng non-ossensiil kopada pomorintah untuk membolandjai', invos- tasi dan oloh kcir~nanja tidak aken disenangi oleh 'masjarakat apabila dipcrgunakan un:tuk mcmbiajai pcmgoluaran-pengeluaran pemerintah jaug uon-essousiil. Hal ini borarti bahwa pada pemerintah harus eda pola usaha-usaha pcnghematandan pengendalian pengelua~an-pengQluaran

routinenja.

8. Dari dokumon2 negara saja sebut diatas dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa sasaran2 kebidjaksanaan perpadjakan seporti dikcmukakan dalam permulaan karangan ini-mcrupakan pula sasaran2 kebidjaksanaan por _ padjakan masjarakat Indonesia, ketjuali sasaran kc-3.

Saseran ke-3 ialah ikut mengurangi, dünana ada ,perbed.aan jang ta _ djam didalam kekajaa'n, pendapatan dan tingkat lconsumEri, jarig me _ njinggung perasaan'keadilan dan jang membahajakan lcestabilan politik.

Sasaran ke-3 tersebut tidak setjara djelas dikdmukakan. Kita hanja menemukan kata2 g

- padjak langsung jang progressip d~utamakan ~

- penerimaan nogara harus sesuai dengan rasa keadilan ;

- membantu redistribusi penghasilanikoarah jang lebih seimbang da~

mudah' didc:alam adrninistrasinja. : . '

j'

9. .~tuk me nel~ti

lebih landjut

kebid~ks~n.an

porpadjakanjang baga _

~' .. maha j a l1g s·osuai dengan aspirasi2 masjarakat lei ta, saja ingin ke.

mukakan gambaran sed0rhana sebagai berikut I

;.

! i

Konsuman . Prod1J,lçsi Faktor2 .

.'t

r.2.i!tksi

- buruh

I

~

^uang

t---f~]2~~-

^buruh

I

- usahawan ,

)---f- 1--- ttëii

'äg'ä-kërdja

anggota masJa-) ; Ilaba

rakat lain )'bär'äng7-f-- t--fïiïöëi'äY--

) djasa

i --'--- lT!~nager~al

^skill

~N-PN

usapawan

~~---~ !---

LJba PN-PN

I '

padjnk atas barang/djasa-I (=padjak2 tidak langsung) j

I

1._--

, ^..

,..---

KAS

NEGARA ^~---- I

J

--- sosudah bajar padjak

--- padjak atas pc'ndapatan don laba

(i=padjak2 langsung)

Unsur2 ponerimaan nogara seporti dignmbar sangat sedorhana diatas memporlihatkan;hubungan antara konsumsi, kokajaan dan pendapatan pada pihak kc-satu dan produlcsi pada pihak jang lain.

llubungan itu p'erlu untuk monindjau lebih landjut apa jang dimaksud oloh REPELITA dengan &

i). baban padjak harus didjatuhkan kepada konsumsi; kakajakn dan pondapatan bukaimja pad8 produlcsi dan okspor ;

ii). padjak2 langsung mendjadi sumber utama penghasilan Pemerintah.

: .. .'

. . ....

_10.

•

.... -.

- 6

10. Untuk meneliti pernjataan2 REPELITA tersebut kita l:l.hat dulu bagai- • mana keadaan sekarane.

Dalam daftar dibawah ini k:i.ta lih,at bahwa penerimaan routine tahun2 1967 - 1968/70 akan menundjukkah. perbandingan penerimaan padjak lang- sung dan padjak tidak 1angsung sebagai berikut ^g

Penerimaan B.o.u..tine

.

⁰ 1':2 b 7 L.9_.~-2 1 9 6 2

/.

⁷⁰

-

padjak langsung 9 0 0 0,. !" • g

25

^% 35 ^% 40 ^%

%

0/0 0/0

-

^{padjak tidak langsung .. ~i~'~}

^{: 73}

⁶¹ 59

:' ~: . ^"

Q/.o

...i.~e. 01..2.

non tax • • 0 • 0 • • • ^' Q 0 • 0-:_' ^~ .. ^~ •

.

^{1) , ,} .. ^"

_-

_{2 1}

Djum1ah ^{o • • • o~o.'O 0} 100

0/0

₁₀₀

0/

0 100 ^%

Dari sem?kin besarnja, ;per,f?,entase penerimaan padjak langsung dapat - lah disimpulkan bahwa padjak2 langsung akan mendjadi penting tetapi be,lum tentu mendjadi sumber utama penghasi1an pemerin,tah.

Daftar itu adalah ^g

nea~~~si dan Rentiana P~~r.!.!naan Nega.T.~ ',.:

Rp. d·.j u t a

========·-==========.~.=,================:.~~=====T====.=========-==========::1=

Djenis Penerimaan ".' 1 9 6 7

1

^{1 9 6 8} 1969/197 0

, .. + 0 /0

I ". PENERHiAAN

R~;;;I~

^g

~0;ê~I~ ' , , ~22 ~~

A.Pad.iak Langsu~.g... ¹4

.6l5.1'

^~

~~~~~2~ 100

5

¹..:.2,86

·' 22

9.627 6 10.794 7 25.587 17 5.698

4

63 1.Padjak Pendapatan.... 3.129 5

2.Padjak Perseroan... 3.422

I

⁶

3.Padjak Perseroan Ninjak 7.385 ¹ 13 4.M.P.O. •••••••••••••• 600 1 5.Padjak Kekajaan... 49 6.Padjak Deviden •••• 0" 5 ^f 7.Lain-lain •••••• D"~' 85 I B.Pad,iak Tidak Langs,}lE,gg

1.Padjak Pendjualan ••••

2.Padjak Pendjualan Impor 3.T j u k a i ~ .•...•

'4~:B'e'a r-~asuk ••..•••••••••

.5 .• Padjak Devisä Ekspor.

6. Lain2 Penerimaan N'frijak 7.Bea M~t~rai .i~~ • • • • •

8.Bea Balik Nama Ken.

Ber~otor ••••••••••••

9.Bea Le1ang ••••••• ~ ••

10.Lain-1ain •••••••••••

1

2 •106

4~ 195 6.998 16.900 10.616 1.610 682 506 19 580 1. 22§.

73 7 12 2°

9 3 l

1

1 2

25 189 9h2.2,ê 61

8.399 6 5.350 4 16.635 11 37.896 25 12.765 8 7.453 5 2.240 1

898 UO 211

J.:.iatatan i). Dalam

~~ê~22S ¹⁰⁰ 91.20C .4Q 15.50C 7 15.00e 6 48.70C 21 11. 500 5

300 50 15C 134 •.

l22 22

12.000

5

10.000 4 28.200 12 60.000 27 7.000 3 14.100 6 2.700 1

100 200

1

Tjatatan :

i). Dalam penerimaan non-tax télhun 1967 termasuk laba perusahaan negara sebesar Rp. 18,8 djutá. Dalam tahun 1968 penerimaan non-tax berasal dari :

!. bagian Peme~intah dari laba Bank2 Pemerintah 1

:2..

DeI1arte'l1en2 (administrative revenues) ;.

c. pelunasan piMtang2 negara ( PEKUNEG ) ; d. hasil pendjUalan harta kekajaan negara.

ii). Penerimaan A.D.O. jang dipergunakan langsung oleh Daerah tidak dimasukkan dai~m daftar diatas. Da1am tahun 1968 di - perkirakan di tjapai Rp. 8.800 djuta.,!..

iii). Karena pembulatan djumlah unsur2 tidalc tjotjo~<.

Komposisi penerimaan negara seperti dilcemukakan da1am daftar ter - sebut diatas menundjuklcan lebih landjut bahwa g

i).a.penerimaan padjak ada1ah sam~ai 99 ^{% ,.} b.penerimaan non-tax hanja ••••••

i 0/0

dari se1uruh penerimaan routine ·negara.

Dalam hubungan ini perlu diteliti 1ebih landjut beban rakjat jang 1ain2 di1uar padjak seperti disebutdala~PGndjelasan pasal 23 Undang2 Dasar 45 itu apa dan apakah persentasenja 4alam ke- seluruhan penerimaan negara masih dapat ditingkatkan.

ii). padjak tidak 1angsung jang membebani

o~;ang2

dan djasa, djadi membebani konsumsi dan jang merupakan 60 % dari penerimaan routine negara sudah (7) sesuai'dengan pcrnjataan REPELITA iii).padjak kel~ajaan masih ketinggalan dari apa jang diinginlcan oleh

REPELITA (?) ;

iv).mungkin d.emikian djuga halnja dengan padjak pendapatan.

11. Soalnja selcarang adalah apakah untuk mewudjudkan apa jang digariskan oleh REPELITA tersebut tjukup hanja dengan menggeser penerimaan2 ter- sebut dari padjak tidak langsung ke padjak langsung sadja ?

Untuk memperoleh gambaran dinegara-negara la in dibawah ini diberi - kan daftar :

Tax Revenues as a Percentage of Gross Nationa1 Product

(Per Cent)

=======================================================================

1. Sweden

2. France ••••••

3. Norway ••••••

4. Netherlands ••

5. Austria •••••

6. Germany B'R •••

7. Denmark •••••

8. Uno Kingdom ••

9. Belgium •••••

10. Ita1y •••••••

11. Cana.dn • ^{0 • • • •} 12. Uno States ••

13. Switzerland ••

14. J a.p·a n •• ~

Direct taxes on

House- Corpora- Tota1 holds " tions

18.3% 2.1%

4.6 1.9. ll.S 1.6 10⁰

7

2.6

' 9.9 2.2

8.3 2.3 13.7, ) .. ,1.

9.7" 2.0

7.2 1.9

~. ··· .. -6.6--- 6.7 3.8 9.7+ 4.6

.7.6 .2.3

4 . 3 3 . 6

20.4%

6.5 13.4 13.3 12.1 10'.6 l-4 •. 8 11.7

9.1

6.6 10.5 14.3

9~9

Social Indirect

taxes _) security taxes S 14. 1^%

17.7 15.2 10.4 15.3 14.2

15.0· 14.9 13.2 12.6 14.6 8.9

7.1 7.7

6.5%

14.4

7.2 12.1

7.6

10.2

1.9 4.8 8,9 9.9 3.2 5.0 4.7 . ·3.7

Total taxes as

0/0

of GNP 41.0

0/0

38.6 35.8 35.7 35.1 34.8 31.6 31.3 31.1 29.1 28.2 28.2 21.7 19.3

============================~====~==================== =================

-) Includes real ••••

•

... 8

-)

Inoludes real estate and land taxes.

S + N

Includes includes feos.

o t a

. .

contributions of both employers and employees.

estate and gift taxes and miscellananeous license

The data, basod on United Nations Na~ional Account Statistic,are, with very few exceptions~ those for .the calender'year 1966.

Tax revenues e,over all' levéls of governrnent, GNP of market plliçes.

Details may not add tototals because of rounding.

Tjntatan ~

Dikutip dari r.1onthly Economie Letter First N"ntional City Bank New York - April 1968.

Dari daftar diatas nampak . :

- betapa besarnja penerimaan padjak dari GNP.

- bi:lhwa hanja

5

dari 14 negara tersebut dalam daftar memungut padjak2 langsunglebih besar daripada padjak2 tidak langsung.

(Swedia, Negeri Belanda, Amerika Serikat, SWlss dan Djepang).

12. Penerimaan routine negara tahun 1969/70 sebesar Rp.228 miljar dengan kurs US$.l.- = Rp.300,- (untuk mudahnja) adalah US$.760 djuta dan apa-

bila Pendapatan ~lasional Bruto adalah $ 9.000 djuta, maka penerimaan routine negara (

=

Pusat sadja ) hànjalah ² 8 0 0 dari GNP.

Penerimaan routine.pemerintah Daerah mungkin hanja 0,6

°

^GNP sehingga seluruh penerimaan Routine nes.-ara hanja

9

^% GNP.

13. Untuk meningkatkanLroutiri:~ neg~ra kita sampai 18^% GNP umpamanja jai tu

untuk : benerimaan

pengeluaran2 routine ' : 12°10 GNP ; - pengeluaran2 pembangunan:

6°10

^Gl~,

maka perlu diteliti apakah

- beban padjak (resmi) dewasa ini sebesar

9%

GNPLmemberitahu-

kan masjarakat ? Zsudah

- beban padjak jang benar2 masuk kedalam Kas Hegara dan pungutan2 liar ~ korupsi2 sebenarn.ja sudah mendekati 13^% GIJP.

(Dalam korupsi termasuk djuga andil para usahawan jang

malafid~t

jong dengan menjogok petugas2 perpadjakan, berhasil membajar padjak djauh lebih ketjil daripada jang sebenarnja).

Apabila beban padjak jang dipungut dcwasa ini (resmi dan liar) sudah mendckati 13% GNp maka tindakan2 penertiban tidak sadja terbatas pada aparatur perpadja:can.

14. Ivalaupun demikian persoalan2 dibawah ini mungkin düpat membantu pe _ njclesaiannja, jaitu djawaban atas portanjaan2 ~

i)~

Apakah sistim jang digariskan oleh REPELITA sudah sesuai dengan aspirasi2 jang hidup dalam'masjarakat ?

ii). Apakah sistim porpadjakan jang berlaku sckarang sudah sesuai dengan apa jang hidup dalammasjarakat ?

iii). bagaimanakah alternatipnjajang lain ?

iv). bagaimanakah prosedure dan aparatur perpadjakan sejogjanja di- ~ susun, untuk melaksanakan pemungutan padjak sebesar sekian

persen dari GRP itu ?

15.

Didalam mondjawab persoalan2 tersebut diatas make perlu dimufakati 10- bih du1u bagaimana Pemerlntah menghimpun .pencrimaannja guna membiajai pongeluaran2nja, dan dalam rangka seluruh .. penerimaan negara i tu perlu ditditi tempat kodudulcan perpadjakan.

Dalam nc.,gara ••••• ' . ^.!.

Dalam negara dimalln semua kegiatan2 ekonomi di tungnn negara , maka penerimaan negara SUdDh tentu diporoleh dari laba porusahaan negara. Masa'e lah padjak, bi1a ada, hanjalnh persoalan harga.

Dalam negara dimana nogara tidak melakukan kegiatan2 ekonomi,kotjuali dibidang public utilities jang selalu rugi dan prasarana jang tidak menarik modnl swast'a, maleû penorimaun negara berasal dari para ang - gauta masjarakat baik dari mereka jang ikut alctip dan langsung dalam usaha2 produ~<si dI'S"ëgala bidang mau;gun dari merolca jang .berdasarl:an ukuran2 tertontu dianggap mampu mombori iuran kepada nügara.

Di Indonosia kita mengonDl suatu t jampuran <lari kedua typo nogara di- atas. Dan kcadDan domü:ian i tu tidak por lu menimbulkan persoalan2 perpadjakan asalkan =

i ). perusahaan2 negara baik monurut hukumnja maupun monurut praktek kchidupan sehari-hari dipandang dan bertingkah laku s8bagai perusahaan biasn seperti porusahaan2 swasta lainnja ?

ii). andil porusahaan negara didalam mcngumpulkan penerimaan n8gara untuk pongoluar<.m2 umum di tentukan setjara .. tadjar apabila morekn dibobaskan dari pongcnakan padjak atas laba merc!<a.

Untuk monilai kewadjaran andil PN-PN didalam menghifrtpun penorimaan negara perlu diteliti ~~tjara kwant~tatief berapa djauh PN-PN di - Indonosin mengunsai kohidupan okonomi Indonesin, sehinggn dongan

dom~kian dapat ditcntukan berapa besar andil moreka.Andil itu paling sodikit adalah 9ama dO;'1gan padjak ntas laba mereka,' ditambah sisa laba 'sesudah membajar padjak jang harus disetor kedalam Kas NGgara sebagai nndil pcmilik PN-PN.

16. Apnbila masa 'a lah PN-PN sudah dapat diselosaikan, maka :porlu ditoliti lebih landjut sistim pcrpadjakan jang bagaimana jan'g tjotjok dongan koadaan sosial ekonomis masjarakat.

Suatu sistim perpadjal~an adalah suatu kumpulan padjak-padjak jang ber- sama-sama merupakan 8uatu rangkaian jang saling melongkapi untuk mampu

momu~gut padjak ntas azas2 jang di tentukan lebih dulu •.

Rangkian padjak2 menurut Prof. Hofstra dapat digolong2kan kedalam D,jenis _Eadja~

Sl· ^atas ko~<ajaan

b. atas produksi .S· ^{atas hasi1}

~. atas Ilondapa tan por- scorangan.

o. atas pembolandjaan

K.

^{atas 1alu lintas barang}

djasa dan hukum.

Ged~ala ~~sjarakat

a. memiliki barang2 materieel (harta- bcnda) setjara aman.

b. melakukan produksi

c. mompcroloh hasil sebagai akibat pom- bngian funksionil dnri produk sosial

~. memperoleh pendapatan sebagai Qkibat pembagian porseorangan dari hasil sub c diatas.

o. molakukan konsumsi

i.

^{lalu lintas dalam kehidupan sosial.}

Dari rangkaian padjak2 türsebut J.apatlah di~~omukakan bahwa padjak atas produksi jaitu suatu padjak jang dikonakan atas besarnja produksi ba - rang atau djasa ~!}.)2:~, momperhatD:an untung atau rugi produ sen, t i dak banjal\: dikenal.

17. Djenis2 padjak jang lobih mendotail sosuai Prof. Hofstra adelah

A .

^{padjak kokajaan : .}

1. padjak kokajaan tahunan

2. padjak atas warisan dan pemborinn

3. padjak atas transfer modal ke luar negeri

! .

^pad~Gk atas ••••••

10

~. padjak atcis hasil 1 4. padjak taneh

5. padjak atas bunga .. 6. padjak atas lab~ ~6Aan

7.

padjak atris laba ris~h~

8. padjak ata~ upah

(hukurn) pQT,Seörangan

i." ,

C. padjak pehdapatan untuk menghilangkan perbodaan jang ada

9.

padjak pondapatin

~. padjak atas pakai (=' gebruik) dan pakai habis (verbrüik) 10. padjak pendjualan/pcredaran U:mum dan tidal<: langsung 11. padjak pendjualan chusus atGu tjukai atas g

~. gu12

12..

^bier

c. anggur

il·

^alkohol

~. tombakau

r·

^{penjcmtelihan ternak.}

12. baà .maouk;, .

13. padjak setjara langsung atas pakai (verteringsbelasting) padjak rumah tangga

14. Idem ad. 13 untuk daorah a. padjak tontonan b. padjak andjing.

!;

padjak atas la1u lintas

I.atas lalu linias barang dan orang 15.

...

padjak kendaraan bermotor

II.atas lalu lintas hukurn;

16. bea registratie

17. bea r:1eterai.

Kumpulan2 padjak resmi Indonesia dewasa ini sudah hampir sama denga~

kumpulan padjak2 sepcrti dikemukakan diatas.

Suatu djenis padjak jang dapat diadakan di Indonesia adalah sematjam socia1 security tax jang sebagian mungkin dapat ditampup~ oleh zakat jang dikumpulkan setjara lebih teratur.

18. Sebagaimana sudeh dike~ukakan diatae rangkaian padjak2 reami Indonesia sudah mirip dengan rangkaian padjak2 di negara2 jang madju.

Dengan demikian belumlah dikatakan apakal struktur atau susunan tiap2 djenis padjak itu sudah sesuai dangan aspirasi masjar3kat atau REPELITA.

Untuk itu aken dibahas lebi11 landjut 018h Saudara Gunawan Hibisono dibidang padjak2 tidak langsung dan Saudara Sutanto dibidang padjak2 langsung.

Pembahasan t.,.:;rscbut Q~Caèl raemperhatikan hal-hal sebagai berikut :

i). sjara"t2 apakah jang haruB dipenuhi agar supaja tehnik pemungutan- nja behar2 dapat dilaksanakan.

ii). bap,-aimanakah afek sebenarnja dari padjak jang dipungut itu ? dengan: kata. lain g apakDhpadjak dipikul ol.ehsubjek pedjak jang jimaksud ol~h undang2 ataukah padjak2 itu ~ilimpahkan kopada orang lain.

iii). bagaimanakah baban padjak i tu setjara adil .diletakkan pada pundak para anggautarnasjarakat ?

Tehnilc pemungutan p.1.djak baru jai tu ~IPS/T'1PO élkan diuraikan oleh Saudara Hussein Kartasasmi ta. Tehnik pemungutan' 'ini bnru berumur 2 tahun dnn usiè ~uda mompunjai t jiri2 kemudaannja.

19. Apabila sistim perpadjakan dan susunan tiap2 djonis padjak sudah se- suai dengan aspirasi2 masjarakat dan repelita dan semua itu sudah di- tuangkan déllam undang.·undanc dan peraturanperpadjakan jang lain, maka timbullah sekarang bagäimanaaturan2 itu' harusditogakkandalam kehi- dupnn so-hari2.

Bagaimanapun baiknjé\ undan~2 dan pe~aturan2 perpadjakan jang lain diatur hasil pengumpulnl1 ponorimaan negara tergantung untuk sebagian bes3r pada aparatur petimngutnnnja. .

Untuk memahami peraturan2 perpadjakan itu maka kita harus mengerti bahwa hukum padjak itü pada hakekatnja tidak hidup dalam kesndaran hukum (rechtsgevoel) manusia. Hukum padjak adalah suatu hukum buatan

jang harus di tegakkan deng~n sanksi. ,;; .

Berapa besarnja kekajaan,' laba, pendapatan a~au per~daran jang kena padjak jang sobenarnja hanja subjek padjaksendiri jang mengetnhui porsis.

Oleh karena itu maka subjek pél.djak diwadjiblcan'untuk memberi tahu, menghi tung dan meiljetor}::im padjuk jang terhutang kepada Zas Hegara

sendirijrIPS.

Apabila itu sudah dilakukan setjara baik maka pengawasan atas peme- nuhan kel'ladjiban2 i tu oloh petugas2 padjak hanjalah perlu untuk menim- .bulkgn ofek preventip sadja jaitu bahwa ,karena akan adanja pengawasan

i tu para subjek padjak m'emenuhi kewadjiban2 mereka sebaik-baiknja.

Hal ini alcan diuraikan lebih landjut oleh Sdr. Ahmad Din jang akan membahas hukum tata usaha dibidang perpadjakan dimana wewenang dan

kewadjiban baik dari wadjib padjak maupun petugas padjak akan diuraikan.

Untuk menipdjau lebih m~ndalambagaimana besarnj~ laba dan. omzet suatu perusahaan dihitung monuruttjatatan2 jang teratur aknn'dibahas oleh Saudara· .Djafar rlahfooct, jang akan membahas akuntimsi dibidang perpC\-

djakan. . . .

Dan achirnja akan dibnhas oloh Saudara Hidajat Saleh poranan konsul en padjak, jaitu seorang ahli jang demi keadilan ingin mombantu para wa- djib padjak .untuk momonuhi kewadjiban2 padjaknja.

Sèorang konsulon sudah.' tentu akan berusaha supaja. langganannja wadjib padjak membajar padjal~ sominima12-nja sesuai dengan peraturan perpa-

djakan. '

Dalambahasa asing. ia akanmelakukan belastingbesparingen untuk lang- gammnj a.

Untuk ini bila dilaku~;::a.n. demi: ,'ke~dilan akan mondjauhkan dia dari kata2 · bahasa asing lain jaitubelastingontduikingen .-

Djnkarta, 10 Februari 1969. Pengantar kata,

tot.d,

( ,SUJUDNO BRO'l'ODIHARDJO ).-

•

'. ~ ..

.... '~

12

II. KEBIDJlli;:,SANAAN DALAl'I BIDArJG PADJAK2 TIDAK LANGSUNG

·'. :.1.

-

.--

^...

Sebelum mengetengahkan persoalan tentClng Ukebidjaksanaan dalam bidang pa- djak2 tidak langsungU maka kiranja terlebih dahulu dikemukakan apakah jang dimaksud dengan kata2 : "padjak tidak langsung" itu. Pada umumnja maka kata2 Itpu.djak tidak langsung" dipergunakan dalam mengemukalmn persoalan2 perpadjakan jang bortitik tolak padn ":

~. tata usaha Negara

~. e k ⁰ no mie.

ad, a. T a t a u s a h a Neg a r a :

bertitik tolak padn tata usaha Negara jang djuga sering disebut: "dilihat dari segi ketatanego.raan" makU tjiri2 jang terdapat pada po.djak2 tidak

langsung adalah :

Pemungutannjn. tida.k dilakukan setjara berkala (periodiek) misalnja

tiap' tahundemikian pula tidak didasarkan atas kohir. Dengo.n demi-

kicm maka pomungutannja tido.k dilakulco.n unt.uk tiap tahun padjak do-

.ngnn memper~akan suatu surat ketetapan padjak seperti jang terda-

pnt pada pndjak2 langsung misalnja padjak pendapatan.

Penrungutan padjalc tidak langsung djustru dikaitkan dengan terdapat- nja suatu tindakan, keadaan atnupun kedjadian. Nisalnja suatu tin- daIm.n j ang berupa "pendj ualan sua tu barang".

Djelas kiranja bahwa dilihnt do.ri segi tata usaha Negara'malm penundjukan suatu.djenis pungutan sebagai padjak tidak langsung hanja mempunjai penga-:

ruh terhadap tata usaha pLmgutan pad'jakoleh Negara demikian puln tehi1ilc

pemungutannj a. '

Pada umumnja maka penglunasan padjalc2 tidak langsu.ng dilakukan atas pra- karsa parawadjib padjak sendiri jaitu para wadjib padjak dipersilahknn menghitung dan menjetor.sendiridjumlah padjak jang terhitung seperti hal-

nja dengan pq.djak pendjtrolan kita ini.

ad. b : E kon 0 mie :

Dilihat dari sudut ekonomie mü.lm jang dimaksud dengan padjnk2 tidak lang-·

sung .ado.lah padjakj2.ng'·beharu1ja dilimpahkan padn luin pihak bo.ik dipcrln- kukan sebagni unsur biaja maupun ditambo.hkan pud a har ga djual ataupun ni- lai pengganti.

Prof,H.J .H.Sf.'IEETS dalam

ou ...

1runja : "De economiche bete~cenis der belastingen^ll mangemuknknn tjh'i2padjak tidak langsung (dilihe.t dari segi ekonomis) se- bagai bGrikut:

Pada padjak2 tidak lc,ngsung ma!co. kodudukan sebagai pcmbajar pndjak dcsti- nataris padjak dan pemikul padjnk tidak melelmt padn satu subjek. Tjontoh jang djelas IDcngenai hal ini dapatlah diambil ketentunn2 jang terdapnt da- lam Undang2 padj 0..1: pendj '..mlan ki to.. j 3.i tu :

, . .

1. Pembaj<:\riJ.n pndjak o..dalo..h pibriknn barang, pengusaho.. djasa ato.upun pi- hc.'l.k j ang memasuldmn baràhg:

2. Destinataris pndjnk o.taupun pihak jang menurut mnksud undang2 seha- rusnja momikul boban padjo.k pondjuo.lan o.do.lahkonsumen:

5. Hemo.ng pado. umwnnjc. pemikul padjak adalah pare. konsumen.-

Dnlnm pndj oJc pendjuo.lo..n lei tiJ. dj el as kiranj ^0. apa j a.ng dimaksudkan dengan

"melimpnhkán beban padjak padn. pih.'1.k lain^ll jaitu po.brikan barang pengu- so..ha/dj asa 0. taupu,n pihak j nng memasuklw.n bt:'.rang melimpahkan be ban padj ale pada pc..ra pembclinjc.,. bobo..n manco pada achirnja C\.lmn dipikul oleh para kon-

SULlGn • ..

Apa jong .dilukiskC\.n dimuko. tentnng pengertio.n padjnlr.2 tido.k langsung hanjn merllpo.l:an suatu gnmbaran dnri pado. tjiri2 jo.ng umurnnja tordnpat pada dje-

niso.dj 8nis padjak tido.k. langsung baik dilihat do.ri sudut tato. usnhn Negaro.

maupun dilihat dari segi ekonomist

Perkembangan ••••••••

Per]combangnn lebih lémdjut dnri po..du ilmu perpo.djc.~mn domikicm pula tohnik pemungl1to.n j ang di1Cllculmn d0.1cun bGrbo.gai Nognro. miso.lnj 0. dj ugn di Indonesin sedild t bnnj ak tolo..h membikin ko.blll' Ç\zc.s2 tcmto.ng' pcngertio.n padj o.k2 tidc..k laIlgsUng soperti jcmg di3~bnrkan. SebCl.gni tjontoh dapntlnh dirunbil tehnik i)emungutnn seperti jang ldta djumpai di Negara kitCl. ini jnng menjc.ngkut pn- djakpGndo.pnto.n nto.upun pndjo.k perseroLn jCl.itu tehnik pemungutan dengan sis tim IlPO ntnupun NPS. Proses ekonomis jcmg terdap2.t dalrun bebcrapo. sektor mombuka komungkinnn bnhwn djumlah ~1PO ntaupun NPS oloh para jnng bersangkutan dllimpahkun pndn pihalc lOoin sehingga mengnburknn sifat pemungutnn HPOjHPS ini sebe.gai slmtu tjo..ra melakukan pombo.jnrOon padjak pendapc.tan ataupun po.djaJc perseroan mendjadi suntu pungutan pOodjak tidalc langsung. Dengnn demikian ma- kn. terdnpatlOoh pèrbeda:m antarOo "das Sollen" deng[m "dOos Sein" suntu kenjo.- tann jang porlu mcmpcroleh penelitio.n lebih lo.ndjut djilm ldto. beno.r2 hondak memberi pengertian2 polcok tent2.ng po.djo.k tido.lc lo.ngsung jang sesuo.i dongn.n lmdjo.c1io.n jrulg sebeno.rnjo..

Berhubung dengo.n itu mo.ko. lcbih tjondonglo.h sajo.. untuk menjo.takan bahwa jnng dimnksud dengnn padjak2tidnk lo.ngsung dnlam uraian sajaini tertudju padn djenis2 padjak jOong menurut makna dan djiwa undang-undang padjak j,mg ber- snngkuto.n merupOoknn djcnis padjak ntas lalu 1intas bOornng jOong bobnnnja di- pikul oleh para konsumen. Don3an demikian m~ka urnian saj~ alcan dititik be- r'ntko.ri pada po.djak2 konsumsi.

D.o.:).ctm dJenis2 po.djo.k tida.k lang::mng seperti jang dikemukn.kc.n itu me1ekat1ah

bGrb~gai unsur baik budgetair,fiska1-tcknis, ckonomis,philosophis maupun psychoIogis jc..ng menguntungkan maupun jang kurnng ïn.:.mguntunglmn. Dnpat1nh lcirnnja sCl.jà tundjulcnn boborc.pn dari padn unsur2 tersebut jaitu dianto.rnnja adn1ah : .

• _ .Q;. kuro.ng memomlhi r.:tsa keadilo.n ko..reno. t.:tripnjOo j<ing po..daaznshja .o.dOolo..h tidak progressipï oro.ng2 dengan pendapntnn rendOoh do..lu.m perbnndingo.n dilceno.lmn pndj ,::J.lc j nng samo.. besnrnj ^0. dcngan merolm j nng' berpend2.pato.n tinggi.

ll.

sebagai po.djnlc konsumsi kc.dang2 tidalc do.pat didjal.o.nkan setj.J.r2. bo.ilc da- lOom o.rti bahwc. japg mer.o.so.:mn beban padjak ado.lah buko.n destinntaris pa- djOok jaitu pihc..lc menurl1t TJ1nlcsud dan tudjuan undo.ng2 Pndj.o.k seho.+'usnja me- milml be ban padj c..k;

Q. untulc AnggCl.rnn PGncrimo.an Noc;ara mo.lm dCl.pnt1.o.h dilmtalmn b.:thwn hasi1njo.

ndaln.h lebih stabil djika dibOondingkan dengnn p.:tdjo..k2 lo.ngsung, k.:trena setjo.rc.. relatip pungaruh daripCl.da golombo.ng kcinjunktur ndalah lcbih sc- dikit.

Q. dapat diü.nggap seb2.gai koreksi pemunguto.n po.dj.o.k langs'U..."lg dalrun mentorap- k...1.l1nj a .o.zas daj n pilru.l;

Sl. oro.ng-jang berpenghnsil.::l.n lcctjil dr.n j.:ll1gsulmr dnpo.t dilcenakan pc.djo.k pendapatan, sodikit bo.njo.k dapat di-ikut sertako.n nemboriknn seh~~njn d.o.- lo..rn pcnghimpunCln dOono. jo.ng diperluko.n oleh negc..ra sohingga rk'\Tllpakl:ili az.o.s kogotong-roj ongo.n j nng morupo.kc.n salc,h so.tu scndj., pandnng.o.n hidup Bangsa

ldta.. '

1:.

biajr.2 perscpsinjo. relatip rcmdah;

.f!.r sederhana do.lum tehnik lJGmungutnn, sohinggn. tidak memberi beban jang ba-

rat bagi administr.::l.si po.djo.lq

h. p.::l.djalc2 tido.k L,'.ngsung, sesuni dcngan maksud dan tudjummjOo sobo.g.::l.i saluh satu al nt" pengnt1.l,r d'C'.pat lIdihand10ft dcngnn tjopat dc.n mobi1 oleh Pemerin- :: tnh dalam mendjelnnkC'.n politi~k sosio.ljekonominjo. jang aktip. "

Scigi uto.mn j :ll1g s oring dikemul~.o.lcan oloh orOong ulcnn ko bere.. tunnj a torhado.p pu- ngutan p3.djak tidc.k laIlgsung ndalo.h

~. dirns cJ:o.n klll'o.ng o.dil;

12. seb~ ... go.i o.lCl.t untuk rr:endorong peningko.to.n produksi tido.k ntau sukar dnpat

dirasalco.n setjo.ro. lo.ngsung 01eh:sektor2 produksi jnng berso.ngkuto.n.

i -

Domikinnlah

···'L

·- .l4

""

Demikio.nlo.h setjara singkat tjiri2 umum baile jang p('lsitip mctUpun jo.ng no- gatip j aug lliolelm t p'l.dn dj enis2 pu.ngutnn j Ctng ldni dinc.mo.knn po.dj o.k ti-

dak lo.ngsung. .

Tjiri2 tersobut porltisnjn komuk~kCtn s}3belum snja mengUrD.iknn tento.ng kebi djo.ksnnctnndc.lrun bidnng padjak2 tidnk lnngsung. Djugll perlu disinggung go- djo.iö,·-gedjo.la jo.ng nrunpo.k di Nego.rà kito. ini baik ekonomis mo.upun non-eko- nomis, sedjak pCl'IDulo.o..nto.hun J..96S:, ko.rena ·gedjo.ln2 ini ero.t hubungnnnja dengan pemungutnn padjak tidnk lo.ngsung"

Urut2"'an dari pada ure.ian saja ini. alcan saja sadjikan sebagai berilrut I. kedudukan padjb.lc tidak la.:l.gpung sebagai sumber penerimaan Negàra;

II.kondisi baikelconomis·IiJ.t'.lpun non~Gkonomis jan:; kini terdapat di Indone- sie. sep .. :mdjo.ng ada hu6ungannja dengan pemungutan padjak tido.k langsung;

I~I.ketentuan2 da2.am b:i,dang p8.dja~~ tidak lo.ngsung jang kini 'berlaÎru; untuk kemudial1 s ampo.i padt.: .

1. sjarat2 apakah jang h<;J.rus dipenuhi ago.r supaja -sehnik pGmungutnnnja benar2 dapa t dilaksarib.kun.;

2. bagair~analmh effek sebenarnja dari pd.djak jang dipungut itu, apalcah • padjak benar2 mengenakan S3.saran tuà.Juannja;

3. bagaimannkah 'beban padjak itu . 8etj.~ra· adil dapat diletakkan atns pundalc masjarakat.

1. Padják tiçlak langsung. sebagai sumber nenerimaan Negara : . '

B~:d;~tik tolnk pada 'penge~,·tian pad.iaktidak.1~ngsung seperti jang saja

, maksiidkan dimuka malm baik c1ilihat dari sudut budgetair mnupun dari su

dut masjarakat di Indones~.a tG~C'dapatlah berbagai pungutan jcm,g sifatnja tidak langsun~; dan d.inntaranja j ar, '3 terpenting ndalnh '

1. beo. masu!:e;"

20 t j u k a i ; 3. padjnk pendjualan;

dtm seperti tolo.h dilcemuknkan oleh Saudara Sujudno Brotodihardjo 'dalnm prakarsanjc.. beberaf.'a harLjang lalu malm untuk Anggaran Penerimaan Ne-

gara'1969/1970 :Lni: ketiga pungutan' termaksud masing2 hnru$ c1.1pnt mcng-

himpun dj~nlah peneriraaan sebe3ar Rp.60,-miljar,Rpo28,2 miljar dan

Rp. 229 - milj ar. '

Tjatatnn :

Fado. waktu selmrang ini mo.ka rGwn gutan bea masuk dan tjulmi merupakan tugas Direktornt Djendro.:. Bea dnn Tjulw.~ sedo.ng pGraungutan padjak atas pomasukan barang set-jc.ra form:Ll dilnkul{c:.::1 olel1. Direktorat Djendral Pn-

~~. :

, Henurut 'pendengàran saja mó.ka pGl:soalan2tentang p!L.'1gutan jang merupn-

kan, t,ugns pihak Dlrolctornt DjenÇl.ral Bon dnn Tjulmi alcan di " s^t:lminarkan^fl tersendiri dan karenanja kali ini saja akan membatasi diri saJa pada per- soalan2 jang menjJ.ngkut padjak pendjunlnn so.djn. Ini tidalclah bcrarti bahwa pembehasan selo.ndjutnja hnnja terbatas pada porsonlan2 jang menjang- kut pndj nk pendj ua:!.an sndj a ka:,:"end 'baik boa. mclsuk, tjUlm.i maupun padj ak pendjualnn me:lpunjni pengaruh jang saroa jaitu terhadap pombentu~an hnr-

'ga barnl1g 'sel~i.nggn antara ketiga pungutan tersobut tordapat hubungan jg.

tali-menalie Solmlipun demikinn urainn selandjutnjn hanja nkan saja ti~

tik berntkan pada p(~rsoo.lnn2 jang mcnjangkut padjak pendjualan sadja. • Kita pern'"-tiknn selr .... 'U'ang setjara slngkat seluruh komposisi penerima.;:l.n Ne'gara 1969/1970 jaitu sebagai berikut : '

( Pndjak lnngsung. • • Rp •. 91.200 djuta)

,rencrimnan routine ( PaJja1c tidak lnngsung • Rp.i34.500 djuta) 228.000

,( Penerirlaan non-tax • • Rp. , 2,500 djuta) djuta

Penerinarm P8iJbanlW118n

r---~ ~

" - - - ' -

, , .' , j

Krec'!it luar negeri •.•• Rp., 65.184 djuta) 99.418 (Bantu~ pHJjek ••••••• ;, Rp. 36'.234 djuta) djuta.

Peneriman'1 routine

...

. .

Penerimaan routine'berdjumlnh·selUruhnja Rp.228.000 djuta dan "in percento.

ge uitgedrukt^ll penerimaan jnng dipero1eh dari sektor2 pndjak tidak 1ang- sung dan penerimann non-tnx masing2 adalah 40

%,

59

%

^{do.n 1}

%.

. Dori djumlo.h Rp.134.30Q djuta jang dipcroleh dari sektor tidnk langsung itu

·mnlro. snhrun j o.ng harus diberikan ol eh boa masuk, tjuk:ri do.n po.dj ak pendju- nlnn o.da1o.h Rp. 110⁰200. djuto.. DjelJ,s kiro.nja koduduknn budgeto.ir dari po. ..

dn ketiga djenis pungutnn itu dnlnm mengTh~dapi to.hun pertnma REPELITA kito.

ini dan dapntnjo. dihimpun djumlah2 penerimaan seperti tersobut dintas meru- paknn puln sjnrat u~mlln bagi pensuksosnn program pembnngunnn kitc. Untuk itu d,iperluko.n a.l.tindaknn2 dalnm bido.ng porpo.djo.knn UIillli1ll1jo., pndjo...k ti- dak langsung chususnjo. dnn dnlnm mengmabi1 1angknh2 kebidjakso.naan jnng do.- pat 10bih mendjo.min tertjnpainjo. tudjunn kita bersàma ini kitn tidaklnh da- pntmo1epnskan diri kita akan konjatann2 jnng adn hubungannjo. dengnn perpa- djo,.knn jang kita4ndnpi.

11, KQndisi padp. wo.lctu soko.rg,ng

Jnng sLlja maksudk.1.n dengnn IIkondisi^ll adalah koadaan objoktip bnik eko- nomis mnupun jnng non-ekonomis jo.ng kini terdapo.t di Negnra kita.

Dongnn demikio.n malm kesimpulnn j ang o.kan lei tn peroleh nanti ri.lmn 1e- bih rii1.dàn kita tidnJUah menggantungkan kesimpulan kita pada ·/ldas . Sollen" s·emnta-D1D.tn 'rtruuun 1ebih menelronkan pada "das Sein". Saja aknn

mongadjnk ter1ebih dahulu mengingntklln kita kombali kita s9k.1.linn akan suasa.na atnu nknn gcdja1o. jang nnmpnk pnda achir tahun 1966 jaitu so- ge ra sotolah ber1nkullja pero.turan Oktober 1966. Seporti kito. ketahui mnka pernturo.n Oktober 1966 menentukan suatu kebidjllksanaan umum jang ditompuh Peraerintnh do.lnm bidang okonoHie/moneter do.n rnerupnkan titik tolak dari po.dn lnndo.san kcrdja Pemcrintah •

Godjnla2 jo.ng ada hubungannjn dcngnn pome:.djnknn, jnng nD.r.1pak atnu jnng ki- tn rasnknn sctolnh borlnkunjn. pero.turnn Oktober 1966 torsebllt ba ik dnlnm bidnng okonomis mnupun jang non-ekonomis, 0..1. ado.lah :

~. kuro.ngnjo. uang jang borodar;

.12.

mnkin turunnja ^lIpurchnsing power";

~_ meningko.tnjo. htlrga, chususnjo. sektor panganj

~. djo.lo.nnjn perdo.g~lgnn jo.ng diliputi dengan penuh kero.gu2-nnj Q. 0.1o.t2 kominiknsi jang djnuh dnripo.dn sempurno.j .

!.

po1o.kso.nn.::m f1rulo of law" jo.ng mo.sih lro.bur;

e-

alat2 :PoT:1orinto.h jo.ng bolum 1nntjar;

.h.

proses ·lndonesbsi.perdo.gangnn;

.:. ,i- kor,lo.tjetan baik sektor produksi mo.upun sektor·konsumsij

Gedjala2 sopcrti jnng snja komulmk.".n dintus sebo.ginn besn.r merupo.knn wa- riso.n do.ripaJa Pemorintah lmna nLmlUn j nng mrus diho.dnpi puln oleh Knbinet Ampern pada wnktu pernturo.n Oktober 1966 mulai didjo.lo.rucan •

. Henghadnpi gGdjalo.2 jo.ng so.ja gambo.rkm itu, mo.kn Pemerintah segcra bcruso.-

ho. menborikan response positip dan dalam bulan Pebruari 1967 pero.turan Ok- tober 1966 disusuli dengo.n penggo.risnn suatu kebidjo~so.naan pokok jang mo- ngnndung beberapn prinsip tertentu n.l, ndnInh ;

Do.

tingknt ho.rgn,chususnja djo.sa mnkin ditingko.tknn;

.h.

TJlondorong ado.nja kegio.to.n ekonomis;

~. menudju kostnb:Llan hD..rga selmlipu...'1 dnIm,l tingko.t jbng lobih tinggi dari pOOa se beltu:mj a ;

d.

ndo.nja usaha mencknn konniknn hnrgo.;

~. usnha Doningkntko.n dajn beli m8.sjnro.knt;

' !.

ponjenpurno.o.n tata tjarn/tata kerdjaa.par~tur Negara • .

. Dor.1ikianlah sokeltunit do.ripnda apa jnngkitr.. djumpo.isownktu Pemerintah

(Knbinot ArJpera padn waktu i tu) memulni borusnha mengndnkan penj orw.tnn ko- ado.an ekonomio.

Padn porinulnnn, kobi~Jo.kso.no.an Pemorinto.h belun dnpnt dir[\snknn nk1.nfantnjn, Hnsjaro.knt !!lcngoluh abn kamatjotan baik sektor produksi mnupun soktor konsur.lsi do.n ini disobnblmn k:c.rona politik IItight monoyll deri padn Pomorin-

tnh. ,

Lé.1.mpnt Lum sodiki't demi sediki t:, ,t(.tmpak adnnja lk'1sil de.ri pada tindako.n PoruerintcJl chususnjn jang monJangkut ^I1pcneko.nan inflasi^ll d.f.'.n stabilisasi.

I-L.'l.rga2 bo.r[\ng, chususnjo. ba:rnng2 kcbutulmn pokok, monundjukan tendons jang

"rustig".

Setjnra ...•..

1 6 -

, ,

, ,

20tj ara kurc..ng diso.do.:d oloh Id tn, samua, Pemerintah sodiki t der:J.i sedild t mulni lle1opo.slmri !I tight money" policynj

0.: ' .'

Kec.dna.n soporti Jnng snjn gc.mbnrkcl.ll.' dinfo.sborlg.ngsung totus hinggn nchir 1967 untuk kODudir.n iJongo.1o.mi kegontjangan lo.gi chususnja sektor hurga ber talio.n dongnn r.l010ndjalmjo. ht'1.rga boras, jc.ngsogorn pula diikuti dongan me- ningko. tnj 0. ho.r go. h:.rang2 100innj n do.n L1S.kiti' meroso trij 0. nilnî Rupiah di ban- dingko.n dengon vo.lutn nsing., ' "

Achi.rnj a godao.n tors6but dàpo. i 'pulo. dinto.si, oloh POIi1orinto.h' dan nondj e1nng achir tahun 1968 kita so.üpaipndq..,koadnc.h ekónonis jnng dibq.ndingknn do-

!lgan tchun2 jc.ng 10.1u da.po.t dikn-t;ak6.n .1ebih 'f/f[1vourablell ~tuk terus ffionu- dju, ke'iltlirJ porekonorüO:n~o.rig miikin ·soMt. "

Kin1. po.dn pornuio.~n 1969;' ld tn boräda, pàda pintu gGrbang l:1clo.ksanc.1(c.'Ul tn- 'ho.p pjl'to.r.1a REPELITA~

Seporti tjukup diketCi.hui mó.kn untük:Ltu dipcrlukan biajo.2 jang tidak sedi-

lei t •. Kini j ang llondj o.di porto.njannadn.lah poro.il1:i.n npo.kah j o.ng sej ogia.njn

di1o.kulmn oloh po.dj dk2 tido.k lo.ngsung dn1am l:1cnghadnpi ma.so., ponban,gunan ki- to. ini,. Ato,u dcngruiporkc.to.o.n 1nin kebidjnkso.nnnn jang bo.ga.:L'lo.nn.kc.h jo.ng 'sejogio.nj1l ditonpuh olohPor..1Orintnh d,C'.lnn bido.ng pndjo.k tidak langsung.

Sobennrnja llongono.i kobidjo.kso.no.o.n ini kita: sok0.1io.n .dongnn meialui }.1PRS to1nh l:1onbGrika.n ponggo.riso.n Uï.1Ui'J. j nng wo.dj ib diselonggarnknn' oleh PooGrin- tnh j Ooi tu seperti j :-mg tortj o.ntvn dnlom keputuscm ~j}lRS No. XXIII/1996 jo.ng.

dC.1c.r.l pasctl.49 nonjC'.toJw.n supajo. "p'onorinnnn Nogc..ra. bcik bcrupa po.d.tn1&. lnngsung t1..1.upUh pndjnk2 to.k langsung ditingko.tko.n sedcailc1ari sehingga scsuo.i dongan

- KODc.1.Ilpuan ro.kjat;

- rnsn ~{oa.dilo.ll'S G' r t ^tl ".' ..

- kobut~hc.n pongelunran nog2.rn s3tjnra ofision dan cfoktipfl'"

. . ' .

:)e6ikinla.h sotjo.rn singknt tugns jnng diborilmn oloh Ro.1cjntkopndn Pomerin:"

to.h chusus j o.ng Il'6nj o.ngkut bidcmg porpo.dj o.knn. ' . '

}c.opu·~usan NPRS No, ,JQCIII/1966 pas al 49 soporti jo.ng disebüt dià,tc.s monurut.

hOI1at snja kir~mjD. T.1onghondo.ki hnhwn.; kotentuan2 porpo.djo.lcnn sotj.:.rn nininc.l huruslnh Llongo.ndung unsur2:

.Q;. Sosuni dongn~1 dajti pilC1J~.

~. nondorong kegiatnn ekononis.

~. Qudgotnir;

tohnik porpo.djo.kan ..

Juridis. ^"

Manifosto.si pungutnn jo.ng sosuni dengc'"l1 kenenpuo.n ro.kjo.t dan ro.sn koadilnn kir8.nja jang pa.1in tjotjok ndn1nh ponerapo.n teorie dnjn pikul. Dcngan dnja pilrul sooro.ng dongan j]orlporgunc.kCLl1 ukurc.n2 obj ektif sèporti pond1:tpo..tan, ko- kc.jnan o.to.upun ponE'olué".rc\,l1 sesoornng.

nd, b, mondorong kOP.'iqtnn okonOl:ûs.

Pungutnri padjnk disaiaping nenpunjo.i fungsi budgetair djuga DOl,lpunjtii fung- si nongatur. Do. n grul donikian Da.ka haruslnh ditjiptc.knn suatu ketentunn dn- •

lnn bido.ng porpo.djc.ko.n jc.ng tjukup bonberilmn kogairo.ho.n dDJ.nr.l dunin pqro- konor,linn UT.lW,mjo., soktor produksi/konsunsi chususnjo., . o.d. c. : b u d €i e t n i r ;

Funksi b1).dgotnir d['.r~ po.dn porpndjo.kc.n n.1.rus1o,h diso1arD.slron penermnrm j o.n8 dapat mengiriba.ng~ pengclunran., ,

Dalanmonghadapi ••••

•